Kamis, 06 Juli 2017

Banyak Orang Cari Pembenaran, bukan Kebenaran di Media Sosial

Jakarta, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah - Perilaku masyarakat dalam berselancar di dunia maya dan bermedia sosial saat ini sudah sangat memprihatinkan. Di satu sisi perkembangan teknologi adalah sebuah keniscayaan dan dapat memberikan manfaat kemudahan bagi manusia. Hanya saja di sisi lain ada bahaya yang mengintai dan saat ini sudah tampak terlihat.

Di antara bahaya dari perkembangan internet khususnya media sosial adalah mudahnya masyarakat mempercayai hoax atau berita palsu. Masyarakat saat ini dengan gampangnya menyebarkan konten-konten yang tidak jelas tanpa terlebih dahulu dicerna dan diklarifikasi.

Banyak Orang Cari Pembenaran, bukan Kebenaran di Media Sosial (Sumber Gambar : Nu Online)
Banyak Orang Cari Pembenaran, bukan Kebenaran di Media Sosial (Sumber Gambar : Nu Online)

Banyak Orang Cari Pembenaran, bukan Kebenaran di Media Sosial

"Masyarakat cenderung bangga menjadi yang pertama membagikan sebuah berita tanpa melihat kebenaran dari berita yang disebarkannya. Hoax adalah penyakit sosial," kata? Septiaji Eko Nugroho dari Komunitas Masyarakat Anti-Fitnah dan Hoax, Kamis (23/3).

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Perilaku masyarakat dalam berselancar di internet saat ini dalam menyikapi berita adalah tidak untuk mencari kebenaran namun untuk mencari pembenaran. Netizen, menurutnya, cenderung tidak mau menerima kebenaran yang berasal bukan dari kelompoknya.

"Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi masyarakat Indonesia sehingga adanya internet tidak membuat wawasan terbuka namun malah menjadi sarana mencari pembenaran pihak masing-masing," katanya di depan peserta Workshop Pencegahan Propaganda Radikal Terorisme didunia Maya Bersama OKP dan Ormas di Hotel Millenium Jakarta, Rabu-Jumat (22-24/3).

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ia menjelaskan, banyak sekali motif orang dalam membuat berita hoax di antaranya faktor ekonomi untuk mendapatkan uang. "Motivasi ideologi, politik dan kebencian kepada individu atau kelompok juga merupakan salah satu modus orang membuat berita hoax," katanya.

Ia mengajak masyarakat untuk waspada dalam meyakini dan memahami duduk permasalahan dari sebuah berita yang berkembang.

Selain itu internet dan gawai saat ini sudah menjadi bagian baru dari tubuh manusia dan jangan sampai ini membawa kemudlaratan dalam kehidupan. "Kita harus bisa membagi waktu kapan berinteraksi di dunia maya dan kapan berinteraksi sosial dengan sesama di dunia nyata," sarannya. (Muhammad Faizin/Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Fragmen PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Selasa, 04 Juli 2017

Prihatin Akhlak Siswa, IPNU NTB Serukan Ayo Mondok!

Lombok Tengah, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Nusa Tenggara Barat menyerukan kepada para orang tua agar mendorong putra-putrinya untuk belajar di pesantren. Ajakan ini disampaikan Syamsul Hadi, Ketua PW IPNU NTB.

PW IPNU NTB prihatin dengan perilaku peserta didik dalam menyikapi cara guru memberi sanksi mereka dalam proses belajar mengajar. Menurutnya, akhir-akhir ini begitu banyak peserta didik melaporkan gurunya ke pihak polisi lataran dicubit atau ditegur.

Prihatin Akhlak Siswa, IPNU NTB Serukan Ayo Mondok! (Sumber Gambar : Nu Online)
Prihatin Akhlak Siswa, IPNU NTB Serukan Ayo Mondok! (Sumber Gambar : Nu Online)

Prihatin Akhlak Siswa, IPNU NTB Serukan Ayo Mondok!

“Kalau karakter generasi sekarang seperti itu lalu apa jadinya bangsa ini. Dan guru tentu tidak akan berani mendidik melainkan hanya mengajar,” ujarnya pada acara Safari Ramadhan di Yayasan Mambaul Ulum Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, Selasa (28/06) malam. Safari Ramadhan dirangkai dengan santunan anak yatim.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Oleh karen itu, lanjutnya, madarasah dan pesantren khususnya adalah harapan terakhir yang bisa membentengi generasi ini untuk memiliki karakter yang baik dan tidak melawan kepada guru.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Dia juga berpesan kepada siswa Yayasan Mambaaul Ulum yang hadir saat itu agar bangga menjadi siswa madrasah meskipun swasta.

“Dunia sudah terbuka lebar, alumni swasta maupun negeri sama-sama memiliki ruang dan peluang kompetensi yang sama. Dan pesantren memiliki kalebihan tersendiri? ? yaitu tertanamnya karakter santri yang bertaqwa, berbudi luhur dan menghargai guru serta hidup sederhana,” tuturnya.

Kemajuan teknologi yang begitu pesat saat ini juga bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak ke hal yang tidak baik jika tidak diimbangi dengan pendidikan yang baik.

Kasi Kelmbagaan Sistem Informasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementrian Agama Provinsi NTB H Kabarudin yang hadir dalam itu mengatakan hal yang sama. Ia berpesan agar anak-anak dibina dan diawasi perkembangannya.

“Banyak anak yang melawan orang tua bahkan orang tuanya dilaporkan ke polisi. Yang lebih disayangkan lagi juga ada anak yang bunuh orang tuanya gara-gara tidak mampu orang tuanya memenuhi keinginan si anak,” ujarnya. (Muslim/Mahbib)



Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Berita PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

NU Jombang Tekankan Tiga Aspek Penting Penilaian Kinerja

Jombang, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah



Keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Jombang, Jawa Timur menggelar halal bihalal di halaman kantor PCNU setempat, Ahad (24/7/2016) siang.?

Halal bihalal kali ini yang dimotori langsung oleh PCNU Jombang menekankan tiga aspek penting yang senantiasa menjadi ruh gerakan Nahdliyin dari masa ke masa.?

NU Jombang Tekankan Tiga Aspek Penting Penilaian Kinerja (Sumber Gambar : Nu Online)
NU Jombang Tekankan Tiga Aspek Penting Penilaian Kinerja (Sumber Gambar : Nu Online)

NU Jombang Tekankan Tiga Aspek Penting Penilaian Kinerja

Seperti disampaikan KH Isrofil Amar, Ketua Tanfidziyah PCNU Jombang saat memberikan sambutannya di depan khalayak. Ia mengungkapkan bahwa kinerja pengurus NU tidak terlepas dengan tiga aspek, yakni aspek kenegaraan, keagamaan dan keumatan.?

"Pada kegiatan halal bihalal kali ini, kami mengajak keluarga besar NU Jombang khususnya untuk terus memperjuangkan aspek kenegaraan, keagamaan, dan aspek sosial," katanya.?

Tiga aspek tersebut menjadi visi dan misi utama NU pada umumnya di semua tingkatan kepengurusan. Semua program yang dicanangkan dan upaya untuk melaksanakan program tersebut harus berbasis tiga hal itu.?

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

"Warga Nahdliyin harus berbakti kepada negara, kepada agama, dan kepada masyarakat," tuturnya.?

Untuk itu, Kiai Isrofil mengimbau pengurus NU memiliki pola gerak yang seragam agar lebih mudah mensukseskan sejumlah agenda yang sudah dirumuskan di masing-masing pengurus lembaga atau banom NU. Tak kalah lebih penting kesetiaan pengurus terhadap NU.?

"Mari samakan gerak kita, sekali NU tetap NU, bergerak untuk negara, bergerak untuk agama, dan bergerak untuk umat," imbuhnya.?

Sementara itu, ia mengaku selama ini pihaknya sudah berupaya menyemangati pengurus NU agar tak berhenti melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, terutama kepada masyarakat luas.?

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

"Semua itu tiada lain hanya untuk meneruskan perjuangan para pendiri (muassis) NU yang telah membesarkan NU hingga sekarang ini," ujarnya.?

Sanhaji Sholeh, perwakilan PWNU Jawa Timur meminta agar halal bihalal dijadikan momentum menyambung kasih sayang dan saling memaafkan kekeliruan antar satu dengan yang lainnya.?

"Halal bihalal harus kita manfaatkan menjadi ajang silaturrahim dan saling memaafkan dengan lembaga satu dengan yang lain (NU), dengan satu kelompok dengan kelompok yang lain, lembaga swasta dengan pemerintah," pungkasnya.?

Puluhan pengurus perwakilan dari lembaga dan sejumlah badan otonom (banom) NU Jombang memadati tempat acara. Hadir juga perwakilan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Hj Mundjidah Wahab (Wabup), Kodim, beberapa pengurus partai politik dan perwakilan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur. ? (Syamsul Arifin/Mukafi Niam)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Humor Islam, Makam, Ahlussunnah PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Minggu, 02 Juli 2017

Ini Alasan Kiai Miftah Bagikan Buku Putih NU-PKI Kala Mantu

Surabaya, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Banyak yang terkejut saat hadir pada pesta pernikahan putri Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur KH Miftachul Akhyar Ahad (6/4) kemarin. Mengapa? Tuan rumah memberikan suvenir berupa buku "Benturan NU-PKI 1948-1965" kepada tamu undangan.

Sehari usai resepsi, Kiai Miftah, sapaan akrabnya, saat dikonfirmasi PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menandaskan bahwa ada sejumlah alasan mengapa mempersembahkan buku tersebut. "Para kiai Nahdlatul Ulama bisa membaca dan akhirnya tahu peristiwa sesungguhnya dari tragedi PKI," katanya melalui telepon selulernya, Senin pagi (7/4).

Ini Alasan Kiai Miftah Bagikan Buku Putih NU-PKI Kala Mantu (Sumber Gambar : Nu Online)
Ini Alasan Kiai Miftah Bagikan Buku Putih NU-PKI Kala Mantu (Sumber Gambar : Nu Online)

Ini Alasan Kiai Miftah Bagikan Buku Putih NU-PKI Kala Mantu

Buku itu juga akan bisa menjawab tuduhan sebagian kalangan yang telah menulis buku maupun liputan di media yang menyatakan bahwa kiai dan warga NU telah membunuh para pegiat PKI.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

"Karena kalau berbicara korban peristiwa PKI, justru jumlah warga dan kiai NU yang meninggal lebih banyak," tandas Pengasuh Pondok Pesantren Miftachussunah Surabaya ini. Akan tetapi fakta yang dikemukakan oleh simpatisan PKI justru sebaliknya.

"Dengan membaca buku "Benturan NU-PKI 1948-1965" ini maka para pengurus NU akan sadar bahwa saat itu posisi para kiai sangat tersudut," lanjutnya.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Kiai Miftah sangat menyayangkan kalau fakta-fakta yang sebenarnya justru dihilangkan. "Yang sekarang muncul adalah pandangan bahwa para kiai dan ulama serta warga NU membunuh dengan membabi buta," ungkapnya.

Membaca buku ini, lanjut Kiai Miftah, akan memberikan pemahaman kepada para kiai khususnya anak cucu NU akan peristiwa yang sesungguhnya terjadi.

Kiai Miftah juga menandaskan bahwa dengan fakta yang mengemuka, tidak pada tempatnya kalau kemudian NU menyampaikan maaf atas peristiwa tahun 1948 dan 1965 tersebut. "Karena pengucapan maaf adalah pengakuan bahwa kita telah melakukan kesalahan," terang Kiai Miftah. Dan banyak kalangan berusaha dengan sejumlah argumen agar NU dan kiai berkenan menyampaikan maaf atas peristiwa tersebut. "Padahal itu dilakukan sebagai legitimasi atas kesalahan yang dilakukan para kiai dan ulama NU," katanya.

Kendati demikian Kiai Miftah sangat terbuka kalau antara elemen bangsa dilakukan rekonsiliasi. Hal itu tentu saja membutuhkan nilai-nilai kesadaran dengan menjaga agar peristiwa serupa tidak terulang. Kejadian kemanusiaan tersebut hendaknya menjadi bahan refleksi bagi semua kalangan agar tidak terulang.

"Mari kita kubur peristiwa yang telah lewat dengan menjadi anak bangsa yang bisa memberikan maslahah untuk umat," pungkas Kiai Miftah.

Buku "Benturan NU-PKI 1948-1965" berjumlah 208 halaman yang diterbitkan PBNU dan ditulis sejarawan NU yang juga Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Abdul Munim DZ, dengan editor Enceng Shobirin dan Adnan Anwar.

Buku ini menjadi suvenir pernikahan putri Kiai Miftah, Mauhibah Al-Luluiyah yang dipersunting Agus HM Syafiq putra dari KH Aniq Muhammadun dari Pati Jawa Tengah. Prosesi akad nikah dilangsungkan di mushalla pesantren setempat, Ahad (6/4). (Syaifullah/Mahbib)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hikmah, Berita, Cerita PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Berapa Lamakah Hukuman yang Layak untuk Pelaku Penodaan Agama?

Jakarta, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Masalah penodaan agama bukanlah isu baru. Sejak Kemerdekaan Indonesia, masalah ini sudah mengemuka. Presiden Soekarno telah mengeluarkan Penetapan Presiden No.1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang kemudian dinamakan UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.?

Untuk melihat pandangan para tokoh agama terhadap UU tersebut, Balitbang dan Diklat Kementerian Agama (2013) melakukan penelitian untuk melihat pandangan para pemuka agama terhadap isi UU No.1/PNPS/1965. Termasuk yang ditanyakan adalah soal berapa lama hukuman yang layak bagi para pelaku penodaan agama.

Berapa Lamakah Hukuman yang Layak untuk Pelaku Penodaan Agama? (Sumber Gambar : Nu Online)
Berapa Lamakah Hukuman yang Layak untuk Pelaku Penodaan Agama? (Sumber Gambar : Nu Online)

Berapa Lamakah Hukuman yang Layak untuk Pelaku Penodaan Agama?

Hasil riset tersebut menemukan, para pemuka agama Islam terbagi ke dalam 2 bagian. Pertama, pemuka agama Islam memandang bahwa hukuman maksimal 5 tahun penjara sudah dianggap memadai apabila dilaksanakan dengan benar. Kedua, pemuka agama Islam memandang bahwa hukuman maksimal 5 tahun dianggap kurang memadai terlebih bagi para penggagas dan pemimpin faham yang dianggap telah melakukan penistaan/penodaan agama. Hukuman berat tersebut penting sebagai upaya memberikan efek jera serta langkah preventif agar tidak terjadi lagi tindakan penistaan/penodaan terhadap agama.?

Mengenai perlu atau tidaknya pendekatan persuasif terhadap pelaku penistaan/penodaan agama, para pemuka agama Islam pada umumnya menyatakan perlu dilakukan dialog dan konsultatif sebelum diajukan ke pengadilan.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Menurut para pemuka agama Islam, pokok-pokok ajaran Islam yaitu Rukun Iman, Rukun Islam, dan Akhlak. Namun demikian perbedaan sekte/aliran dalam Islam, mereka sepakat bahwa selama perbedaan itu masih dalam koridor ikhtilaf (perbedaan pendapat yang tidak qath’i), maka ia dipandang tidak menodai agama. Namun apabila sudah menyangkut perbedaan ikhtirof (perbedaan pendapat yang qath’i), maka jelas mengandung unsur penistaan/penodaan agama.

Pandangan pemuka agama terhadap pelaksanaan UU No.1/PNPS/1965 terbagi dua: Pertama, pemerintah dinilai belum benar-benar melaksanakan UU tersebut. Kedua, pemerintah dinilai sudah melaksanakan dengan baik UU tersebut.

Selanjutnya pandangan pemuka agama Islam terhadap siapa yang paling berhak menentukan bentuk penistaan/penodaan agama, pemuka agama Islam menyatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama RI yang berhak menentukan bentuk penodaan agama dengan tetap memperhatikan pandangan dari pemuka agama Islam di MUI dan ormas Islam. Meskipun demikian terdapat pandangan lain yang menyatakan bahwa MUI yang paling otoritatif dalam menentukan bentuk penistaan/penodaan agama. (Mukafi Niam)

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah RMI NU, Jadwal Kajian, Nahdlatul PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Sabtu, 01 Juli 2017

Perkaya Tradisi Lokal, Kemendes Perkuat SDM Masyarakat Adat

Jakarta, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Untuk memperkaya tradisi lokal dan mempertahankan eksistensi desa adat, hal pertama yang harus dilakukan adalah memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat adat. Demikian disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Marwan Jafar di Jakarta, Kamis (21/7).

Marwan dalam hal ini, tengah giat memberikan berbagai pelatihan terhadap masyarakat adat. Hal tersebut tentu berkaitan dengan penguatan tradisi dan budaya lokal, berikut pengembangan agar selaras dengan perkembangan zaman.

Perkaya Tradisi Lokal, Kemendes Perkuat SDM Masyarakat Adat (Sumber Gambar : Nu Online)
Perkaya Tradisi Lokal, Kemendes Perkuat SDM Masyarakat Adat (Sumber Gambar : Nu Online)

Perkaya Tradisi Lokal, Kemendes Perkuat SDM Masyarakat Adat

"Desa adat membutuhkan perhatian khusus untuk memperkecil kemungkinan terkikisnya budaya lokal. Masyarakat di desa adat juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman, agar adat budaya Indonesia tetap terjaga eksistensinya," ujarnya.

Dia mencontohkan, pelatihan dan pembinaan masyarakat adat pernah digelar di Bali Bulan Juni 2016 lalu. Tema yang diambil adalah Mejejahitan, yakni keterampilan dari dari dedaunan yang erat kaitannya dengan upacara keagamaan di Bali.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

"Mejejaitan ini khas sekali di Bali. Jangan sampai ini terlupakan, karena ini adalah salah satu dari identitas bangsa kita," katanya.

Menurut Marwan, pelatihan dan pembinaan terhadap masyarakat adat tidak serta merta hanya berkaitan dengan tradisi dan budaya saja. Namun pelatihan juga digelar, agar masyarakat adat dapat memanfaatkan potensi lokal untuk kesejahteraan dan peningkatan ekonomi desa.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

"Misalnya di Kalimantan Selatan kemarin, kita latih masyarakat adat di sana dalam hal ini suku dayak, untuk bagaimana dapat mengelola dan memasarkan hasil pertanian dengan baik. Karena bicara soal tradisi, mereka sudah sangat menguasai. Tinggal bagaimana masyarakat adat di sana bisa bertahan hidup dan taraf ekonominya meningkat," urai Marwan.

Menurutnya, pelatihan terhadap masyarakat adat yang difasilitasi oleh Kemendes PDTT tersebut, disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat adat setempat. (Red: Fathoni)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Budaya, Tegal, Santri PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Menggerakkan Masjid, LTMNU Gandeng Lakpesdam

Mataram, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Lembaga Ta’mir Masjid (LTM) PBNU bercita-cita menjadikan masjid sebagai pusat pemberdayaan umat. Untuk tujuan itu digelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di 17 provinsi dan Rapat Pimpinan Daerah di 50 kabupaten dan kota.

Menggerakkan Masjid, LTMNU Gandeng Lakpesdam (Sumber Gambar : Nu Online)
Menggerakkan Masjid, LTMNU Gandeng Lakpesdam (Sumber Gambar : Nu Online)

Menggerakkan Masjid, LTMNU Gandeng Lakpesdam

Sekretaris LTM PBNU Ibnu Hazen mengatakan, ternyata Rapimnas dan Rapimda itu tidak cukup, “Tidak cukup rapat ternyata. Kemudian LTM PBNU berdiskusi dengan lembaga kompeten, yaitu PP Lakpesdam NU untuk menciptakan program lanjut.”

Ibnu mengatakan hal itu pada Pelatihan (Diklat) Muharrik (penggerak) masjid NU dalam rangka pemakmuran masjid dan jamaah di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat, (28/6).  

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Kemudian, sambung Ibnu, muncullah program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Muharrik (penggerak)   masjid NU. Peran penggerak masjid NU adalah mengatur dan menggarakan pengurus DKM-DKM masjid NU di wilayah masing-masing.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Lakpesdam dalam hal ini, kata Ibnu, menjadi fasilitator supaya diklat ini lebih terakrah, “Kita kan tidak punya keahlian ini. Lakpesdam yang punya,” katanya.

Habis diklat ini ada evaluasi, sehingga ada modul yang akan dibagikan untuk tingkat bawah, “Biasanya bikin modul dulu, lalu didiklatkan, tapi ini dibalik dari bawah dulu kemudian disarikan, lalu dikembalikan lagi ke bawah untuk dijadikan acuan,” pungkasnya.

Penulis: Abdullah Alawi

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pendidikan PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah