Tampilkan postingan dengan label Kyai. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kyai. Tampilkan semua postingan

Senin, 05 Februari 2018

Berharap pada Sidang Itsbat

Sidang itsbat atau penetapan awal Ramadhan 1433 H tahun ini di kantor Kementerian Agama Jakarta mungkin terasa agak berbeda jika benar Muhammadiyah tidak ikut. Namun kalau pun Muhammadiyah ikut, apa perlunya? Mereka sudah lebih dulu menetapkan awal bulan jauh sebelum sidang itsbat digelar.

Benar keluhan Muhammadiyah bahwa kedatangan mereka tidak akan dihiraukan oleh Menteri Agama yang memimpin sidang itsbat. Muhammadiyah dipersilahkan berbicara, tetapi aspirasi mereka tidak akan dipertimbangkan dalam keputusan sidang itbat.?

Berharap pada Sidang Itsbat (Sumber Gambar : Nu Online)
Berharap pada Sidang Itsbat (Sumber Gambar : Nu Online)

Berharap pada Sidang Itsbat

Muhammadiyah pernah menetapkan awal bulan berdasarkan rukyatul hilal. Namun kemudian mereka berubah drastis. Saat ini Muhammadiyah menetapkan bawa awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah ditentukan berdasarkan pada hasil hisab saja, tepatnya berdasar pada kriteria wujudul hilal. Secara awam kriteria ini barangkali bisa dijelaskan bahwa asal hilal sudah berada di atas ufuk atau di atas ketinggian nol derajat pada saat matahari terbenam pada tanggal 29, maka keesokan harinya berarti sudah masuk awal bulan, tanpa perlu mempertimbangkan apakah hilal bisa dilihat atau tidak.

Sementara sidang itsbat Kementerian Agama menetapkan awal bulan berdasar pada dua kriteria; hisab dan rukyat. Jika dua kriteria ini dipakai sekaligus, maka otomatis rukyatlah yang dimenangkan, dan hisab hanya menjadi pemandu pelaksanaan rukyat. Wajar jika keinginan Muhammadiyah yang hanya berpedoman pada hisab tidak akan dihiraukan dalam sidang ini.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Standar keputusan sidang itsbat dengan dua kriteria, hisab dan rukyat, telah dikukuhkan dalam keputusan Ijtima’ Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 16 Desember 2003 lalu yang sebenarnya juga dihadiri oleh perwakilan Muhammadiyah. Pada pertemuan dengan Kementerian Agama di Cisarua Jawa Barat 2011 yang juga dihadiri perwakilan Muhammdiyah bahkan telah dibahas mengenai kriteria imkanur rukyat atau visibilitas pengamatan atau batas minimal posisi hilal yang bisa diamati. Namun Muhammadiyah tetap bersikeras pada keputusan organisasi. Mereka hanya memakai hisab saja.

Persoalannya barangkali terletak pada cara memahami dalil syariat mengenai rukyat dan hilal. Muhammadiyah menyatakan tetap memakai rukyat, tapi ruyat bil ilmi, atau rukyat dengan ilmu hisab dan tidak harus menggunakan penglihatan secara langsung. Sementara bagi NU rukyat harus menggunakan penglihatan. Ada penjelasan yang agak rumit dari NU bahwa kata “ra’a” dalam bahasa arab mempunyai dua bentuk masdar: “ra’yun” artinya berpikir atau berpendapat dan “ruyah” artinya melihat dengan mata. Rukyat bil ilmi yang dimaksud oleh Muhammdiyah mendekati apa yang disebut ra’yun, sementara dalam semua redaksi hadits yang menjelaskan penetapan awal bulan semua memakai kata ruyah.?

Lalu soal hilal, bagi NU, hilal dibedakan dengan qamar (bulan). Hilal adalah cahaya dari bulan yang bisa dilihat dari bumi, dalam bahasa astronomi disebut dengan crescent atau bulan sabit. Syarat dinamakan hilal haruslah bisa dilihat, tidak hanya bisa diperkirakan dengan ilmu hisab. Maka kemudian NU menerima kriteria imkanur rukyat atau visibilitas pengamatan. Bahwa hilal hanya bisa dilihat jika sudah memenuhi kriteria imkanur rukyat ini.

Sebenarnya dengan menerima kriteria imkanur rukyat ini, NU telah menurunkan standar, tidak hanya berdasar pada rukyat, tapi rukyat yang didukung oleh imkanur rukyat. Negara-negara yang tergabung dalam MABIM (Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam) menetapkan 2 derajat sebagai batas minimal visibilitas pengamatan. Itu pun oleh pakar astronomi Indonesia masih mau dinaikkan menjadi 4 atau 5 derajat, karena hilal dalam ketinggian dua derajat itu belum pernah ada. Namun dengan menerima kriteria imkanurrukyat itu berarti NU menyatakan bahwa jika ada warga NU yang melaporkan telah berhasil melihat hilal pada saat belum imkanur rukyat, maka laporan dapat ditolak, karena secara astronomi hilal tidak akan bisa di lihat dari bumi. Ini persis seperti Ramadhan tahun ini dimana posisi ketinggian hilal dinyatakan tidak imkanur rukyat. Maka dengan ini NU juga lebih ketat dalam menerapkan hisab. Namun Muhammadiyah masih keras hati.

Jalan penyatuan awal bulan Islam di Indonesia masih panjang. Jika pun kemudian Muhammadiyah menerima hisab dengan kriteria imkanur rukyat atau wujudul hilal plus 2 derajat, seperti dipakai oleh Persis saat ini, persoalan belum akan selesai. Bagi NU dan beberapa ormas lain dan juga Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), penetapan awal bulan harus berdasar pada hisab dan rukyat. Dan sekali lagi, ketika hisab dan rukyat dipakai sekaligus maka rukyat akan menang, dan hisab dengan kriteria imkanur rukyat pun tidak akan menjadi pertimbangan penting dalam penetapan awal bulan.

Konferensi Alim Ulama NU di Cipanas, Jawa Barat pada ? 1954 silam yang membahas persoalan waliyyul amri atau pemerintahan yang sah secara Islam, telah menegaskan bahwa salah satu kewenangan? dari pemerintah yang sah adalah menetapkan (itsbat) awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama merealisasikan kewenangan? ini dengan sangat bijaksana, yakni dengan menggelar sidang itsbat yang menghadirkan perwakilan organisasi Islam yang ada di Indonesia.

Maka sebenarnya sidang itsbat adalah pintu harapan untuk menyamakan persepsi mengenai kriteria penetapan awal bulan. Pemerintah tidak jumawa dalam memegang kewenangan.

Sayang, sidang itsbat tidak lagi dipercaya. Muhammadiyah menyatakan tidak akan mengikuti sidang itsbat. Bahkan secara berseloroh Ketua Umum PP Muhammadiyah tidak akan mengikuti sidang itsbat, selamanya.

Atau jika sidang itsbat dinilai tidak terlalu kondusif, terlalu terburu-buru karena harus memutuskan awal bulan pada saat itu juga, maka Kementerian Agama, MUI dan ormas-ormas Islam harus bertemu di luar sidang itsbat itu. Pertemuan antar ormas Islam untuk membahas soal ini memang sudah sering dilakukan, dan belum menemukan titik temu. Namun titik temu itu harus terus dicari, dan harus ditemukan. Kehadiran para pakar astronomi dari berbagai ormas Islam maupun dari lembaga formal seperti LAPAN, Observatorium Bosca dan Bakosurtanal dalam sidang itsbat atau apapun namanya bisa mempercepat penemuan titik temu itu.

A. Khoirul Anam

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kyai, Cerita PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Jumat, 02 Februari 2018

Wapres Jusuf Kalla Tutup Munas-Konbes NU 2017

Lombok Barat, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah



Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) 2017 berujung di Pondok Pesantren Darul Quran Kecamatan Bengkel, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (25/11).

Usai sidang pleno dan pengesahan hasil Munas-Konbes NU 2017, forum tertinggi kedua setelah Muktamar NU ini ditutup secara resmi Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia mengingatkan tentang pentingnya tindak lanjut dari forum Akbar ini melalui tindakan nyata.

Wapres Jusuf Kalla Tutup Munas-Konbes NU 2017 (Sumber Gambar : Nu Online)
Wapres Jusuf Kalla Tutup Munas-Konbes NU 2017 (Sumber Gambar : Nu Online)

Wapres Jusuf Kalla Tutup Munas-Konbes NU 2017

"Musyawarah saja tidak cukup tanpa diiringi dengan kerja keras," pinta Kalla yang sebelum pidato melakukan prosesi serah terima naskah rekomendasi dari Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj menyerahkan Naskah Rekomendasi Hasil Keputusan Munas-Konbes NU 2017 kepada Wapres.

Kalla mengapresiasi hasil Munas-Konbes NU dan berterima kasih atas sejumlah masukan kepada Pemerintah yang ia nilai positif bagi perbaikan bangsa dan negara.

Dalam kesempatan itu, Kalla memaparkan gejala kian menguatnya Islam di Indonesia dibandingkan 10-20 tahun  silam. Ia juga mengungkap beberapa tantangan kaum Muslimin seperti radikalisme, modernisasi, dan ekonomi.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Sidang pleno forum yang mengusung tema “Mengokohkan Nilai-nilai Kebangsaan melalui Gerakan Deradikalisasi dan Penguatan Ekonomi Warga” ini diisi laporan dari sidang-sidang komisi, antara lain Bahtsul Masail Maudluiyah (pembahasan isu-isu tematik-konseptual), Bahtsul Masail Waqiiyah (pembahasan isu-isu aktual), Bahtsul Masail Qanuniyah (pembahasan soal perundang-undangan), Program, Organisasi, dan Rekomendasi. Sebelumnya diskusi intensif  dilaksanakan masing-masing komisi di forum terpisah, Jumat (24/11).

Forum yang dihelat selama tiga hari ini menghasilkan sejumlah rekomendasi bagi pemerintah di bidang ekonomi dan kesejahteraan, pencegahaan dan penanggulangan radikalisme, kesehatan, pendidikan, serta politik dalam negeri dan internasional.



PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah



(Baca: Hasil Lengkap Rekomendasi Munas dan Konbes NU 2017)  





Selain di Islamic Center NTB sebagai lokasi pembukaan, perhelatan akbar tersebut juga melibatkan lima pesantren sebagai lokasi utama, antara lain di Pesantren Nurul Islam (Mataram), Pesantren Darul Fallah, Pesantren Darul Hikmah, Pesantren Darul Quran, dan Pesantren al-Halimy (Lombok Barat).

Upacara penutupan Munas-Konbes NU dihadiri peserta resmi forum ini yang terdiri dari jajaran pengurus PBNU, ratusan delegasi dari 34 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), serta 31 badan otonom dan lembaga NU. Acara dipungkasi dengan doa oleh Mustasyar PBNU TGH Lalu Muhammad Turmudzi Badrudin. (Mahbib)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kyai PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Minggu, 28 Januari 2018

Hukum Mewakilkan Penyembelihan Kepada Panitia Kurban

Sebagaimana diketahui, kurban pada saat ini sudah diatur dengan baik: mulai dari proses pencarian peserta kurban, pembelian hewan kurban, penyembelihan, dan distribusi daging kurban. Di kebanyakan daerah, pengurus masjid biasanya menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan ini.

Model kepanitiaan seperti ini tentu sangat bermanfaat dan berguna. Terutama untuk pendistribusian daging kurban. Pasalnya bila dikelola secara personal, pendistribusiannya mungkin tidak merata dan tidak tepat sasaran.

Hukum Mewakilkan Penyembelihan Kepada Panitia Kurban (Sumber Gambar : Nu Online)
Hukum Mewakilkan Penyembelihan Kepada Panitia Kurban (Sumber Gambar : Nu Online)

Hukum Mewakilkan Penyembelihan Kepada Panitia Kurban

Namun bagaimana hukumnya bila penyembelihan hewan kurban tersebut diserahkan semuanya kepada panitia? Bukankah peserta kurban itu sendiri lebih utama untuk menyembelihnya? Anas bin Malik mengatakan:

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Artinya, "Nabi SAW menyembelih sendiri dua ekor domba yang berwarna putih campur hitam dan bertanduk.”

Berdasarkan hadis ini, para ulama menyimpulkan bahwa penyembelihan hewan kurban seyogianya dilakukan sendiri oleh orang yang berkurban. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ini sekaligus merupakan sifat tawaddu’ dan kerendahan hati Rasulullah SAW. Penyembelihan ini perlu dilakukan sendiri karena kurban termasuk bagian dari ibadah. Sangat diutamakan dalam beribadah dilaksanakan oleh orang yang bersangkutan dan tidak mewakilkannya kepada orang lain.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Al-Qasthalani dalam Irsyadus Sari mengatakan:

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Artinya, “Ini menjadi dalil disyariatkan penyembelihan kurban dengan tangan sendiri, dengan syarat dia pandai menyembelihnya. Sebab kurban merupakan ibadah dan ibadah lebih utama dilakukan oleh pihak yang bersangkutan.”

Meskipun penyembelihan sendiri lebih diutamakan, hal ini bukan berarti jika diwakilkan kepada orang lain tidak diperbolehkan. Faktanya, memang tidak semua orang mampu menyembelih hewan kurban. Bagi yang tidak pandai menyembelih, mewakilkan kepada orang lain tentu lebih maslahat. Sebab jika ia memaksakan dirinya, padahal dia tidak pandai, ini akan berdampak buruk dan menyiksa hewan kurban.

Badruddin Al-‘Aini dalam ‘Umdatul Qari mengatakan:

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Artinya, “Ulama menyepakati kebolehan mewakilkan penyembelihan kurban dan tidak ada keharusan menyembelihnya sendiri. Akan tetapi, ada satu riwayat dari madzhab Malik yang menyatakan tidak sah bila ia mampu menyembelihnya, sementara menurut kebanyakan pendapat madzhab Malik hukumnya makruh. Disunahkan bagi orang yang mewakilkan penyembelihan hewan kepada orang lain untuk menyaksikan prosesnya dan dihukumi makruh bila diwakilkan kepada wanita haidh, anak kecil, dan ahli kitab.”

Zakariya al-Anshari dalam Fathul Wahab berpendapat:

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Artinya, “Disunahkan menyembelih hewan kurban sendiri bila ia pandai? menyembelihnya dan dianjurkan pula menyaksikan proses penyembelihannya bila diwakilkan, sebagaimana terdapat di riwayat Syaikhani (Bukhari-Muslim). Rasul berkata kepada Fatimah, ‘Pergilah untuk melihat penyembelihan hewan kurbanmu, karena pada tetes darah pertama akan diampuni dosamu yang telah berlalu’. Hadis ini diriwayatkan Hakim dan sanadnya shahih.”

Berdasarkan pemaparan di atas, penyembelihan hewan kurban lebih baik dilakukan sendiri, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ini dianjurkan selama orang yang berkurban pandai dan mampu menyembelihnya sendiri. Apabila tidak mampu, diperbolehkan mewakilkannya kepada orang lain atau panitia kurban yang diamanahkan. Meskipun demikian, tetap disunahkan untuk melihat prosesnya dan mengikutinya hingga selesai.

Panitia kurban dalam hal ini misalnya pengurus masjid juga dituntut bijak untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang berkurban untuk menyembelih sendiri kurbannya. Sementara distribusinya menjadi tanggung jawab panitia. Wallahu a’lam. (Hengki Ferdiansyah)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pondok Pesantren, Kyai, RMI NU PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Rabu, 24 Januari 2018

Suguhkan Teladan, Majalah Bangkit Angkat Kiprah Mbah Wahab

Yogyakarta, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Untuk menjawab dan menghadirkan teladan bagi para remaja dan masyarakat Indonesia secara umum, Majalah Bangkit Edisi Maret 2015 mengulas kiprah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama KH A Wahab Chasbullah.

Dengan mengusung tema “KH A Wahab Chasbullah: Detik-detik Perjuangan dan Pengabdian untuk NU dan Indonesia”, majalah di bahwa pengelolaan Pengurus Wilayah NU (PWNU) DI Yogyakarta ini berharap para pembaca dapat menimba pelajaran dari tokoh dan ulama yang diulas.

Suguhkan Teladan, Majalah Bangkit Angkat Kiprah Mbah Wahab (Sumber Gambar : Nu Online)
Suguhkan Teladan, Majalah Bangkit Angkat Kiprah Mbah Wahab (Sumber Gambar : Nu Online)

Suguhkan Teladan, Majalah Bangkit Angkat Kiprah Mbah Wahab

Menurut Pimpinan Umum Majalah Bangkit H M Lutfi Hamid, saat ini Indonesia sedang mengalami krisis keteladanan. Korupsi para pejabat negara sudah sangat akut. Remaja kita juga dihadapkan pada permasalahan sosial, seperti narkoba dan pola hidup yang pragmatis.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

“Ketiadaan figur yang menjadi referensi dan acuan teladan membuat masyarakat terutama remaja seperti hilang haluan. Mereka tidak punya cita-cita luhur dan mengabdi kepada masyarakat dan bangsa. Mereka hanya mengejar kenikmatan dan kepuasan pribadi,” jelasnya saat dijumpai di kediamannya, Ahad (15/3) sore.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Lutfi menambahkan, semangat teladan inilah yang pihaknya hadirkan dalam Majalah Bangkit edisi terbaru. “Secara khusus, edisi ini menampilkan peri kehidupan, perjuangan, dan keikhlasan yang dipraktikkan KH A Wahab Chasbullah dalam memperjuangkan NKRI,” tegas Kepala Kanwil Kemenag Sleman kelahiran 5 Januari 1968 itu. (Suhendra/Mahbib)

 

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kyai PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Minggu, 14 Januari 2018

Rais Syuriyah NU DIY: ISNU Harus Pertahankan Idealisme

Yogyakarta, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Rais Syuriyah PWNU Yogyakarta (DIY) KH Azhari Abta berharap Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) sebagai organisasi intelektual kampus tetap mampu mempertahankan idealisme. “ISNU harus tetap pada idealisme. Jangan mau digiring ke sana ke mari,” tuturnya.

Rais Syuriyah NU DIY: ISNU Harus Pertahankan Idealisme (Sumber Gambar : Nu Online)
Rais Syuriyah NU DIY: ISNU Harus Pertahankan Idealisme (Sumber Gambar : Nu Online)

Rais Syuriyah NU DIY: ISNU Harus Pertahankan Idealisme

Demikian disampaikan Kiai Azhari Abta pada acara pelantikan PW ISNU DIY Ahad malam (30/6) lalu di gedung Wanitatama.

Banyaknya oknum yang mencoba memanfaatkan massa NU yang banyak, juga menjadi keresahan salah satu pengasuh Pesantren Krapyak ini.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Hal ini tampak dalam imbauannya kepada pengurus ISNU dan intelektual NU secara umum agar mereka tidak memanfaatkan jumlah massa NU yang mayoritas di Indonesia ini demi kepentingan pribadi, lebih-lebih dalam ranah politik. Justru yang perlu dilakukan, menurutnya, adalah sebaliknya. ?

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

“Kita akan memberi kepada massa, bukan memanfaatkan massa. Kita berbakti kepada massa. Kita memberi kepada massa, bukan meminta-minta pada mereka,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menghimbau agar ISNU tidak seperti mayoritas organisasi yang ada. “Karena ini organisasi orang pintar, cerdas, maka jangan seperti mayoritas kita.”

Di akhir sambutannya, pihaknya berharap agar NU menjadi organisasi yang professional serta solid. “Saya berharap NU akan menjadi organisasi yang baik, yang solid. Bukan hanya organisasi yang bisa tahlilan saja,” imbuhnya.

Redaktur? ? ? : A. Khoirul Anam

Kontributor: Nur Hasanatul Hafshaniayah

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah AlaSantri, Kyai, IMNU PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Kamis, 28 Desember 2017

Myanmar dan Bangladesh Sepakat Pulangkan Pengungsi Rohingya

Naypyitaw, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pemerintah Myanmar dan Bangladesh menjalin kesepakatan pada Selasa kemarin untuk merepatriasi atau memulangkan pengungsi Rohingya, dan mengambil langkah peningkatan keamanan perbatasan menyusul hubungan kedua negara yang sempat tegang lantaran arus pengungsi ke Bangladesh yang terus berlangsung.

Myanmar dan Bangladesh Sepakat Pulangkan Pengungsi Rohingya (Sumber Gambar : Nu Online)
Myanmar dan Bangladesh Sepakat Pulangkan Pengungsi Rohingya (Sumber Gambar : Nu Online)

Myanmar dan Bangladesh Sepakat Pulangkan Pengungsi Rohingya

(Baca: Krisis Rohingya Perpanas Hubungan Bangladesh-Myanmar)

Lebih dari 600.000 Muslim Rohingya telah meninggalkan Myanmar sejak 25 Agustus ketika gerilyawan gerilyawan Rohingya menyerang sejumlah pos keamanan Myanmar dan memicu serangan balasan oleh militer negara setempat. PBB menyebut menuding Myanmar berusaha melakukan pembersihan etnis.

Seperti dilansir Reuters, keduanya telah menandatangani dua kesepakatan, yakni kerja sama bidang keamanan dan perbatasan. Prosesi penandatanganan dilakukan pada pertemuan di Naypyitaw, ibukota Myanmar, yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri  Myanmar, Letnan Jenderal Kyaw Swe dan mitranya dari Bangladesh Asaduzzaman Khan.

Sekretaris tetap Kementerian Dalam Negeri Myanmar Tin Myint mengatakan, kedua pihak juga sepakat untuk menghentikan arus keluar penduduk Myanmar ke Bangladesh, dan membentuk sebuah kelompok kerja bersama.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Tin Myint menyampaikan, kedua negara sepakat untuk memulihkan keadaan di Rakhine agar warga Myanmar yang sedang mengungsi bisa pulang dari Bangladesh sesegera mungkin.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Hal senada juga dinyatakan Sekretaris Kementerian Dalam Negeri Bangladesh Mostafa Kamal Uddin. Menurutnya, kedua negara bersama-sama akan mengatur berbagai langkah yang memungkin Muslim Rohingya kembali ke tanah air dengan selamat, terhormat, dan aman.

Ia tidak merinci langkah-langkah spesifik apa yang akan diambil pihak berwenang untuk aksi pemulangan tersebut. Yang jelas, katanya, sebagian besar diskusi ditujukan untuk kesepakatan kerja sama perbatasan dan keamanan yang telah lama dilakukan.(Red: Mahbib)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kyai, Pesantren PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Sabtu, 23 Desember 2017

Hukum Aqiqah dengan Sapi

Assalamu ’alaikum wr. wb.

Redaksi Bahtsul Masail PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang kami hormati. Sebelumnya mohon maaf apabila pertanyaan kami tidak berkenan di hati. Kami hendak menanyakan hal yang terkait dengan aqiqah. Kebiasaan yang berlaku aqiqah itu dengan kambing sebagaimana yang kami ketahui selama ini.

Hukum Aqiqah dengan Sapi (Sumber Gambar : Nu Online)
Hukum Aqiqah dengan Sapi (Sumber Gambar : Nu Online)

Hukum Aqiqah dengan Sapi

Yang ingin kami tanyakan bolehkah aqiqah dengan sapi? Yang kedua, jika boleh apakah satu sapi bisa untuk aqiqah tujuh anak? Bolehkah menyembelih sapi dengan niat aqiqah sebagian orang dan niat qurban sebagian lainnya. Atas penjelasannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamu ’alaikum wr. wb. (Ahmad Fajri/Pemalang)

Jawaban

Assalamu ’alaikum wr. wb.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Penanya yang budiman, semoga selalu dirahmati Allah SWT. aqiqah memang masalah yang tak akan lekang oleh waktu. Ia selalu berkait-kelindan dengan kelahiran anak. Sepanjang masih ada kelahiran seorang anak manusia, selama itu pula aqiqah akan tetap melekat dan tak terpisahkan.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ajaran tentang aqiqah sudah sangat terang-benderang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dalam salah satu sabdanya beliau mengatakan, bahwa seorang bayi itu tergadakan dengan aqiqahnya, pada hari ketujuh disembelih hewan dicukur rambutnya dan diberi nama.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Artinya, “Seorang bayi itu tergadaikan dengan aqiqahnya, pada hari ketujuh disembelih hewan, dicukur rambutnya, dan diberi nama,” (HR Tirmidzi).

Pesan penting yang ingin dikatakan dalam hadits tersebut adalah anjuran untuk mempublikasikan kebahagian, kenikmatan, dan nasab. Dengan demikian aqiqah adalah salah satu bentuk taqarrub kepada Allah dan manifestasi rasa syukur kepada-Nya atas karunia yang telah dilimpahkan.

Sudah jamak diketahui bahwa aqiqah jika bayi yang lahir adalah laki-laki adalah disunahkan dengan menyembelih dua ekor kambing. Sedang apabila perempuan disunahkan dengan menyembelih seekor kambing. Tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam masalah ini.

Sampai di titik ini sebenarnya tidak ada persoalan serius. Namun persoalan kemudian muncul jika pihak yang mempunyai anak ingin mengganti aqiqah berupa kambing dengan hewan lain, sapi misalnya. Di sini kemudian muncul pertanyaan, bagaimana hukumnya aqiqah dengan sapi? Lantas, apakah sapi bisa dibuat aqiqah untuk tujuh orang bayi?

Untuk menjawab hal ini ada baiknya kita tengok keterangan dalam kitab Kifayatul Akhyar. Dalam kitab ini dikatakan bahwa menurut pendapat yang paling sahih (al-ashshah) aqiqah dengan unta gemuk (al-badanah) atau sapi lebih utama dibanding aqiqah dengan kambing (al-ghanam). Namun pendapat lain menyatakan, yang paling utama adalah aqiqah dengan kambing sesuai bunyi hadits yang ada (li zhahiris sunah).

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Artinya, “Menurut pendapat yang paling sahih, aqiqah dengan unta gemuk (al-badanah) atau sapi lebih utama dibanding aqiqah dengan kambing. Namun dalam pendapat lain dikatakan bahwa aqiqah dengan kambing lebih utama, yang saya maksudkan adalah dengan dua ekor kambing untuk bayi laki-laki dan seekor kambing untuk bayi perempuan, karena sesuai dengan bunyi sunah,” (Lihat Taqiyuddin Al-Hushni, Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtishar, Beirut, Darl Fikr, halaman 535).

Jika kita cermati penjelasan dalam kitab Kifayatul Akhyar itu, dengan jelas mengandaikan kebolehan beraqiqah dengan unta atau sapi. Bahkan dengan sangat gamblang dikatakan di situ, bahwa pendapat yang lebih sahih adalah yang menyatakan bahwa beraqiqah dengan unta atau sapi lebih utama dibanding dengan kambing.

Selanjutnya menanggapi pertanyaan kedua mengenai soal sapi yang dijadikan aqiqah untuk tujuh anak, apakah boleh? Dalam konteks ini diperbolehkan, bahkan jika ada beberapa pihak dengan niat yang berbeda sekalipun.

Misalnya ada tujuh orang yang patungan membeli sapi, dari ketujuh orang tersebut yang tiga berniat untuk aqiqah, sedang yang lainnya berniat untuk berkurban, atau hanya sekedar mengambil dagingnya untuk dimakan ramai-ramai atau mayoran.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Artinya, “Jika seseorang menyembelih sapi atau unta yang gemuk untuk tujuh anak atau adanya keterlibatan (isytirak) sekelompok? orang dalam hal sapi atau unta tersebut maka boleh, baik semua maupun sebagian dari mereka berniat untuk aqiqah sementara sebagian yang lain berniat untuk mengambil dagingnya untuk pesta (makan besar/mayoran),” (Lihat Muhyiddin Syaraf An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab, Jeddah, Maktabah Al-Irsyad, juz VIII, halaman 409).

Bagi orang tua yang anaknya belum diaqiqahi dan sudah memiliki rezeki yang lapang, sebaiknya segera diaqiqahi.

Demikian jawaban yang dapat kami kemukakan. Kami selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,

Wassalamu ’alaikum wr. wb.


(Mahbub Ma’afi Ramdlan)Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah AlaSantri, Kyai, IMNU PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Senin, 18 Desember 2017

M. Nuh: Pendidikan Tinggi NU Harus Berorientasi Masa Depan

Jakarta, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kiprah dan perjuangan melalui Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) hendaknya bukan hanya untuk masa sekarang. Namun juga untuk masa sekarang dan masa depan. Oleh karena itu, LPTNU harus tahu apa kira-kira yang akan terjadi di masa depan.

Hal itu diungkapkan Penasihat LPTNU M. Nuh dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) LPTNU di Gedung PBNU Jakarta Pusat, Rabu (16/11) sore.?

M. Nuh: Pendidikan Tinggi NU Harus Berorientasi Masa Depan (Sumber Gambar : Nu Online)
M. Nuh: Pendidikan Tinggi NU Harus Berorientasi Masa Depan (Sumber Gambar : Nu Online)

M. Nuh: Pendidikan Tinggi NU Harus Berorientasi Masa Depan

“Kalau tidak begitu, kasihan anak-anak kita. Ibarat menugaskan orang pergi ke Jepang begitu sampai di Jepang uang yang dibawa tidak laku,” kata Nuh.

Itu sebabnya, lanjut Nuh, pendidikan tinggi NU harus berorientasi ke depan, agar hasil pendidikan tersebut cocok dengan masa depan.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Nuh menyebut ada beberapa alasan mendasar mengapa pendidikan tinggi NU harus mengacu kepada masa depan. Salah satunya berdasarkan hasil sebuah survey yang dirilis tahun 2016 bahwa persoalan makin rumit, sementara waktu yang diperlukan semakin cepat.

“Itu yang harus menjadi dasar dalam membekali anak-anak kita. ? Kalau enggak, anak-anak kita akan menjadi generasi expired,” tegasnya.

Lebih lanjut Nuh menyampaikan hasil pendidikan adalah ilmu dan keterampilan. Sementara ilmu dan keterampilan ada masanya, sehingga bisa saja dibuang.

“Misalnya pesawat televisi tabung besar sekarang sudah ganti semua. Transistor juga sudah enggak dipakai. Kecuali sikap yang nggak akan dibuang sampai mati.”

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Nuh mendorong agar perguruan tinggi membekali mahasiswanya dengan kemampuan orde tinggi. Anak-anak harus kreatif dan diasah intuisinya. Sering intuisi dulu baru logika. Ada juga logika dulu baru intuisi. Jangan sampai mendidik mereka dengan cara yang tidak sesuai.

Nuh juga mendorong agar perguruan tinggi NU membuka keilmuan hingga jenjang S2 dan S3, khususnya untuk perguruan tinggi yang sudah sehat finansial, organisasi, dan akademik.

Nuh berkeyakinan bahwa peningkatan kapasitas perguruan tinggi adalah bagian dari Tashwirul Afkar (pergolakan pemikiran) yang secara destingtif menjadi kekhasan NU, selain Nahdatul Wathon (kebangkitan tanah air), dan Nahdlatut Tujjar (kebangkitan ekonomi). (Kendi Setiawan/Fathoni)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kyai, Jadwal Kajian, AlaSantri PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Senin, 11 Desember 2017

PBNU Studi Banding Sekolah Lapangan ke Jerman

Jakarta, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan Hanns Seidel Foundation (HSF Jerman) setelah menandatangani kerjasama (MoU) dalam pelestarian lingkungan dan pendidikan kepesantrenan antara PBNU dan HSF di Gedung PBNU Jl. Kramat Raya Jakarta, pada Rabu (6/10).

Sebagai pelaksana, Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU-PBNU) akan menyosialisasikan program sekolah lapangan berbasis pendekatan spiritual ini untuk menggerakkan konservasi alam dan mengawal pembangunan berkelanjutan, yang akan diawali dengan studi banding ke Jerman.

PBNU Studi Banding Sekolah Lapangan ke Jerman (Sumber Gambar : Nu Online)
PBNU Studi Banding Sekolah Lapangan ke Jerman (Sumber Gambar : Nu Online)

PBNU Studi Banding Sekolah Lapangan ke Jerman

“LPPNU akan menyelenggarakan sekolah lapangan itu di seluruh wilayah Indonesia, untuk pembelajaran bagaimana menyikapi usaha pelestarian, teknologi dan lainnya itu dengan dibimbing agama. Karena itu PBNU-Jerman akan menyusun panduan dan modul sekolah lapangan yang berbasis pesantren itu di seluruh Indonesia,”kata Ketua LPPNU Dr. Ir. Ahmad Dimyati yang didampingi Ketua PBNU Prof. Dr. Mochammad Maksum, Sekjen PBNU M. Iqbal Sullam, Marsudi Suhud dan pengurus LPPNU lainnya seusai menerima utusan German Mult Hans Zehetmair tersebut.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Dimyati yang juga Dirjen Holtikultura Kementerian Pertanian ini optimis di bawah bimbingan PBNU, pesantren dan para ulama, kiai dan mursyid-guru tharikat bersama LPPNU maka kerjasama ini akan segara terwujud. Yang pasti katanya, PBNU akan membuat percontohan sekolah lapangan itu dengan menyontoh di German. Demikian pula secara financial, keuangan yang nantinya bisa dijadikan contoh oleh dunia global.

Sementara itu program prioritas dalam waktu dekat ini targetnya adalah menggali sumber daya manusia, sumber dana dan keterampilan untuk penataan pertanian dan lingkungan yang lebih baik. Oleh sebab itu Dimati berharap penerapan modul sekolah lapangan ini merupakan langkah awal bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Hanya saja dalam usaha mewujudkan program ini, Dimyati mennggunakan filusuf Cina bahwa “Memahami adalah melihat ari bawah, cintai mereka mulailah dari apa yang mereka ketahui, bangunlah dengan apa yang mereka miliki. Tapi, jika menjadi pemimpin yang terbaik, setelah kerja keras selesai dan tujuan tercapai rakyat akan berkata, ‘Kita telah melakukannya sendiri”. (nif)Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kiai, Kyai, Internasional PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Rapat Perdana, Pengurus Harian PBNU Berbagi Tugas

Jakarta, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sedikitnya 40 pengurus harian Syuriyah dan Tanfidziyah baru PBNU mengadakan rapat perdana di Jakarta, Jumat (28/8) sore. Pertemuan yang dibuka oleh Rais Aam PBNU KH Ma’ruf Amin membahas pembagian tugas dan sejumlah agenda terdekat.

Rapat Perdana, Pengurus Harian PBNU Berbagi Tugas (Sumber Gambar : Nu Online)
Rapat Perdana, Pengurus Harian PBNU Berbagi Tugas (Sumber Gambar : Nu Online)

Rapat Perdana, Pengurus Harian PBNU Berbagi Tugas

Sebelum rapat dimulai, setiap pengurus baru difoto satu per satu. Pihak kesekretariatan PBNU juga meminta KTP atau SIM mereka. Pihak kesekretariatan PBNU juga menyediakan blangko kosong bermaterai sebagai tanda kesediaan mereka yang ditunjuk oleh tim formatur sebagai pengurus baru PBNU.

“Mari kita pikul amanah ini dengan tanggung jawab. Pertemuan ini sebagai komitmen kerja. Selain kerja dengan semangat, kita juga harus kerja dengan betul,” kata KH Maruf Amin membuka rapat perdana.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Sementara Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj (Kang Said) menyebutkan satu per satu nama-nama pengurus baru baik yang ada di deretan Syuriyah, Tanfidziyah, Mustasyar, maupun A’wan PBNU.

Kang Said juga memberikan tugas kepada Ketua-Ketua PBNU untuk menangani lembaga dan banom NU sesuai dengan bidang masing-masing. Di samping itu, ia juga mengamanahkan kepada mereka untuk memantau kerja PWNU di seluruh Indonesia.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

“Agenda rapat kita ini pertama perkenalan antar pengurus baru PBNU hasil rapat tim formatur di kediaman Rais Aam KH Ma’ruf Amin, Koja pada 21 Agustus kemarin. Untuk tanfidziyah, kerja ke depan sementara adalah sosialisasi hasil Muktamar NU di Jombang,” kata Kang Said.

Sementara mereka sedang melengkapi pengurus lembaga-lembaga NU.

Pengurus baru PBNU ini akan dikukuhkan oleh Rais Aam KH Ma’ruf Amin di masjid Istiqlal, Jakarta Pusat pada 5 September mendatang. (Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kyai, Habib, Kajian Sunnah PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Kamis, 07 Desember 2017

IPNU Jateng: Periode Kepengurusan di IPNU Perlu Diseragamkan

Pemalang, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Menghadapi Kongres IPNU XVIII 4-8 Desember 2015 mendatang di Asrama Haji Donohudan Boyolali, PW IPNU Jawa Tengah menggelar Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) di Pemalang, Sabtu (21/11). Kegiatan yang dihadiri ketua-ketua cabang IPNU se-Jawa Tengah ini banyak mengangkat isu-isu yang akan diperjuangkan di Kongres.

IPNU Jateng: Periode Kepengurusan di IPNU Perlu Diseragamkan (Sumber Gambar : Nu Online)
IPNU Jateng: Periode Kepengurusan di IPNU Perlu Diseragamkan (Sumber Gambar : Nu Online)

IPNU Jateng: Periode Kepengurusan di IPNU Perlu Diseragamkan

"Periode kepengurusan di IPNU perlu diseragamkan, misalnya dua tahun atau tiga tahun sekalian. Saya sendiri, hampir tiga tahun menjadi ketua, seringkali menghadiri konfercab atau melantik dua kali di cabang yang sama," kata ketua IPNU Jawa Tengah, Amir Mustofa Zuhdi dalam sambutannya.

Selain itu, problem revitalisasi organisasi juga banyak disuarakan oleh peserta Rapim di antaranya, penggunaan database online, mengaktifkan kembali website, pembuatan materi kaderisasi, digitalisasi materi-materi kaderisasi melalui slide dan film serta memaksimalkan distribusi PD/PRT, dan PO/PA IPNU.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

"Kita yang ada di daerah banyak yang belum mendapat hasil-hasil Kongres dan Rakernas. Kita minta, pimpinan pusat merespon ini dengan cepat, mengingat banyak dibutuhkan kader. Minimal publikasikan di internet, agar kita bisa mengunduh," kata Aan, Ketua PC IPNU Klaten.

Adapun kaitannya dengan kaderisasi, peserta Rapim meminta pasca Lakut (Latihan Kader Utama) ada kaderisasi formal, atau minimal non-formal yang wajib diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Dalam rapim tersebut, PW IPNU Jawa Tengah juga berkonsentrasi menyiapkan bagaimana menjadi tuan rumah yang baik.

"Ini hajat kita bersama selaku kader IPNU, khususnya kader Jawa Tengah. Kita harapkan, semuanya turut serta menjadi tuan rumah yang baik, yaitu melayani," ungkap Nahdlatul Ulum, Sekretaris PW IPNU Jawa Tengah. (Dhuha Aniqul Wafa/Fathoni)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kyai, Budaya PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Rabu, 06 Desember 2017

Agus Sunyoto Sampaikan Tantangan Pesantren di Pertemuan Pesantren Rakyat

Malang, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Untuk menguatkan kelembagaannya, Pesantren Rakyat Malang menggelar pertemuan nasionalnya yang kedua di Rumah Singgah Pascasarjana UIN Malang selama tiga hari, yakni Jum’at-Ahad (18-19/9). Kegiatan yang didukung penuh oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Maliki Malang ini diikuti oleh perwakilan Pesantren Rakyat yang telah berdiri di berbagai daerah di Indonesia.?

Rektor UIN Maliki Malang H Mudjia Rahardjo berkesempatan membuka kegiatan yang fokus pada pemberdayaan masyarakat ini. Tak hanya itu, berbagai tokoh menjadi pembicara untuk memotivasi para ‘Kiai Rakyat’ guna menguatkan kelembagaan Pesantren Rakyat.

Agus Sunyoto Sampaikan Tantangan Pesantren di Pertemuan Pesantren Rakyat (Sumber Gambar : Nu Online)
Agus Sunyoto Sampaikan Tantangan Pesantren di Pertemuan Pesantren Rakyat (Sumber Gambar : Nu Online)

Agus Sunyoto Sampaikan Tantangan Pesantren di Pertemuan Pesantren Rakyat

Pada kesempatan ini, Ketua PP Lesbumi Nahdlatul Ulama, KH. Agus Sunyoto juga memberikan pengetahuan tentang prospek pesantren alternatif di Indonesia berkenaan dengan tantangan dan harapannya.?

Dalam materinya, kiai yang juga pengasuh Pesantren Global di Jalan Anggodo, Dusun Lowoksuruh, Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ini menuturkan, Pesantren Rakyat yang dikembangkan santri-santri lulusan pesantren ini tujuan utamanya adalah untuk membina, mendidik, membimbing masyarakat agar dapat menjadi muslim yang mengerti, memahami, melaksanakan nilai-nilai lslam dalam kehidupannya sehari-hari.?

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Kurikulum pendidikan, lanjut Agus Sunyoto, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dengan menekankan pada pendidikan akidah, akhlak, ibadah, dan pengetahuan terapan sehari-hari. Uniknya, menurut Agus, kegiatan Pesantren Rakyat ini tidak harus melulu dilakukan di pesantren, tetapi bisa di tempat-tempat di mana komunitas orang lslam berkumpul seperti tempat cangkruan, warung kopi, mushola, sawah, pabrik, arena bermain, hingga poskamling. Pesertanya pun juga bisa lebih bermacam-macam, bisa anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua.?

”Metode pembelajaran harus fleksibel sesuai situasi, kondisi dan kebutuhan, mulai role playing, ceramah, mendongeng, main peraga wayang, dan apresiasi film misalnya,” ujarnya.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

?

Pesantren Rakyat yang ada di desa pinggir hutan di Ponorogo, Agus Sunyoto mencontohkan, penduduknya memiliki masalah keterbelakangan mental. Dengan pendekatan yang sesuai, penduduk diajari menanam singkong, ubi, jahe, laos, dan kunyit dengan memanfaatkan area hutan. Penduduk juga diajari mengolah hasil tanamannya sekaligus cara menjualnya, termasuk menghitung uang. Pembinaan dilakukan dalam acara tahlil, slametan, sholawatan.

”Lepas dari penilaian positif dan negatif yang pasti Pesantren Rakyat sudah berkembang di 120 lokasi dengan ciri khusus; semua kegiatan pendidikan dilaksanakan secara sukarela dan gratis,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Jaringan Pesantren Rakyat ini telah berdiri di berbagai kota di Indonesia, dengan salah satu inisiatornya adalah Kiai Abdullah Sam, Pengasuh Pesantren Rakyat Al-Amin Sumberpucung Malang. Pesantren Rakyat fokus pada praktik pribumisasi, dakwah di berbagai segi kehidupan, bukan hanya yang terkait dengan pendidikan agama, namun juga dalam peningkatan ekonomi masyarakat sekitar yang melahirkan Panca Rukun Pesantren Rakyat, yakni, Jagong Maton, Lumbung Perak, Celengan, Ngaji Ngluruk, dan Al Fatehahan. (Muhammad Faishol/Fathoni)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kyai PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Sabtu, 25 November 2017

Peran Ulama Sangat Penting dalam Pencegahan Stunting

Jakarta, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Anak pendek, alias stunting merupakan masalah besar bagi bangsa Indonesia. Sebab, anak pendek mencerminkan kurangnya asupan gizi yang berpengaruh pada pertumbuhan anak tersebut. Untuk menanggulangi masalah stunting ini, peran ulama sangat penting dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan stunting ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggia Ermarini, Supervisor Program Stunting yang juga Sekretaris Umum PP Fatayat dalam kegiatan Deklarasi Forum Ulama Peduli Gizi, Sabtu (22/8) di lantai 5 PBNU Jakarta.

Peran Ulama Sangat Penting dalam Pencegahan Stunting (Sumber Gambar : Nu Online)
Peran Ulama Sangat Penting dalam Pencegahan Stunting (Sumber Gambar : Nu Online)

Peran Ulama Sangat Penting dalam Pencegahan Stunting

Anggi, sapaan akrabnya, memberikan pemahaman, bahwa Stunting atau pendek dibandingkan anak seusianya adalah perwujudan dari masalah kurang gizi kronis yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Anak yang stunting tidak hanya memiliki fisik yang lebih pendek dibanding anak-anak sehat, tetapi fungsi kognitifnya pun terganggu. Akibatnya, prestasi sekolah pun tidak maksimal.?

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

“Anak penderita stunting adalah anak yang gagal tumbuh. Implikasinya, mereka memiliki kemampuan kognitif dan daya saing yang lemah. Ini akan membawa kita kepada masalah yang lebih besar lagi, yaitu kemiskinan,” terang perempuan yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal INTERNA (Indonesian Interfaith Network on HIV and AIDS) ini.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Anggi menerangkan, sebelumnya, LKNU dan Fatayat NU telah mengadakan Launching dan Pertemuan Nasional pada 1 Agustus 2013 di Jakarta yang diikuti oleh ulama di tingkat nasional, sekaligus menggalang partisipasi tokoh agama di tingkat lokal untuk membantu menanggulangi dan mencegah stunting ini.?

“Dengan jaringannya yang luas dan kegiatan-kegiatannya di akar rumput, tokoh-tokoh agama dapat menyebarluaskan narasi agama yang membawa pesan-pesan, nilai, dan norma-norma sosial yang dapat mencegah stunting,” ujar perempuan kelahiran Sragen ini.

Untuk mencegah stunting, lanjutnya, masyarakat perlu mempromosikan perilaku-perilaku kunci, yakni kunjungan ke pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan kehamilan, minum pil zat besi selama kehamilan, menjaga kecukupan asupan gizi selama kehamilan, pemeriksaan setelah melahirkan, IMD (Inisiasi Menyusu Dini), ASI saja bagi anak 0-6 bulan, memberi makanan bergizi seimbang dan tetap memberi ASI setelah anak berusia di atas 6 bulan sampai 2 tahun, serta perilaku hidup bersih seperti cuci tangan pakai sabun dan penggunaan sumber air bersih. ?

“Program bantuan keuangan bagi keluarga sangat miskin seperti PKH (Program Keluarga Harapan) diharapkan dapat membantu pemenuhan makanan dan pelayanan kesehatan. Salah satu komponen penting di masyarakat untuk mempromosikan perilaku-perilaku kunci di atas, serta nilai dan norma sosial yang mendukung adalah tokoh agama,” tegasnya.?

Kegiatan ini mendapat pengarahan dari Rais Syuriyah PBNU, KH Masdar Farid Mas’udi, serta dihadiri oleh Ketua PCNU Brebes, KH Athoillah, Direktur Bina Gizi Kementerian Kesehatan RI, Doddy Izwardy, Chief of Social Policy UNICEF, Dr Petra Hoelscher, dan 45 tokoh agama dari Kabupaten Brebes. (Fathoni)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kyai PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Sabtu, 18 November 2017

Nahdliyin Inginkan Gubernur NU di Jatim

Surabaya, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Mayoritas orang NU (Nahdliyin) di Jatim menginginkan kadernya jadi gubernur, bukan Wagub, kata Pengasuh Pesantren Mahasiswa Al Hikam Malang KH A Hasyim Muzadi.

Nahdliyin Inginkan Gubernur NU di Jatim (Sumber Gambar : Nu Online)
Nahdliyin Inginkan Gubernur NU di Jatim (Sumber Gambar : Nu Online)

Nahdliyin Inginkan Gubernur NU di Jatim

"Mayoritas itu sekitar 70 persen dari 24 juta nahdliyin di Jatim, sedangkan warga Jatim sendiri berkisar 29 juta," katanya Kiai Hasyim usai ? berbicara dalam seminar nasional bertema Kebebasan dan HAM dalam Koridor Pancasila di Kantor PCNU Surabaya pada Ahad (14/4) kemarin.

Rais Syuriyah PBNU itu menjelaskan, keinginan nahdliyin beralasan karena posisi wagub dianggap tidak cukup untuk merawat umat NU yang mayoritas di Jatim.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

"Potensi Jatim itu sangat besar di bidang pangan dan tambang, tapi Jatim masih kalah dinamis dari Jakarta, Jawa Barat, dan sebagainya. Jadi, Jatim itu besar potensinya, tapi statis," katanya.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Mengenai kemungkinan Khofifah Indar Parawansa sebagai calon Gubernur Jatimyang belum didukung parpol, ia mengaku Khofifah sudah didukung parpol dalam jumlah yang cukup yakni minimal 15 persen.

"Dukungannya cukup, ada PKB dan lainnya," ujar mantan Ketua Umum PBNUdan Ketua PWNU Jatim ini.

Mengenai calon wakil gubernur yang akan mendampingi Khofifah, menurut KiaiHasyim sudah ada, namun dirinya merasa tidak berhak mengumumkan. "Tanya saja kepadanya (Khofifah), karena saya tidak berhak," katanya.

Dalam seminar yang juga menampilkan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen (TNI) dan Brigjen Pol Anton Tabah (Polri), Ketua PBNU HA Slamet Effendy Yusuf menegaskan, bahwa keinginan warga NU itu bukan soal nama Khofifah,melainkan "Gubernur NU".

"Saya dapat mewakili perasaan warga NU Jatim bahwa hal itu wajar, karena NU di Jatim itu merupakan barometer, sebab NU lahir di sini, NU juga besar danberkembang dari sini, bahkan keputusan bahwa Pancasila itu sudah final jugadiputuskan di sini," katanya.

Oleh karena itu, mantan Ketua Umum PP GP Ansor itu berharap warga NU di Jatim mampu membuat sejarah dengan memanfaatkan momentum demokrasi yang ada untuk menempatkan kadernya pada posisi tertinggi di provinsi terbesar kedua di Indonesia itu.

"Untuk mewujudkan cita-cita itu, saya kira warga NU di Jatim harus bersatu, baik NU, Muslimat, Ansor, Fatayat, IPNU, IPPNU, ISNU, maupun badan otonom lainnya, termasuk pesantren dan para kiai harus bersatu, bukan soal nama Khofifah, Saifullah Yusuf, Guntur, Jarwo, atau siapa, tapi memilih kader NU sebagai Gubernur Jatim," katanya.

Tentang netralitas PWNU Jatim dalam Pilgub Jatim, ia mendukung sikap PWNU Jatim yang netral, karena NU secara kelembagaan memang tidak boleh berpolitik praktis dengan mendukung calon tertentu.

"Tapi, netralitas itu bukan berarti harus mengaburkan dukungan, melainkan warga NU secara nonformal dapat berpolitik dengan memikirkan NU, bukan kepentingan sepele," katanya.

Dalam kesempatan itu, Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen (TNI) dan Brigjen Pol Anton Tabah (Polri) juga mendukung bila warga NU ingin kadernya menjadi Gubernur Jatim. "Lhawong warga NU di Jatim itu mayoritas kok kader NU tidak boleh menjadi gubernur," kata Kivlan Zen.

Pada Maret lalu, hasil survei PW Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jawa Timur bersama Lembaga "Suprimasi" mencatat 90,5 persen nahdliyin (warga NU) di Jatim menginginkan kadernya menjadi gubernur dan 74,6 persen yang menginginkan kadernya menjadi wagub.?

Redaktur ? ? : A. Khoirul Anam

Kontributor: Maulana

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bahtsul Masail, Kyai, Pendidikan PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Jumat, 17 November 2017

LKNU Pusat; Adakan Pelatihan Dukungan ODHA

Yogyakarta, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Lembaga Kesehatan Nahdhatul Ulama (LKNU) Pusat mengadakan pelatihan “Peer Support Dukungan ODHA”. Pelatihan ini ditujukan untuk “pendukung sebaya”. Yakni yang mendampingi teman-teman yang “positif” atau Orang Dengan HIV & AIDS (ODHA).

LKNU Pusat; Adakan Pelatihan Dukungan ODHA (Sumber Gambar : Nu Online)
LKNU Pusat; Adakan Pelatihan Dukungan ODHA (Sumber Gambar : Nu Online)

LKNU Pusat; Adakan Pelatihan Dukungan ODHA

Pelatihan ini diselenggarakan pada Senin- Jum’at, 21 – 25 April 2014 di Hotel Grand Tjokro, Jl. Gejayan 37, Yogyakarta. LKNU menggandeng Yayasan Spiritia dalam menyelenggarakan pelatihan tersebut.

“Pesertanya berasal dari berbagai provinsi, misalnya dari Jambi, Sumatra Barat dan Nusa Tenggara Barat. Ada 41 orang yang mewakili dari LSM Lokal yang bergerak dalam pendampingan ODHA di masing-masing daerah,“ kata Bahrul Ulum, Koordinator Nasional Program Penanggulangan HIV/ AIDS tersebut.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ulum juga mengatakan bahwa pelatihan kali ini merupakan pelatihan yang ketiga. Pertama pernah dilaksanakan di Yogyakarta dan Pontianak. Kemudian pelatihan keduanya di Jakarta. Pelatihan ketiga ini paralel dengan yang di Jakarta. Acara yang di Jakarta itu ditujukan untuk Konselornya, sedangkan saat ini pendampingnya.

“Acara serupa diagendakan secara berkala dalam beberapa gelombang. Rencananya ada sekitar 270-an sasaran yang harus dilatih. Semuanya tersebar dalam 21 provinsi se-Indonesia,” lanjutnya.?

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama LKNU Pusat dengan Yayasan Spiritia. Lembaga yang concern dalam mendampingi ODHA di Indonesia. “Mereka sudah mempunyai wilayah di semua provinsi. Kita dibantu mulai dari fasilitator sampai modul itu dari mereka semua,” jelas Ulum. (suhendra/mukafi niam)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kyai, Pertandingan PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Jumat, 10 November 2017

Berkunjung ke PBNU, Dubes Korea Ingin Tahu Islam Indonesia

Jakarta, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Selain Duta Besar India Gurjit Singh, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Selasa (4/6) kemarin juga menerima kunjungan Duta Besar Korea Selatan Kim Young-sun di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat. 

Berkunjung ke PBNU, Dubes Korea Ingin Tahu Islam Indonesia (Sumber Gambar : Nu Online)
Berkunjung ke PBNU, Dubes Korea Ingin Tahu Islam Indonesia (Sumber Gambar : Nu Online)

Berkunjung ke PBNU, Dubes Korea Ingin Tahu Islam Indonesia

Kim Young-sun bersama rombongan disambut langsung oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Bendahara Umum PBNU H Bina Suhendra dan beberapa staf PBNU urusan kerjasama luar negeri.

“Dubes Korea baru pertama kali berkunjung ke PBNU. Mereka ingin tahu tentang NU khususnya, dan tentang Islam Indonesia secara umum. Ia menanyakan, kenapa Islam di Indonesia yang mayoritas bisa hidup berdampingan dengan non muslim dengan baik,” kata KH Said Aqil Siroj kepada PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah usai pertemuan.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Kepada Kim Young-sun, ia menjelaskan, karakter bangsa Indonesia semenjak awal memang saling menghargai berbagai keyakinan dan kepercayaan masyarakat. Karakter ini dikembangkan oleh NU dengan prinsip tasamuh, atau toleransi.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

“Saya jelaskan semua, kenapa Islam Indonesia bisa berdampingan dengan non muslim. Ya walaupun di sana-sini masih ada beberapa kasus, tapi jika dibandingkan dengan Timur Tengah, Indonesia masih lebih baik,” kata Kang Said.

Suasana kunjungan itu berlangsung akrab dan penuh canda tawa, terutama ketika Kim Young-sun dicecar banyak pertanyaan oleh PBNU tentang Ginseng Korea.

Dalam kunjungan itu Dubes Korea menawarkan kerjasama dengan PBNU dalam pendirian rumah sakit di Indonesia. Dubes juga mengundang secara khusus PBNU untuk datang ke kantor kedutaan dan berkunjung ke negeri ginseng.

Penulis: A. Khoirul Anam

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kyai, Pesantren PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Rabu, 08 November 2017

Ketua PWNU Aceh Perkuat Aqidah Aswaja Kader Ulama

Banda Aceh, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Aceh Tgk. H. Faisal Ali menyampaikan materi untuk memperkuat aqidah tauhid Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) pada pelatihan dan pengkaderan ulama Aceh di hotel Wisma Lambaro, Aceh Besar, Selasa (12/13).

Ketua PWNU Aceh Perkuat Aqidah Aswaja Kader Ulama (Sumber Gambar : Nu Online)
Ketua PWNU Aceh Perkuat Aqidah Aswaja Kader Ulama (Sumber Gambar : Nu Online)

Ketua PWNU Aceh Perkuat Aqidah Aswaja Kader Ulama

Tengku yang akrab disapa Abu Sibreh mendapatkan jadwal sebanyak 10 kali tatap muka bersama peserta.

Abu Sibreh dalam materi perdana menggambarkan asal usul aqidah tauhid Ahlussunnah wal-Jamaah serta dilema yang sedang berkembang selama ini di Aceh.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

“Selama in di Aceh telah banyak lahir aliran-aliran aneh yang sebelumnya belum pernah didengar dari pendahulu,” kata Abu Sibreh melalui pers rilis yang dikirim PWNU Aceh (12/11).  

Di hadapan 40 peserta, Abu Sibreh menegaskan bahwa pesoalan ini merupakan tugas kita untuk masa sekarang dalam rangka mempertahankan nilai-nilai aqidah tauhid Ahlussunnah wal Jamaah.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Jika hal ini di biarkan, lanjut Abu Sibreh, maka tidak mustahil ke depan, Ahlussunnah wal Jamaah akan terkikis di peredaran masyarakat Aceh nantinya. (Abdullah Alawi)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ulama, Kyai, AlaSantri PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Selasa, 07 November 2017

Haul Mbah Maksum Jauhari, Ratusan Pendekar Gelar Khataman dan Santunan Yatim

Rembang, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah - Dalam peringatan haul KH M Abdullah Maksum Jauhari atau biasa  disapa Mbah Maksum Lirboyo yang diselenggarakan setiap tahun oleh Pengurus Cabang (PC) Pagar Nusa Kabupaten Rembang. acara ini dihadiri ratusan pendekar Pagar Nusa (PN) dari ranting-ranting se-cabang Rembang.

Sesepuh Pagar Nusa Rembang Zainur Rouf menyebutkan, peringatan ini merupakan wujud hormat dan cinta  kepada pendiri bela diri Pagar Nusa. Selain itu, dengan peringatan seperti ini ia berharap mendapatkan keberkahan ilmu dari seorang guru.

Haul Mbah Maksum Jauhari, Ratusan Pendekar Gelar Khataman dan Santunan Yatim (Sumber Gambar : Nu Online)
Haul Mbah Maksum Jauhari, Ratusan Pendekar Gelar Khataman dan Santunan Yatim (Sumber Gambar : Nu Online)

Haul Mbah Maksum Jauhari, Ratusan Pendekar Gelar Khataman dan Santunan Yatim

"Mbah Masum itu pendiri Pagar Nusa yang berasal dari Pondok Pesantren (Pontren) Lirboyo Kediri. Ia merupakan seorang yang alim dengan ilmu bela diri yang hebat," ungkapnya.

Ia berharap dengan diadakan kegiatan rutin setiap tahun ini semakin meningkatkan tali persaudaraan antarpendekar di Kabupaten Rembang sehingga kepengurusan Pagar Nusa Rembang bisa solid dan melahirkan pendekar yang berprestasi.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Sementara, Pengurus Pagar Nusa Rembang Tyas Eko Saputro selaku ketua panitia menyatakan banyak acara yang turut meramaikan Haul Mbah Maksum, Kamis (5/10) tersebut. Acara ini dimeriahkan dengan khataman Al-Quran sebanyak lima kali, pertunjukan pentas seni, dan santunan kepada yatim dan piatu setempat.

"Perwakilan dari beberapa ranting menunjukkan aksi hebatnya dengan mempertontonkan gerakan jurus, seni bela diri, sampai memecahkan batu bata dengan kepala," ujarnya saat ditemui di gedung serbaguna YKM NU Rembang.

Acara ini dimulai pukul 20.00 hingga menjelang tengah malam. Turut hadir Ketua PCNU Kabupaten Rembang KH Sunarto, Rais Syuriyah PCNU Rembang H Ahmad Chazim Mabrur, sesepuh Pagar Nusa, dan seluruh ranting Pagar Nusa di cabang Rembang. (Onji/Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kiai, Amalan, Kyai PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Minggu, 15 Oktober 2017

Lintas Ormas di Surabaya Gelar Istighotsah untuk Salim Kancil

Surabaya, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Aktivitas solidaritas untuk aktivis anti-tambang Salim Kancil dan Tosan terus bergulir, Jumat (2/10) lalu, sedikitnya 100 massa dari berbagai ormas yang ada di Surabaya mengadakan doa bersama dan istighotsah di Taman Apsari, tepat di depan gedung Grahadi Surabaya Jawa Timur.

Lintas Ormas di Surabaya Gelar Istighotsah untuk Salim Kancil (Sumber Gambar : Nu Online)
Lintas Ormas di Surabaya Gelar Istighotsah untuk Salim Kancil (Sumber Gambar : Nu Online)

Lintas Ormas di Surabaya Gelar Istighotsah untuk Salim Kancil

Aliansi ini terdiri dari para pelajar yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kota Surabaya, PCNU, Walhi Jawa Timur, Pusat Hak Asasi Manusia, Gusdurian, Ecoton, CRIS Foundation, CMARS, LPBP Waduk Depat, Kolektif Mata Rantai, dan LBH Kota Surabaya.

KH Saiful Halim yang memimpin acara tersebut menyatakan, acara ini digelar guna mendoakan almarhum Salim Kancil agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan yang Maha Esa dan kebenaran yang telah diperjuangkannya tidak sia-sia. “Kami juga berdoa untuk masyarakat yang berada di sepanjang pantai pesisir selatan agar tidak ada yang menjadi ‘Salim’ berikutnya, sebagai korban konflik sosial,” harap Kiai Saiful.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Menurut dia, pembukaan penambangan pasir besi di sepanjang pesisir selatan dari Banyuwangi hingga Lumajang menuai protes dari masyarakat, sehingga pemerintah kabupaten setempat harus tegas menolak penambangan yang menjadi pemicu konflik horisontal antarmasyarakat.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua PC IPNU Surabaya, Agus Setiawan mengatakan, tragedi berdarah di Desa Selok Awar-awar Lumajang bisa saja terjadi di wilayah-wilayah lain, apabila tidak ada langkah preventif sejak dini. “Karena masyarakat sudah tegas menolak penambangan pasir di sana,” tegasnya.

Sementara itu Direktur CMARS, Inoeng, dalam orasinya menyatakan, kasus terbunuhnya aktivis anti-tambang Salim Kancil harus menjadi pelajaran semua pihak dan agar pemerintah tidak gegabah untuk menerbitkan izin penambangan yang sudah jelas ditolak oleh masyarakat setempat, harus ada upaya evaluasi dalam pembangunan daerah.

"Kami mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas kasus pembunuhan dan penganiayaan terhadap Salim Kancil dan Tosan yang menjadi korban kekerasan para penguasa desa setempat. Tangkap dan adili aktor intelektual dibalik terbunuhnya Salim Kancil," tegasnya.

Sebelumnya, aksi serupa juga telah banyak diselenggarakan di berbagai kota di Indonesia, termasuk melalui penandatangan petisi di situs elektronik change.org. Petisi yang menuntut pengusutan tuntas kasus Salim Kencil tersebut ditujukan kepada Kapolri, Pemkab Lumajang, LPSK, Komnas HAM, dan KPAI. (Najih/Fathoni)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kyai, Pahlawan PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Selasa, 05 September 2017

Dalang Banser Tegal Pentaskan Wayang di Sukoharjo

Sukoharjo, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kasatkorcab Banser Tegal yang kini Bupati Tegal, yaitu Ki Dalang Enthus Susmono hadir di Kabupaten Sukoharjo untuk mengisi pagelaran wayang kulit semalam suntuk di alun-alun kota Sukoharjo, Jawa Tengah, Ahad ( 19/1).

Sebelum kehadiran Ki Enthus, para anggota Gerakan Pemuda Ansor Sukoharjo secara khusus membuat spanduk yang bertuliskan ”Selamat Datang Sahabatku Ki Enthus Susmono Kasatkorcab Banser - Bupati Kabupaten Tegal Di Kabupaten Sukoharjo”.

Dalang Banser Tegal Pentaskan Wayang di Sukoharjo (Sumber Gambar : Nu Online)
Dalang Banser Tegal Pentaskan Wayang di Sukoharjo (Sumber Gambar : Nu Online)

Dalang Banser Tegal Pentaskan Wayang di Sukoharjo

Ucapat tersebut sebagai salah satu wujud kebahagiaan Ansor Sukoharjo atas terpilihnya Ki Enthus sebagai bupati Tegal beberapa waktu yang lalu.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

“Kami sangat bangga dan bahagia salah satu sahabat kami akhirnya menjadi orang nomor satu di Tegal”, ujar Syafi’i, salah satu anggota Ansor Sukoharjo.

Dalam acara yang juga dihadiri Gubernur Jawa Tengah tersebut, Ki Enthus membawakan lakon Punokawan Nagih Janji . Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya yang hadir saat itu juga menyampaikan pesan ucapan selamat atas kepercayaan masyarakat Kabupaten Tegal yang telah memberi amanah Ki Enthus sebagai Bupati Tegal periode 2014 – 2019.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Disamping menjadi hiburan dan tontonan, kata Bupati Sukoharjo, pentas wayang dalam rangka pengesahan undang-undang desa ini diharapkan akan membawa manfaat dan tuntunan bagi semuanya. (Ahmad Rosyidi/Abdullah Alawi)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kyai, Sejarah PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah