Diklatsar Banser Perdana di Bali Luluskan 302 Peserta

Buleleng, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah - Sebanyak 302 peserta Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar) Banser angkatan 1 Satkorcab Buleleng Bali resmi dibaiat di Pantai Desa Sumberkima Buleleng, Ahad (6/8). Diklatsar yang dilaksanakan sejak tanggal 4 ini merupakan Diklatsar pertama di Bali.

Ketua Panitia Diklatsar, Abdul Karim Abraham, mengatakan, pengemblengan fisik dan mental ini dilakukan selain sebagai amanat organisasi untuk melakukan kaderisasi formal, juga sebagai sarana doktrinasi kecintaan kepada agama dan negara.

Diklatsar Banser Perdana di Bali Luluskan 302 Peserta (Sumber Gambar : Nu Online)

Diklatsar Banser Perdana di Bali Luluskan 302 Peserta

"Hal ini semata-mata dilaksanakan untuk menjaga kader muda NU di Bali untuk tetap melaksanakan ritus keagamaan sebagaimana dicontohkan para ulama NU, dan membentengi dari paham-paham kegamaan yang justru mengancam disintegrasi bangsa," jelasnya.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Menurutnya, kegiatan lapangan seperti ini harus terus dilakukan agar ada kesinambungan generasi yang memiliki disiplin dan militansi yang kuat pada organisasi.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Diklatsar yang diikuti oleh utusan Banser se-Provinsi Bali ini dibantu oleh tim instruktur dari PC GP Ansor Jember, dan juga didampingi langsung oleh Kasat Provos Satkornas H Imam Kusnan selama kegiatan.

Kegiatan ini ditutup dengan pembaiatan peserta dalam suasana yang begitu khidmah. (Abraham Iboy/Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Berita, Lomba, Sejarah PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ratusan Kader Ansor Pamekasan Ikuti Diklatsar Banser

Pamekasan, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Raturan kader Gerakan Pemuda Ansor berkumpul di Pesantren Sekar Anyar, Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan, Pamekasan, Kamis (22/12). Mereka sedang mengikuti Diklatsar Banser IX hingga Ahad (25/12) mendatang.

Ketua panitia Mahrus Miyanto mengungkapkan, peserta merupakan perwakilan dari 13 Pimpinan Anak Cabang GP Ansor di Kabupaten Pamekasan. Selama 4 hari, mereka akan digembleng tentang kedisiplinan, keagamaan, dan yang berkaitan dengan sosial-kemasyarakatan, serta materi lainnya.

Ratusan Kader Ansor Pamekasan Ikuti Diklatsar Banser (Sumber Gambar : Nu Online)

Ratusan Kader Ansor Pamekasan Ikuti Diklatsar Banser

"Selain dari PAC GP Ansor, mereka juga ada yang utusan MWCNU dan pesantren-pesantren di Kabupaten Pamekasan," tegas Mahrus yang kini juga mengemban amanah sebagai Ketua Majlis Dzikir dan Shalawat Rijalul Ansor Kabupaten Pamekasan.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Cabang GP Ansor Fathorrahman menegaskan, selama kepemimpinannya, GP Ansor akan difokuskan pada kaderisasi dan konsolidasi.

"Makanya selama saya memimpin PC GP Ansor Pamekasan, nyaris tidak pernah mengadakan kegiatan yang bersifat seremonial. Kami fokus pada PKD, Diklatsar, turba, dan seterusnya," ujar Dosen Universitas Madura tersebut.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Pihaknya menginstruksikan kepada segenap peserta untuk betul-betul serius dalam menjalani Diklatsar Banser. Sebab, merekalah yang akan meneruskan estafet kepengurusan di tubuh Banser Kabupaten Pamekasan. (Hairul Anam/Fathoni)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Berita, Nahdlatul Ulama, Budaya PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Unas Lakukan Kajian Akademis untuk Gelar Pahlawan Nasional Kiai Wahab

Jakarta, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Universitas Nasional (Unas) Jakarta melakukan kajian akademis dalam rangka pengajuan gelar pahlawan nasional untuk salah seorang tokoh pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah. Diharapkan, tahun ini pemerintah sudah dapat menetapkan pejuang kemerdekaan itu sebagai pahlawan nasional.

Kajian dilakukan dalam bentuk “Seminar Nasional” yang dihadiri sejumlah tokoh, pakar, sejarawan, perwakilan Pemkab Jombang (daerah administratif yang mengajukan gelar untuk Kiai Wahab) dan pihak keluarga KH Wahab Chasbullah. Seminar sehari yang terdiri dari dua sesi diadakan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (24/4).

Unas Lakukan Kajian Akademis untuk Gelar Pahlawan Nasional Kiai Wahab (Sumber Gambar : Nu Online)

Unas Lakukan Kajian Akademis untuk Gelar Pahlawan Nasional Kiai Wahab

Kajian akademik untuk gelaran pahlawan nasional Kiai Wahab dilakukan oleh Pusat Kajian Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nasional. Ketua Panitia Penyeleggara Drs. Ganjar Razuni, SH, M.Si, mengatakan, pengajuan gelar pahlawan nasional untuk Kkiai Wahab sudah melalui dua tahap, yakni tahap penyampaian aspirasi masyarakat dan tahap administrasi atau pengajuan gelar kepada pemerintah pusat.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

“Saat ini kita sudah sampai kepada tahap akademis dan sekaligus penguatan aspirasi untuk mencapai suatu tujuan dianugerahkannya KH Abdul Wahab Chasbullah dengan gelar pahlawan nasional dalam tahun 2014 ini,” kata akademisi asal Jombang ini.

Ditambahkannya, setelah tahap akademis ini, proses pengajuan gelar pahlawan nasional untuk Kiai Wahab tinggal melewati satu tahap lagi, yakni tahap politis dengan memaksimalkan semua potensi dan komponen strategis untuk mendesak pemerintah segera menetapkan gelar untuk Kiai Wahab.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Seminar Nasional yang diseleggarakan oleh Unas dan didukung oleh Pemkab Jombang itu mengambil tema “Peranan KH Abdul Wahab Chasbullah dalam politik keagamaan, transformasi sosial masyarakat, dan kontribusinya dalam perjuangan kemerdekaan RI.

Seminar dibuka secara resmi oleh Menko Kesra Agung Laksono. “KH Wahab Chasbullah adalah Menko Kesra Pertama kali. Yang selanjutnya seperti saya ini hanyalah penggantinya,” katanya saat memberikan pengantar seminar.

“Tugas kita adalah memperjuangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beraku. Tahun ini kita harapkan Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan penghargaan pahlawan nasional kepada KH Wahab Chasbullah,” kata Agung Laksono.

Seminar Nasional itu juga diselingi dengan pembubuhan tanda tangan sebagai dukungan atas penganugerhan gelar Pahlawan Nasional Kiai Wahab oleh sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat yang hadir, antara lain, Agung Laksono sendiri, perwakilan pihak Unas, Pemda Jombang, keluarga Kiai Wahab, dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang diwakii oleh KH Hasyim Muzadi dan KH As’ad Said Ali. Saat berita ini ditulis, sedang berlangsung sesi pertama seminar nasional. (A. Khoirul Anam)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah IMNU PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Tak Semua Nikmat Berasal dari Sesuatu yang Menyenangkan

Pringsewu, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam kehidupan di dunia, manusia sudah dianugrahi berbagai macam kenikmatan dari Allah SWT. Dan sebuah keniscayaan bagi manusia jika nikmat-nikmat yang tidak bisa dihitung jumlahnya tersebut senantiasa disyukuri. Namun sering sekali pola pikir manusia menilai bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah SWT tersebut berasal dari sesuatu yang menyenangkan saja.

Tak Semua Nikmat Berasal dari Sesuatu yang Menyenangkan (Sumber Gambar : Nu Online)

Tak Semua Nikmat Berasal dari Sesuatu yang Menyenangkan

"Tidak semua nikmat berasal dari sesuatu yang menyenangkan. Banyak sesuatu yang menurut kita menyedihkan namun sebenarnya itu merupakan sebuah nikmat," demikian dikatakan Mustasyar PCNU Pringsewu KH Sobri Dinal Musthofa saat mengupas materi tentang syukur di depan Jamaah Ngaji Ahad Pagi atau Jihad Pagi, Ahad (19/2)

Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda Ambarawa ini, Allah tidak hanya meletakkan kenikmatan pada sesuatu yang dirasa dan dilihat nikmat saja. Namun Allah juga banyak meletakkan kenikmatan dalam ketidaknikmatan.

"Kita manusia, banyak gagal dalam mensyukuri nikmat yang manis. Kita sering lupa daratan jika mendapatkan nikmat yang menyenangkan. Namun terkadang kita lupa bahwa kita sering bisa melewati kenikmatan dalam bentuk ujian yang dirasa pahit oleh kita," kata Kiai Sobri seraya mengisahkan beberapa kisah inspiratif tentang sesuatu yang menyakitkan namun itu adalah merupakan kenikmatan.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Oleh karenanya Ia mengingatkan untuk terus berhusnuddzan kepada Allah SWT saat ketidaknikmatan yang sering disamakan dengan ujian, ditimpakan kepada kita. Hal ini bisa jadi Allah SWT tengah memberikan sebuah kenikmatan besar kepada kita.

Kiai Sobri juga berpesan agar ummat Islam menjauhi 10 hal yang dapat menghalangi dan menghilangkan rasa syukur kepada Allah SWT. "10 hal ini juga dapat menjadi penghalang dikabulkannya doa seseorang," katanya pada Jihad Pagi yang rutin dilaksanakan di Aula Kantor PCNU Pringsewu tersebut.

Sepuluh hal tersebut adalah mengenal Allah tapi tidak menyembahNya, Membaca Quran tapi tidak mengamalkannya, cinta Rasul tapi meninggalkan sunnahnya, Benci setan tapi melakukan prilakunya, rindu surga tapi tidak berusaha meraihnya, takut neraka tapi menyukai perbuatan ahlinya, tahu kematian tapi tidak mencari bekal menghadapinya, Sibuk kepada aib seseorang tapi aib sendiri dilupakannya, makan nikmat Allah tapi tidak mensyukurinya dan menguburkan mayyit tapi tidak mengambil hikmahnya. (Muhammad Faizin/Fathoni)

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Humor Islam PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Guru, Penentu Penting Mutu Pendidikan

Jakarta, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah - Madrasah yang berkualitas harus memiliki pendidik yang unggul. Artinya, pendidik harus profesional dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Kompetensi guru yang memungkinkan untuk mengembangkan suatu lembaga pendidikan yang unggul menurut Trimantara yang dikutip Nur Azizah adalah kompetensi penguasaan mata pelajaran; kompetensi dalam pembelajaran; kompetensi dalam pembimbingan; kompetensi komunikasi dengan peserta didik; dan kompetensi dalam mengevaluasi.

Dalam upaya mengembangkan kompetensi tersebut, guru harus aktif belajar terus menerus dengan selalu membaca fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga pembelajaran bersifat faktual dan kontekstual. Guru juga harus mampu menilai hasil balajar ranah kognitif, psikomotorik dan afektif siswa, dan dapat mengetahui siapa dan ranah apa saja yang belum dikuasai oleh siswa. Dengan demikian guru tepat memberi pencerahan kembali kepada siswanya.

Guru, Penentu Penting Mutu Pendidikan (Sumber Gambar : Nu Online)

Guru, Penentu Penting Mutu Pendidikan

Menciptakan guru yang profesional dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan madrasah melalui beberapa tahapan. Tahapan awal adalah persiapan pembelajaran dalam arti guru harus banyak membaca, dan mengikuti kursus, pelatihan, seminar, workshop. Lebih khususnya guru mengikuti kegiatan pembuatan program kerja guru melalui MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran). Kegiatannya meliputi penyusunan silabus dan pembuatan rencara pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai dengan kurikulum 2013.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Tahapan berikutnya, pelaksanaan pebelajaran, di mana guru harus fleksibel dalam penggunaan metode pembelajaran. Dalam arti metode pelaksanaan program pembelajaran disesuaikan dengan kondisi dan situasi peserta didik. Fokus pelaksanaan pembelajaran menyebar pada tiga ranah meliputi kognitif, afektif, maupun psikomotorik.

Tahapan akhir yaitu penilaian pembelajaran. Penilaian harus dilakukan secara objektif dan transparan dengan berpatokan pada sistem penilaian kurikulum 2013. Guru harus mampu tanggap terhadap aktivitas pembelajaran dengan melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan siswa sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Guru harus mampu tanggap terhadap aktivitas pembelajaran dengan melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan siswa sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. Peranan guru yang sangat penting tersebut bisa menjadi potensi besar dalam memajukan atau meningkatkan mutu pendidikan. Guru yang benar-benar berlaku professional dan dapat mengelola dengan baik, tentunya mereka akan makin semangat dalam menjalankan tugasnya, bahkan rela melakukan inovasi-inovasi pembelajaran untuk mewujudkan.

Profesionalisme guru harus disikapi dengan peningkatan kualifikasi dan kompetensi, apalagi sekarang ada keharusan mengikuti uji sertifikasi untuk menentukan kelayakan seorang guru. Guru jangan sampai terkena “jebakan rutinitas”, di mana guru hanya disibukkan dengan kegiatan sehari-hari yang membedakan keadaan status sosial, ekonomi, dan jenis kelamin sehingga lupa dengan peningkatan kompetensi dan profesionalisme.

Perekrutan guru kelas unggul melalui 4 mata pelajaran yaitu Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA; tidak tergantung dengan guru PNS yang ada melainkan mencari yang memiliki kompetensi bidang studinya dan bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa asing (Arab atau Inggris) walaupun belum berstatus PNS.

Program pengembangan guru diarahkan melalui penempatkan personil yang dapat melayani keperluan semua siswa, penyediaan guru yang memiliki wawasan “School Based Manajemen”, penyediaan kegiatan untuk pengembangan profesi pada semua staf dcan guru, penjamin kesejahteraan staf dan siswa, serta penyelenggaraan forum atau diskusi untuk membahas kemajuan sekolah (School performance).

Selain itu, guru didorong untuk meningkatkan kompetensinya melalui diklat atau workshop yang diadakan Kemenag, Diknas maupun Madrasah sendiri, bahkan dengan menggunakan biaya sendiri seperti kursus Bahasa Inggris dan belajar mengoperasikan komputer, LCD, atau kursus IT.

(Baca sebelumnya: http://www.nu.or.id/post/read/73204/kemenag-dongkrak-mutu-mts-melalui-kebijakan-inovatif) (Kendi Setiawan/Abdullah Alawi)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Aswaja, Tokoh PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Quota 30 Persen Perempuan di Parpol dalam RUU Parpol harus Imperatif

Jakarta, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa menyatakan, quota 30 persen perempuan dalam kepengurusan partai politik (parpol) yang ada di dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Parpol harus bersifat imperatif.

“Untuk Indonesia masih bersifat persuasif belum bersifat imperatif,” kata Khofifah kepada wartawan ditemui Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jalan Kramat Raya, Jakarta, belum lama ini.

Quota 30 Persen Perempuan di Parpol dalam RUU Parpol harus Imperatif (Sumber Gambar : Nu Online)

Quota 30 Persen Perempuan di Parpol dalam RUU Parpol harus Imperatif

Menurut Khofifah, banyak negara yang telah memberlakukan quota tersebut secara imperatif. Misalnya, negara-negara Eropa Barat, India, Pakistan, Kanada, dan sebagainya.

Di negara tersebut, katanya, mengabaikan quota akan berpengaruh pada pengurangan dana konstituen. “Kalau tidak akan dikurangi dari yang tidak dipenuhi. Jadi subsidi kepada partai akan berkurang. Misalkan, harus 30 persen tapi partai ini hanya mengajukan 20 persen, yang 10 persen harus dikosongi karena ini jatah perempuan,” jelasnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, selama ini perhatian terhadap partisipasi perempuan dalam politik masih setengah hati. Untuk menghilangkan hal itu, quota perempuan harus dibuat imperatif. “Harus imperatif dan ada sangsi, kalau tidak imperatif dan ada sangsi, ya nothing (percuma),” tandasnya.

Sementara, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Menneg PP) Meutia Hatta mendukung dan menyambut baik usulan RUU Parpol tersebut.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

“Saya kira usulan quota 30 persen kepengurusan perempuan di dalam parpol adalah hal yang bagus. Semakin banyak makin bagus,” tutur Meutia usai menghadiri rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat (kesra) di Jakarta.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Guna mendukung usulan tersebut, terangnya, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan telah melakukan berbagai pelatihan politik bagi perempuan. Pelatihan tersebut, katanya, untuk menghasilkan perempuan yang memiliki kualifikasi dalam bidang politik.

“Selama ini wanita dianggap tidak mengerti masalah politik. Oleh karena itu, kita mau atasi dengan mengadakan pelatihan dalam bentuk simulasi dan pemberian modul,” terangnya.

Semakin bertambahnya jumlah perempuan dalam kepengurusan parpol dan legislatif, tambahnya, maka RUU yang berkaitan dengan perempuan, termasuk RUU Perkawinan akan memperoleh perhatian serta dukungan dari mereka.

“Pembangunan tidak luput dari peran serta perempuan Indonesia. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan RUU Perkawinan memerlukan perhatian lebih banyak dari perempuan,” jelas Meutia. (rif/ian)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sejarah, Olahraga, Ubudiyah PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Hari ini, PBNU Luncurkan Buku Putih NU-PKI

Jakarta, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), hari ini meluncurkan buku putih bertajuk “Benturan NU-PKI 1948-1965”. Buku itu merupakan respon dan klarifikasi (tabayyun) atas berbagai informasi dan propaganda yang muncul akhir-akhir ini.

Hari ini, PBNU Luncurkan Buku Putih NU-PKI (Sumber Gambar : Nu Online)

Hari ini, PBNU Luncurkan Buku Putih NU-PKI

Buku putih diluncurkan di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin (9/12) siang, dihadiri antara lain Hermawan Sulistyo (LIPI-peneliti peristiwa 1965), Kiki Syahnakri (PPAD), Agus Sunyoto (Sejarawan), dan KH Miftakhul Akhyar (Rois NU Jatim).

Menurut Panitia Peluncuran Buku Putih, Adnan Anwar, buku itu antara lain adanya dramatisasi jumlah korban PKI dalam peristiwa 1965. Dikatakannya, dari sekitar belasan atau puluhan ribu korban disebutkan berjumlah ratusan ribu, bahkan peneliti barat mengasumsikan jumlah korban menyentuh angka hingga satu juta orang.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

“Tim buku putih mengungkapkan adanya proses dramatisasi jumlah korban itu. Bahkan di beberapa daerah yang menjadi basis PKI, jumlah korban yang disebutkan itu lebih banyak dari jumlah penduduk yang terdata waktu itu. Ini harus diluruskan,” kata Wakil Sekretaris PBNU itu, Ahad (8/12).

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Buku itu mengungkapkan bahwa rentetan peristiwa 1948 dan 1965 merupakan konflik horisontal. Korban dan pelakunya berasal dari banyak pihak. Buku itu secara khusus melampirkan korban dari kalangan NU yang hampir tidak pernah dicatat oleh para peneliti barat.

Menurut Adnan, buku itu diterbitkan untuk melanjutkan proses rekonsiliasi (islah) telah terjadi secara alami, terutama di antara NU dan keluarga korban 1965.

“Jangan sampai propaganda dan provokasi yang dilakukan pihak-pihak tertentu dapat mengganggu proses terjadinya rekonsiliasi yang terjadi alami. Kita tidak bisa membiarkan ada orang luar terus mengadudomba bangsa Indonesia,” katanya.

Ditambahkan, buku itu juga ditujukan untuk kader NU. “Generasi NU yang lahir belakangan harus mengetahui sejarah secara menyeluruh agar tidak goncang dan resah dengan berbagai informasi yang beredar,” pungkasnya. (A. Khoirul Anam)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah RMI NU, Pendidikan, IMNU PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah