Selasa, 30 September 2014

Hari Sosial Muslimat Digelar

Jakarta, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Salah satu program yang dijalankan oleh Muslimat NU setiap tahun adalah Hari Sosial Nasional Muslimat (Harsosnas) yang digelar dari tingkat pusat sampai ranting.

Ketua Umum Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Harsosnas biasa dilakukan setiap bulan Muharram. Tahun ini sudah ke-49. Muslimat dari tingkat pusat hingga ranting melakukan kegiatan sosial, yaitu santunan yatim piatu.

Hari Sosial Muslimat Digelar (Sumber Gambar : Nu Online)
Hari Sosial Muslimat Digelar (Sumber Gambar : Nu Online)

Hari Sosial Muslimat Digelar

Dalam ada acara santunan yatim piatu dan pembukaan pengajian majelis taklim di Pusdiklat Muslimat, Pondok Cabe, Jakarta, Ahad (16/12), Khofifah mengatakan, pesan yang ingin disampaikan Muslimat dalam setiap kegiatan Harsosnas ini, adalah ajakan kepada semua masyarakat Indonesia yang mampu agar mau berbagi dengan sesama, terutama kepada orang yang kurang mampu.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

“Intinya adalah kasalehan sosial. Jika orang kaya di negeri ini mau membantu yang lemah, tentu tidak banyak anak di negeri ini yang putus sekolah,” jelas Menteri Pemberdayaan Perempuan era Gus Dur ini.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Lebih lanjut, ia mengatakan, pesan lain yang ingin disampaikan Muslimat dalam Harsosnas, adalah ajakan menjaga kerukunan antar warga bangsa. “Tanpa kerukunan, kita akan kesulitan membangun bangsa ini,” katanya.

Melalui Harsosnas, Muslimat juga mengajak kepada semua masyarakat Indonesia untuk saling menjaga tali silaturrahim. “Dengan bangunan komunikasi yang kuat, kita tak akan mudah dipecah belah,” katanya.

Sementara itu, pada kegiatan santunan yang digelar PP Muslimat ini, ratusan anak yatim piatu mendapat sejumlah uang dan peralatan sekolah. Dana untuk kegiatan ini didapat dari para donator, terutama dari pengurus PP Muslimat yang diberi kelapangan rezeki.

“Kegiatan sosial seperti ini selalu digelar Muslimat untuk membantu anak-anak Indonesia yang kurang mampu. Semoga ini semua membawa manfaat,” kata Ketua Bidang Sosial, Budaya dan Lingkungan Hidup PP Muslimat NU, Asna Nelly Wahid.

Redaktur: A. Khoirul Anam

Sumber ? : PP Muslimat

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tokoh PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Rabu, 24 September 2014

IPNU-IPPNU Blimbingrejo Terbitkan Buletin An-Nariyah

Jepara, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ikatan Pelajar NU (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU) Bilmbingrejo, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, menerbitkan buletin bernama An-Nariyah baru-baru ini.

Buletin kebanggaan pelajar Blimbingrejo ini hadir untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi para pelajar maupun masyarakat secara umum, utamanya terkait dengan hukum Islam, seperti soal hukum dan dampak nikah di usia muda.

IPNU-IPPNU Blimbingrejo Terbitkan Buletin An-Nariyah (Sumber Gambar : Nu Online)
IPNU-IPPNU Blimbingrejo Terbitkan Buletin An-Nariyah (Sumber Gambar : Nu Online)

IPNU-IPPNU Blimbingrejo Terbitkan Buletin An-Nariyah

"Untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi pelajar NU di sekitar Desa Blimbingrejo yang selama ini kurang begitu faham betul mengenai hukum Islam" ujar Pemimpin Redaksi Buletin An-Nariyah Muhamad Ridho Maulana, Ahad (16/3).

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ridho menjelaskan, media tersebut juga menyajikan beberapa materi pembahasan, seperti fiqih, ushul fiqih, dan tasawuf. “Lebih spesifik problem-problem yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Dikaji dari pandangan fiqih dan metode usul fiqih," kata santri lulusan Pesantren Salafiyyah Safiiyyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur ini.

Menurutnya, ini juga merupakan langkah responsif terhadap isu-isu yang berkembang saat ini tentang berbagai persoalan hukum Islam. Ridho berharap kehadiran buletin ini membuat para pelajar NU semakin cinta terhadap ilmu agama dan bersemangat dalam berorganisasi IPNU-IPPNU. (Yusrul Wafa/Mahbib)

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah IMNU PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Memproklamirkan ‘Ahlussunnah wal Bidah Hasanah’

Judul: Ahlussunnah wal Bidah Hasanah

Penulis: Tim Jurnal Kalimah

Penerbit: Lesbumi Yogyakarta

Memproklamirkan ‘Ahlussunnah wal Bidah Hasanah’ (Sumber Gambar : Nu Online)
Memproklamirkan ‘Ahlussunnah wal Bidah Hasanah’ (Sumber Gambar : Nu Online)

Memproklamirkan ‘Ahlussunnah wal Bidah Hasanah’

Cetakan: Mei 2008

Tebal: 169 halaman

Peresensi: A Khoirul Anam


PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Kalangan Nahdliyin (warga organisasi Nahdlatul Ulama/NU), juga para kiai dan santri di pondok pesantren sering dihadapkan dengan gugatan kelompok yang menamakan diri ‘kelompok pemurnian Islam’ atau ‘kelompok modernis’. Mereka yang muncul belakangan ini ‘berteriak-teriak’ mengharamkan alias mencap sesat beberapa ritual peribadatan (ubudiyah) yang sudah lama dijalankan semenjak Islam pertama kali berkembang di Nusantara, seperti tahlilan, ziarah kubur, selamatan, selawat Nabi, perayaan Maulid Nabi, dan masih banyak lagi yang lainnya.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ada satu senjata andalan yang sering mereka todongkan yakni bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan: “Kullu bid’atin dholalah, wa kullu dhalalatin fin nar”, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi: semua bid’ah atau perkara baru dalam beribadah itu adalah sesat dan semua kesesatan itu adanya di neraka.

Terkadang gugatan itu ditanggapi ditanggapi sambil lalu, terkadang malah didiamkan saja. Namun terkadang juga ditanggapi serius seperti ini: Bahwa kata ‘kullu’ dalam hadits Nabi di atas menurut kaidah kebahasaan tidak harus berarti ‘semua’ tetapi juga berarti ‘sebagian’. Kemudian dikutip juga kaidah Imam Syafi’i bahwa bid’ah itu ada dua, adakalanya ‘bid’ah hasanah’, adakalanya ‘bid’ah dhalalah’, bisa jadi baik, juga bisa saja sesat.

Kadang gugatan ditanggapi dengan sedikit rumit begini: ‘Bid’ah’ itu kata benda, tentu mempunyai sifat, mungkin saja ia bersifat baik atau mungkin bersifat jelek. Sifat tersebut tidak ditulis dan tidak disebutkan dalam hadits Nabi di atas yang dalam ilmu balaghah dikatakan, “hadzfus sifat alal maushuf”, membuang sifat dari benda yang bersifat”. Seandainya dituliskan kata ’bid’ah’ maka terjadi dua kemungkinan: yang baik dan yang sesat. Dan seterusnya.

Namun kalangan penggugat tidak peduli dengan ilmu tata bahasa Arab yang rumit sebagai prasyarat memahami dalil hadits. ”Pokoknya yang bid’ah itu sesat, titik!” Dan itu terus bergulir sampai sekarang. Klaim bid’ah sesat betapa pun tetap menjadi tambahan pekerjaan bagi Nahdliyyin yang tidak mengenakkan, tidak berguna sama sekali.

Nah, ada selentingan yang menarik dari para penggiat Lembaga Seniman dan Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi), lembaga kesenian NU di Yogyakarta. Dalam jurnal ‘Kalimah: Jalinan Kreatif Agama dan Budaya’ edisi pertama ini mereka mengangkat istilah ‘ahlussunnah wal bid’atil hasanah’. Seakan mereka memproklamirkan bahwa ‘kami ini memang kelompok ahli bid’ah hasanah’.

Selama ini klaim warga Nahdliyyin sebagai ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) atau pengikut setia Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya dianggap kurang menggigit; kurang membidik ke sasaran, karena kalangan ‘pemurnian Islam’ juga bisa mengkalim diri sebagai Aswaja. Sama saja ketika kalangan Nahdliyin menyebut diri sebagai pengikut ulama salaf, mereka juga sering menamakan diri sebagai kelompok salafi.

Maka proklamirkan saja kita sebagai ahli bid’ah hasanah, sekedar mengakhiri polemik, karena terma ’bid’ah’ lah yang selama ini terus menjadi andalan mereka. Lesbumi Yogyakarta sepertinya sedang mengkritik kalangan Nahdliyyin yang sering berlaku defensif dan bersibuk melayani gugatan kalangan ’pemurnian Islam’. Sekali lagi, perdebatan tentang bid’ah itu sama sekali tida berguna.

Memang, masih ada semacam ketakutan yang dibawa-bawa dari Tanah Arab sana, dimulai pada permulaan abad-20 saat berkembangnya faham Wahabi. Mereka sangat ketakutan dengan terma ’syirik’ atau menyekutukan Allah SWT sehingga apapun bentuk ibadah yang tidak diajarkan, atau segala bentuk laku hidup yang tidak pernah dicontohkan langsung oleh Nabi jangan dilakukan! Makam para sahabat Nabi yang bernilai historis diratakan agar tidak ada yang meminta-minta kepada arwah. Lalu, bermadzab atau mengikuti pendapat ulama dilarang, karena semua hal harus dikembalikan kepada Al-Qur’an dan Hadits.

Untung saja waktu itu KH Hasyim Asy’ary, KH Wahab Chasbullah dan para kiai yang tergabung dalam ’Komite Hejaz’ (yang merupakan cikal bakal organisasi NU) segera mengirimkan surat kawat dan memohon dengan hormat kepada Raja Ibnu Saud agar menghargai perbedaan pandangan di kalangan umat Islam seluruh dunia, dan alhamdulillah dikabulkan.

Demikianlah. Namun ketakutan untuk berlaku ’syirik’ itu terus menjadi-jadi , apalagi ketika dicampuraduk dengan kepentingan politik. Bahwa semakin banyak pilihan dalam beribadah, semakin banyak pendapat ulama maka semakin sedikit kesempatan penguasa Arab untuk berlaku otoriter.

Tidak untungnya ketakutan itu terus menular ke Nusantara. Tidak untungnya lagi, kalangan anti bid’ah ini berpretensi menghapuskan apapun yang kelaku dalam tradisi masyarakat setempat (meskipun secara diam-diam mereka juga sering mengamalkan bid’ah itu). Oleh kalangan ini, Islam secara sadar kemudian selalu diidentikkan dengan segala sesuatu yang berbau Arab.

Tidak! Islam tidak bersifat lokal. Islam bukan hanya untuk orang Arab saja. Islam adalah rahmatan lil alamin, untuk umat sedunia.

Dengan memproklamirkan terma ‘ahlus sunnah wal bid’ah hasanah’ dalam jurnal Kalimah sepertinya para penggiat Lesbumi Yogyakarta ingin menyelesaikan perdebatan dengan gaya menantang, mengatakan bahwa "kami inilah pelaku bid’ah hasanah."

Jurnal Kalimah edisi ini semakin lebih bermanfaat dengan menghadirkan beberapa tulisan penting terkait terma tersebut, tentang keislaman di Nusantara. Tulisan budayawan Agus Sunyoto mengkaji proses pengembangan nilai-nilai keislaman melalui budaya Nusantara. K Muhaimin ingin “Menemukan Ruas Sambung Agama dan Budaya Lokal." M Jadul Maula membincang soal Islam dan tranformasi budaya lokal, sekedar meyakinkan bahwa para ulama Nusantara adalah benar-benar waratsatul anbiya, pewaris para Nabi. Anis Masduki menjelaskan Aswaja Nusantara sebagai model Aswaja yang benar-benar ‘hidup’ di tengah-tengah tradisi dan problematika umat Islam di Nusantara.

Para ahli bid’ah hasanah ini juga tidak tanggung-tanggung melakukan riset mengenai produk-produk bid’ah yang telah berkembang di Nusantara seperti hadrah, tradisi rumatan, tradisi alalabang, kenduren, dan konversi pewayangan. Ada juga biografi singkat mengenai sosok seorang ahli bid’ah hasanah di Nusantara, KH Soleh Darat.

Di awal perbincangan Lesbumi Yogyakarta mengingatkan kembali kiprah warga Nahdliyin di bidang kesenian. Para ulama telah berkompromi dengan para seniman. Bukan dengan cara memunculkan ‘seni Islami’ yang sangat sederhana dengan dengan mendata dan memamerkan simbol-simbol keislaman seperti sekarang ini, tetapi menjadikan seni sebagai saranan untuk mengembangkan nilai-nilai keislaman.

Mungkin saja, saat ini bidang kesenian kurang tergarap oleh kalangan Nahdliyin gara-gara terlalu sibuk menganggapi klaim bi’dah itu. Maka sekarang jangan sungkan-sungkan, katakan, ahlussunnah wal bid’atil hasanah. Kami ini adalah ahli bid’ah yang baik. Ini bukanlah ide, atau ajaran yang perlu dihafal diperdalam lalu dipaktekkan, tapi sebuah sikap dalam menghadapi berbagai persoalan dan gugatan yang tidak penting.

Peresensi adalah aktivis PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat MuhammadiyahDari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nahdlatul Ulama, IMNU, Tegal PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Senin, 22 September 2014

NU Jateng Siap Musyawaroh, dari Politik hingga Harga Gabah

Cirebon, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah siap membahas persoalan pilitik dalam Bahsul Masail di acara Munas & Konbes NU di Kempek Cirebon.?

NU Jateng Siap Musyawaroh, dari Politik hingga Harga Gabah (Sumber Gambar : Nu Online)
NU Jateng Siap Musyawaroh, dari Politik hingga Harga Gabah (Sumber Gambar : Nu Online)

NU Jateng Siap Musyawaroh, dari Politik hingga Harga Gabah

Rais Syuriyah PWNU Jateng melalui Katib Syuriyah, KH Ubaidullah Sodaqoh ketika ditemui di lokasi Munas menjelamg acara pembukaan menyatakan, PWNU Jateng telah menyiapkan materi fiqhiyyah untuk membahas soal pemilihan umum, money politik, suap dan juga penentuan harga gabah oleh pemerintah.

"Kami siap membahas persoalan politik dan pemerintahan. Isu Pemilu san money politik akan kami bahas serius," ujar pengasuh Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari Kota Semarang ini, Sabtu (15/9).

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Kiai Ubed (panggilan akrab katib syuriyah ini), menguraikan, pemilihan umum yang termasuk pemilihan presiden dan kepala daerah haruslah diselenggarakan untuk dan demi kemaslahatan umat. Apabila membawa mafsadat, maka harus ditinjau ulang sistem dan tata cara pemilihannya.?

Menurutnya, salah satu pasal yang patut dibahas adalah sistem pemilihan langsung atau pemilihan perwakilan. Ahli fiqih ini mengatakan, NU telah mendapat masukan berbagai pihak agar meninjau ulang sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. ?

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Di dalam sejarah Islam, sambung dia, hanya dikenal pemilihan model perwakilan. Itupun hanya berlaku untuk imam (pemimpin) tertinggi dalam negara. Yakni pengangkatan para khalifah yang terkenal sebagai khulafaur rosyidin.?

Adapun pemilihan kepala daerah, yakni gubernur, bupati/walikota, dalam masa khalifah ditunjuk oleh imam. Bukan dipilih langsung oleh rakyat.?

"Dari sejarah khalifah bisa diambil rumusan fiqih bahwa kepala daerah ditunjuk oleh imam atau sulthon. Dalam ranah Indonesia ya oleh presiden," sambung dia.

Sistem Perwakilan

Selain dasar fiqih tersebut, tambah adik kandung KH Haris Sodaqoh ini, faktor maslahat perlu jadi pertimbangan untuk meninjau ulang model Pilkada langsung. Jika melalui politik uang dengan membeli suara rakyat serta menjadi penyebab suburnya korupsi sebagai akibat dari modal pencalonan yang mahal, maka patut diganti sistem perwakilan atau bahkan penunjukan oleh presiden.

"Pilkada langsung jika membawa kerusakan, ada politik uang dan menimbulkan korupsi, bisa saja diganti sistem perwakilan atau bahkan penunjukan langsung," imbuhnya.

Adapun jika memakai sistem perwakilan, sebagaimana dulu pernah dilaksanakan, harus benar-benar melalui proses yang benar. Para pemilihnya adalah ahlul halli wal aqdi. Bukan orang fasiq.? ?

Maka menurutnya, tanggung jawab semua warga negara adalah memilih orang yang baik dan adil untuk menjadi anggota dewan sebagai wakil rakyat.

"Syarat pemilih sebagai perwakilan rakyat adalah orang yg ahlul halli wal aqdi, tegasnya.

Mengutip qoul Imam Ghozali, Ubed menukilkan, kerusakan umaro karena kerusakan ulama, dan kerusakan ulama karena hubbud dun-ya (kecintaan pada harta benda).

Ulama dalam definisi Al-Ghozali, menurut tafsirannya, adalah DPR/DPRD. Sebab fungsi ulama di zaman Al-Ghozali hidup adalah sebagai dean penasehat dan pertimbangan Sulthon. Juga sebagai pengawas pemerintahan.?

"Di zaman Imam Ghozali belum ada trias politica. Jadi ulama yang beliau katakan dalam konteks sekarang adalah DPR/DPRD. Jadi kita harus memilih anggota parlemen yang tidak serakah harta. Tentu tidak yang koruptor, tandas Ubed.

Harga Gabah Harus Menguntungkan Petani

Lebih lanjut Kiai yang senang berdiskusi di dunia maya ini menyebutkan, pihaknya akan mengawal Bahsul Masail tema ekonomi dan pemerintahan Diantaranya terkait penentuan harga gabah oleh pemerintah.

Dia jelaskan, pemerintah secara umum wajib menjamin kesejahteraan rakyat. Perlindungan kepada petani dan pengaturan perdagangan adalah bagian tanggung jawab pemerintah.

Jika pemerintah ingin mengatur harga gabah, harus yang menguntungkan petani. Bulog sebagai lembaga yang melaksanakan pembelian serta pedagang swasta perlu diatur agar membeli gabah petani dengan harga yang layak. Tidak boleh seperti selama ini. Jika petani panen harganya murah, tapi kala musim tanam harga bibit mahal sekali. Ditambah beban harga pupuk yang sering tidak terkendali.?

Kontributor: Ichwan

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Makam, Hadits, Nahdlatul PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Kamis, 18 September 2014

Kader PMII harus Mampu Jawab Persoalan Umat

Kudus, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) harus mampu menjawab persoalan umat. Oleh karenanya, kader-kader PMII diharapkan serius belajar, melakukan kajian dan mendekatkan diri kepada masyarakat.

Demikian disampaikan Ketua Majelis Pembina PMII Jawa Tengah Habib Umar Muthohar dalam acara puncak peringatan harlah ke-53 PMII yang diadakan di kantor sekretariat PMII Kudus Jl Mayor Kusmanto Pedawang Bae Kudus, Selasa (16/4).

Kader PMII harus Mampu Jawab Persoalan Umat (Sumber Gambar : Nu Online)
Kader PMII harus Mampu Jawab Persoalan Umat (Sumber Gambar : Nu Online)

Kader PMII harus Mampu Jawab Persoalan Umat

Dalam acara bertajuk Pengajian Kebangsaan itu, Habib Umar menandaskan menjawab persoalan masyarakat tidak harus dilakukan melalui aksi demonstrasi melainkan dengan jawaban yang konkrit.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

“Setiap zaman memiliki cara tersendiri memperjuangkan masyarakat. Pada era 66 wajar memperjuangkan dengan aksi demo. Sekarang harus dengan jawaban yang konkrit dan kontemporer,” tegasnya.

Habib juga mengajak kader PMII tidak hanya memiliki cita-cita menjadi anggota DPR saja. Kader PMII harus ada yang terjun di masyarakat pada bidang yang lain.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

“Medan perjuangan tidak hanya sebagai DPR saja. Kader PMII harus menyebar, bisa menjadi sutradara film atau perancang busana maupun profesi lain yang,” imbuh alumni PMII tahun 1980-an.

Sebagai mahasiswa, ajaknya, kader PMII harus selalu berilmu tinggi dan beribadah yang baik untuk mewujudkan harapan masyarakat.

”Karena PMII adalah perkumpulan mahasiswa Islam yang Indonesia dan mahasiswa Indonesia yang Islam,” tandas Habib.

Terkait aqidah, Habib berharap PMII harus  mengawal Ahlussunnah wal Jamaah dari gerusan ajaran kelompok lain. Apalagi muncul ajaran aliran baru yang bertentangan Aswaja semakin banyak menyesatkan umat Islam.

“Diantaranya kelompok wahabi yang gerakannya selalu mebid’ahkan syiar-syiar Islam semacam manaqiban, tahlilan, ziarah kubur,” tegas Habib asal Semarang ini.

Kepada masyarakat, Habib mengajak untuk tidak ikut-ikutan kepada ajaran baru. Ia berharap umat Islam selalu berpegang kepada ajaran yang dikembangkan kepada ulama maupun kiai.

Pengajian kebangsaan ini merupakan acara puncak peringatan harlah ke-53 yang diadakan PMII Kudus. Hari sebelumnya, berbagai rangkaian kegiatan telah diadakan yakni lomba anak-anak, ziarah muassis PMII Kudus, diskusi, mimbar bebas dan panggung seni-budaya.

Hadir dalam pengajian tersebut puluhan alumni, kader, pengurus PMII Kudus dan ratusan masyarakat setempat.

 

Redaktur     : Mukafi Niam

Kontributor : Qomarul Adib

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sejarah PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Rabu, 17 September 2014

Waktu Sidang Isbat 1 Syawal akan Lebih Panjang

Jakarta, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pemerintah akan menggelar sidang isbat atau penetapan 1 Syawal 1434/2013 pada hari Rabu, 7 Agustus 2013 di Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta. Waktu sidang akan lebih lama dari biasanya.

Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali mengatakan, sidang isbat akan dimulai pada pukul 13.30 dengan agenda sidang pra isbat, bukan 17.00 seperti biasanya. Alasannya, kata Menag, sidang isbat menarik perhatian masyarakat luas, yang selalu mempertanyakan mengapa awal Ramadhan dan 1 Syawal selalu berbeda.

Waktu Sidang Isbat 1 Syawal akan Lebih Panjang (Sumber Gambar : Nu Online)
Waktu Sidang Isbat 1 Syawal akan Lebih Panjang (Sumber Gambar : Nu Online)

Waktu Sidang Isbat 1 Syawal akan Lebih Panjang

Selain itu, masyarakat selama ini beranggapan bahwa tanggal 1 Syawal sebenarnya sudah bisa ditetapkan bahkan sampai 100 tahun mendatang.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

"Ada pertanyaan apakah ilmu hisab itu sejalan dengan astronomi, apakah rukyah itu sejalan dengan ilmu astronomi, apakah pemerintah itu merupakan ulil amri," ungkap Menag.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Dengan panjangnya waktu sidang isbat, diharapkan akan mampu mempertemukan pandangan-pandangan yang selama ini berselisih.

Dalam siding isbat itu, kata Menag, pemerintah juga akan meminta pandangan dari tokoh-tokoh negara sahabat, dalam menetapkan awal Ramadhan dan 1 Syawal.

Sidang isbat 1 Syawal nanti, kata Menag, juga akan menghadirkan kelompok-kelompok yang selama ini kerap berbeda pandangan, seperti misalnya Muhammadiyah, Satariyah di Medan, Naqsyabandiyah, An Nasir dari Sulawesi Selatan.

Dalam sidang, kata Menag, pemerintah mengundang kelompok-kelompok ahli untuk menjelaskan kriteria yang menjadi dasar perhitungan tinggi hilal (bulan).

"Syukur-syukur tahun depan kita akan menyatukan kriteria itu menjadi satu kriteria saja. Selama kriterianya masih berbeda-beda maka potensi perbedaan dalam menetapkan awal bulan itu masih terbuka lebar," kata Menteri Agama.

Menteri Agama Suryadharma Ali lebih lanjut berharap pemerintah mendapatkan mandat penuh dari umat Islam di Indonesia.

Redaktur: Mukafi Niam

Sumber : Antara

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah RMI NU, Syariah, Ahlussunnah PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Senin, 15 September 2014

Ansor Diminta Cari Solusi Persoalan Bangsa

Jakarta, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Ansor sebagai salah satu komponen bangsa diminta turut aktif mencari solusi atas masalah yang sedang dihadapi bangsa ini. Demikian diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika membuka Kongres XIII Gerakan Pemuda Anshor XIII di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Jumat (1/4).

Menurut Kalla, masalah yang dihadapi bangsa ini banyak. Selain soal politik, juga ada masalah sosial ekonomi dan lainnya. Dan, sebagian besar yang menghadapi adalah umat Islam, mayoritas di negeri ini. "Bukan hanya soal Ambalat," kata Jusuf Kalla.

Soal Ambalat ini disinggung menanggapi pidato sambutan Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Anshor Syaifullah Yusuf. Dalam sambutan sebelumnya, Syaifullah menyatakan Anshor mendukung langkah pemerintah mempertahankan kedaulatan. Saat itu dia menanyakan kepada peserta kongres apakah siap jika dikirim ke Ambalat. Serempak peserta menjawab "Siap."

Kalla mengatakan, peran pemuda, termasuk Anshor sangat penting pembangunan bangsa. Karena itu, Kalla mengajak Anshor serta organisasi pemuda lainnya untuk bersama ikut mencari soluasi atas masalah tersebut. Kepada peserta kongres yang akan mengikuti acara ini dari 1 - 5 April, Kalla berharap agar masalah yang dihadapi bangsa ini juga dibahas dalam kongres ini.

Dalam pembukaan, beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu yang ikut hadir antara lain Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Daud, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Subiyanto, Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Anshari. Beberapa anggota DPR juga tampak dalam acara ini. (Ti/cih)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Internasional PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ansor Diminta Cari Solusi Persoalan Bangsa (Sumber Gambar : Nu Online)
Ansor Diminta Cari Solusi Persoalan Bangsa (Sumber Gambar : Nu Online)

Ansor Diminta Cari Solusi Persoalan Bangsa