Quota 30 Persen Perempuan di Parpol dalam RUU Parpol harus Imperatif

Jakarta, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa menyatakan, quota 30 persen perempuan dalam kepengurusan partai politik (parpol) yang ada di dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Parpol harus bersifat imperatif.

“Untuk Indonesia masih bersifat persuasif belum bersifat imperatif,” kata Khofifah kepada wartawan ditemui Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jalan Kramat Raya, Jakarta, belum lama ini.

Quota 30 Persen Perempuan di Parpol dalam RUU Parpol harus Imperatif (Sumber Gambar : Nu Online)

Quota 30 Persen Perempuan di Parpol dalam RUU Parpol harus Imperatif

Menurut Khofifah, banyak negara yang telah memberlakukan quota tersebut secara imperatif. Misalnya, negara-negara Eropa Barat, India, Pakistan, Kanada, dan sebagainya.

Di negara tersebut, katanya, mengabaikan quota akan berpengaruh pada pengurangan dana konstituen. “Kalau tidak akan dikurangi dari yang tidak dipenuhi. Jadi subsidi kepada partai akan berkurang. Misalkan, harus 30 persen tapi partai ini hanya mengajukan 20 persen, yang 10 persen harus dikosongi karena ini jatah perempuan,” jelasnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, selama ini perhatian terhadap partisipasi perempuan dalam politik masih setengah hati. Untuk menghilangkan hal itu, quota perempuan harus dibuat imperatif. “Harus imperatif dan ada sangsi, kalau tidak imperatif dan ada sangsi, ya nothing (percuma),” tandasnya.

Sementara, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Menneg PP) Meutia Hatta mendukung dan menyambut baik usulan RUU Parpol tersebut.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

“Saya kira usulan quota 30 persen kepengurusan perempuan di dalam parpol adalah hal yang bagus. Semakin banyak makin bagus,” tutur Meutia usai menghadiri rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat (kesra) di Jakarta.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Guna mendukung usulan tersebut, terangnya, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan telah melakukan berbagai pelatihan politik bagi perempuan. Pelatihan tersebut, katanya, untuk menghasilkan perempuan yang memiliki kualifikasi dalam bidang politik.

“Selama ini wanita dianggap tidak mengerti masalah politik. Oleh karena itu, kita mau atasi dengan mengadakan pelatihan dalam bentuk simulasi dan pemberian modul,” terangnya.

Semakin bertambahnya jumlah perempuan dalam kepengurusan parpol dan legislatif, tambahnya, maka RUU yang berkaitan dengan perempuan, termasuk RUU Perkawinan akan memperoleh perhatian serta dukungan dari mereka.

“Pembangunan tidak luput dari peran serta perempuan Indonesia. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan RUU Perkawinan memerlukan perhatian lebih banyak dari perempuan,” jelas Meutia. (rif/ian)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sejarah, Olahraga, Ubudiyah PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Hari ini, PBNU Luncurkan Buku Putih NU-PKI

Jakarta, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), hari ini meluncurkan buku putih bertajuk “Benturan NU-PKI 1948-1965”. Buku itu merupakan respon dan klarifikasi (tabayyun) atas berbagai informasi dan propaganda yang muncul akhir-akhir ini.

Hari ini, PBNU Luncurkan Buku Putih NU-PKI (Sumber Gambar : Nu Online)

Hari ini, PBNU Luncurkan Buku Putih NU-PKI

Buku putih diluncurkan di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin (9/12) siang, dihadiri antara lain Hermawan Sulistyo (LIPI-peneliti peristiwa 1965), Kiki Syahnakri (PPAD), Agus Sunyoto (Sejarawan), dan KH Miftakhul Akhyar (Rois NU Jatim).

Menurut Panitia Peluncuran Buku Putih, Adnan Anwar, buku itu antara lain adanya dramatisasi jumlah korban PKI dalam peristiwa 1965. Dikatakannya, dari sekitar belasan atau puluhan ribu korban disebutkan berjumlah ratusan ribu, bahkan peneliti barat mengasumsikan jumlah korban menyentuh angka hingga satu juta orang.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

“Tim buku putih mengungkapkan adanya proses dramatisasi jumlah korban itu. Bahkan di beberapa daerah yang menjadi basis PKI, jumlah korban yang disebutkan itu lebih banyak dari jumlah penduduk yang terdata waktu itu. Ini harus diluruskan,” kata Wakil Sekretaris PBNU itu, Ahad (8/12).

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Buku itu mengungkapkan bahwa rentetan peristiwa 1948 dan 1965 merupakan konflik horisontal. Korban dan pelakunya berasal dari banyak pihak. Buku itu secara khusus melampirkan korban dari kalangan NU yang hampir tidak pernah dicatat oleh para peneliti barat.

Menurut Adnan, buku itu diterbitkan untuk melanjutkan proses rekonsiliasi (islah) telah terjadi secara alami, terutama di antara NU dan keluarga korban 1965.

“Jangan sampai propaganda dan provokasi yang dilakukan pihak-pihak tertentu dapat mengganggu proses terjadinya rekonsiliasi yang terjadi alami. Kita tidak bisa membiarkan ada orang luar terus mengadudomba bangsa Indonesia,” katanya.

Ditambahkan, buku itu juga ditujukan untuk kader NU. “Generasi NU yang lahir belakangan harus mengetahui sejarah secara menyeluruh agar tidak goncang dan resah dengan berbagai informasi yang beredar,” pungkasnya. (A. Khoirul Anam)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah RMI NU, Pendidikan, IMNU PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Propaganda NU Lewat Jam’iyyatun Nashihin

Keberadaan Jam’iyyatun Nashihin dalam tubuh Nahdlatul Ulama (NU) masih jarang disinggung. Padahal lewat lembaga ini, NU yang semula hanya berpusat di Surabaya bisa menyebar ke seluruh penjuru Nusantara. KH Maimun Zubair seringkali dalam ceramah-ceramahnya menyinggung keberadaan Jam’iyyatun Nashihin yang menjadi cikal bakal berkembangnya NU.

Mbah Maimun menjelaskan: “Jam’iyyah Nashihin ini adalah sebuah organisasi yang ada kaitannya dengan masalah pengajian. Dahulu namanya nasehat. Kalau sekarang namanya diganti menjadi pengajian”. Embrio Jam’iyyatun Nashihin itu sudah ada sebelum NU berdiri. Amirul Ulum (2014) menyebutkan, di Jawa Tengah, sesepuh Jam’iyyatun Nashihin adalah KHR Asnawi Kudus, KH Ma’shum Ahmad dan KH Khalil Masyhuri dibantu dengan ulama muda, KH Zubair Dahlan (ayah KH Maimun Zubair).

Propaganda NU Lewat Jam’iyyatun Nashihin (Sumber Gambar : Nu Online)

Propaganda NU Lewat Jam’iyyatun Nashihin

Setelah NU dideklarasikan 1926, keberadaannya sudah mulai dikenal oleh masyarakat. Para kiai menginisiasi pengembangan organisasi ulama pesantren ini. Maka dalam Muktamar ketiga di Surabaya tahun 1928, Majelis Khamis (Komisi Lima) memutuskan pembentukan Lajnatun Nashihin. Sidang Majelis Khamis saat itu dipimpin oleh KH Sholeh Banyuwangi dengan anggota: KH M Hasyim Asy’ari Jombang, KH Bisyri Syansuri Jombang, KHR Asnawi Kudus dan KH Muharram Kediri.

Salah satu tujuan utama dibentuknya Jam’iyyatun Nashihin ini adalah melakukan pengembangan organisasi NU dengan mendirikan Cabang NU di seluruh Indonesia. Posisi Jam’iyyatun Nashihin sebagai komisi propaganda yang meyakinkan kepada masyarakat agar membentuk organisasi NU, mengamalkan akidah Ahlussunnah wal jama’ah dan mencintai bangsa Indonesia yang saat itu sedang mempersiapkan proses kemerdekaan.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Anggota Jam’iyyatun Nashihin terdiri sembilan orang, yaitu: KH M Hasyim Asy’ari, KH Bisyri Syansuri, KHR Asnawi, KH Ma’shum, KH Mas Alwi, KH Musta’in, KH Abdul Wahab Chasbullah, KH Abdul Halim dan KH Abdullah Ubaid. Tugas para Kiai itu adalah hadir ke daerah-daerah untuk meyakinkan tokoh masyarakat bersama masyarakat mendirikan NU dengan menjelaskan visi-misi dan tujuan NU. Dalam tahap pertama, tugas pembentukan Cabang NU fokus di Jawa dan Madura.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Pembagian tugas propaganda ini antara lain: KH Bisyri Syansuri, KHR Asnawi, KH Abdul Wahab Chasbullah dan KH Abdul Halimbertugas untuk pengembangan NU di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sedangkan KH M Hasyim Asy’ari, KH Ma’shum, KH Mas Alwi, KH Musta’in, dan KH Abdullah Ubaid mempropagandakan NU di Jawa Timur dan Madura.

Kerja tim Jam’iyyatun Nashihin disebutkan oleh Choirul Anam (2015) sangat ampuh dan efektif. Terbukti dalam waktu tidak terlalu lama, NU Cabang sudah mulai bermunculan di Jawa dan Madura. Tugas itu kemudian dikembangkan lagi dengan menguatkan basis NU di luar Jawa dan Madura. Karena NU sudah tidak fokus di Surabaya saja, maka mulai Muktamar keempat, NU sudah melaksanakan rapat besar di luar Surabaya.

Periode perintisan dan pengenalan model propaganda NU selama delapan tahun (1926-1933) ini memang mengambil para tokoh orator yang handal dan sangat dekat masyarakat. Sukses mendirikan NU di Jawa dan Madura kala itu juga sudah mulai disambut baik oleh ulama Kalimantan (Banjar Martapura). Dan itulah yang membuat para Kiai semakin kuat tekadnya untuk mengembangkan NU di seluruh Nusantara.

Masa perintisan ini bukan hanya dihabiskan untuk propaganda saja, tetapi lebih dari itu bahwa kiai NU tetap menunjukkan komitmen kebangsaannya dalam bidang pendidikan, dakwah dan ekonomi. Jalan yang dipakai adalah dengan memperkuat akidah NU dengan pola mengikuti Statuen Perkoempoelan Nahdlatoel Oelama (AD-ART). Isi dari aturan organisasi NU adalah melakukan hubungan para ulama dengan model mengikuti empat madzhab dengan mengerjakan apa saja untuk kemaslahatan agama dan bangsa.

Melihat pola pengembangannya dengan model dakwah atau pengajian oleh para Kiai orator ini, maka banyak sekali NU menyebar ke pedesaan. Jam’iyyatun Nashihin ini menjadi inspirasi sekaligus refleksi keberadaan NU di masa sekarang. Sebab kekuatan basis pesantren dan Kiai selalu menjadi modal kuat dalam menjadikan NU sebagai organisasi yang dimiliki oleh banyak umat Islam di Indonesia.

Perlu sekali mengembalikan potensi kiai orator dalam pengembangan NU di basis-basis yang belum tersentuh oleh NU. Termasuk mencari intelektual orator yang mempropagandakan NU di luar basis pesantren. Dengan demikian, pengembangan-pengembangan NU yang pernah dilakukan di masa perintisan masih tetap abadi di masa sekarang.

Maka sekarang sudah mulai bangkit semangat berorganisasi NU, baik di dalam negeri hingga luar negeri. Termasuk NU yang hanya berkembang di pedesaan, sekarang sudah mulai muncul di Kota besar. NU yang semula hanya di pesantren, sudah mulai bangkit di perguruan tinggi dan perkantoran. Wallahu a’lam.

M. Rikza Chamami, Sekretaris Lakpesdam NU Kota Semarang dan Dosen UIN Walisongo



Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Habib, Warta, Ubudiyah PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

LAZISNU Dirikan Posko Banjir

Jakarta, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Banjir besar yang melanda Jakarta telah menimbulkan penderitaan bagi banyak orang. Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU)  telah mendirikan posko banjir di gedung PBNU jl Kramat Raya 164 Jakarta Pusat. Posko buka selama 24 jam.

“Kami menerima bantuan apa saja yang bisa dibutuhkan oleh masyarakat yang menjadi korban banjir. Bantuan bisa berupa barang atau uang dan bisa ditransfer ke sejumlah rekening Lazis NU,” kata Direktur Lazis NU Amir Makruf.

LAZISNU Dirikan Posko Banjir (Sumber Gambar : Nu Online)

LAZISNU Dirikan Posko Banjir

Informasi lebih lanjut dalam langsung menghubungi call center Lazis NU di 0813 9800 9800.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Hari ini Lazis NU telah memberikan bantuan dan pengobatan massal kepada korban banjir di Pandeglang Banten.

“Bantuan yang diberikan akan kami distribusikan secepatnya kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Amir.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ia menjelaskan, untuk proses evakuasi, Lazis NU percaya pemerintah bersama aparat TNI dan Polri akan mampu mengatasi. Lazis NU akan konsentrasi pada proses recovery baik di pengungsian atau pemberian bantuan pasca banjir.

 

Penulis: Mukafi Niam

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Meme Islam PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

PBNU Kawal Revisi UU Penyelenggaraan Haji

Jakarta, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berkomitmen terus mengawasi dan memberi masukan kepada DPR dan pemerintah dalam proses menjelang pengesahan rancangan undang-undang (RUU) Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji.

Komitmen tersebut direalisasikan dalam bentuk pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) secara berkala yang dimulai Senin (14/9) di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya 164 Jakarta, dengan tema “Penyelenggaraan Ibadah Haji yang Ideal dan Efisien”.

PBNU Kawal Revisi UU Penyelenggaraan Haji (Sumber Gambar : Nu Online)

PBNU Kawal Revisi UU Penyelenggaraan Haji

Hasil diskusi akan dibukukan sebagai naskah akademik yang bisa dipertimbangkan para pemangku kebijakan atas RUU tersebut. “Saya sendiri yang akan mengawal naskah akademik ini nanti untuk dipasarkan kepada fraksi-fraksi mainstream,” kata Helmy Faisal Zaini, Sekjen PBNU.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Hadir dalam forum tersebut Achmad Djunaidi, mantan Kepala Biro Perencanaan Kemenag dan mantan Direktur Pengelola Dana Haji Dirjen Pelaksanaan Haji dan Umroh (PHU); Ahmad Kartono, mantan Direktur Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah di Direktorat Jenderal PHU Kemenag; serta para ketua PBNU antara lain H marsudi Syuhud, H Eman Suryaman, H Andy Najmi, dan H Abdul Manan A Ghani. Forum juga diikuti perwakilan dari lembaga di PBNU.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Menurut Helmy, diskusi akan diselenggarakan secara tematik. Selain soal efisiensi, PBNU akan menyoroti misalnya tentang relevansi haji dikelola swasta, dan lainnya. Ia meyakinkan, sumbangan pikiran PBNU ini memiliki nilai signifikan.

“Kita harus optimis bahwa apa yang kita lakukan ini akan membawa perbaikan tata kelola ibadah haji ke depan,” ujarnya. (Mahbib Khoiron)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahlussunnah, Halaqoh PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Begini Cara Pelajar NU Probolinggo Bangun Soliditas

Probolinggo, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kota Probolinggo memunyai cara tersendiri dalam meningkatkan kebersamaan di antara sesama pengurus. Mereka mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Sabtu (9/1). Kegiatan yang digelar di aula Kantor PCNU Kota Probolinggo di Kelurahan Kedopok Kecamatan Kedopok ini diikuti oleh seluruh pengurus IPNU Kota Probolinggo.

Uniknya selesai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, para pengurus makan bersama-sama dengan menu seadanya. “Di sinilah letak kebersamaan kami. Walaupun menunya sederhana, kami tetap bersyukur karena bisa memakannya bersama-sama. Kebersamaan inilah salah satu kekuatan untuk membesarkan organisasi,” kata Ketua IPNU Kota Probolinggo Abdul Jalal.

Begini Cara Pelajar NU Probolinggo Bangun Soliditas (Sumber Gambar : Nu Online)

Begini Cara Pelajar NU Probolinggo Bangun Soliditas

Kegiatan ini diawali dengan tawasul yang dilanjutkan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan membaca Diba’iyah secara bersama-sama. Peringatan ini diakhiri dengan makan bersama-sama.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

“Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dimaksudkan untuk selalu menanamkan rasa cinta kepada sang revolusioner dunia. Tujuannya untuk melestarikan tradisi ? NU yang harus selalu dan tetap lestari,” jelasnya.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Pesan moral yang ingin disampaikan melalui kegiatan ini, jelas Jalal, tawasul. Semoga ke depan pengurus bisa lebih baik lagi dan solid. Pasalnya saat ini sudah banyak paham-paham baru yang bertentangan dengan aqidah Ahlussunah wal Jamaah (Aswaja) dan mengancam masa depan generasi muda NU.

“Menyikapi banyaknya paham-paham baru yang bertentangan dengan Ahlussunah wal Jamaah (Aswaja), kita harus mengawal pengurus dari komisariat sampai cabang. Hal ini penting karena maraknya hiburan malam di Kota Probolinggo dan purel yang merajalela. Kita harus membentengi diri dulu dari pengurus sendiri, baru setelah itu pada pelajar dan pemuda yang ada di Kota Probolinggo,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini Jalal mengharapkan pengurus IPNU Kota Probolinggo ke depan semakin solid dengan terus meningkatkan kebersamaan. “Karena dengan kita selalu kompak, kesulitan dan seberat apapun dalam proses perjuangan ini akan terasa lebih ringan,” pungkasnya. (Syamsul Akbar/Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Khutbah PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

MWCNU Minta Polsek Sebut Nama Ormas Radikal di Kecamatan Bulu

Rembang, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah - Ketua MWCNU KH Sarkowi meminta muspika sepetempat untuk menunjuk ormas yang mengarah radikal dan patut diwaspadai oleh masyarakat. Penyebutan nama ini menjadi penting untuk diketahui masyarakat agar mereka dapat mengantisipasi pengaruh propaganda kelompok tersebut.

Demikian disampaikan Kiai Sarkowi saat sambutan pembukaan PKD terpadu yang digelar oleh GP Ansor dan Fatayat di Madrasah Diniyah An-Nurroniyah Desa Ngulaan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang, Jumat (22/7).

MWCNU Minta Polsek Sebut Nama Ormas Radikal di Kecamatan Bulu (Sumber Gambar : Nu Online)

MWCNU Minta Polsek Sebut Nama Ormas Radikal di Kecamatan Bulu

Kiai Sarkowi meminta pihak TNI dan Polsek Bulu untuk menyebut saja ormas mana yang masuk dalam kelompok radikal. Informasi ini dirasa penting diketahui masyarakat untuk meminimalisasi bergabung dan masuknya masyarakat awam ke dalam kelompok radikal.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

"Saya memohon dengan sangat agar pemerintah mau menyebut organisasi mana yang kelompok radikal yang membahayakan masyarakat,” kata Kiai Sarkowi.

Ketua GP Ansor Rembang Gus Hanies menyambut baik usulan MWCNU Bulu. Gus Hanies menyebut ormas yang harus diwaspadai adalah organisasi atau kelompok yang mendukung berdirinya negara khilafah dan anti-Pancasila.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

"Ini penting diketahui oleh masyarakat kalau kalau kelompok pro-khilafah dan mendukung berdirinya negara khilafah merupakan kelompok yang sangat perlu diwaspadai,” kata Gus Hanies. (Ahmad Asmui/Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syariah, Halaqoh PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah