Banyuwangi Jadi Tempat Diklamdad Corp Brigade Pembangunan dan Korp Pelajar Putri

Banyuwangi, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. PC IPNU-IPPNU Kabupaten Banyuwangi kembali dipercaya menjadi tuan rumah dalam agenda-agenda regional. Setelah sukses melaksankan Latihan Kader Utama IPPNU se-Tapal Kuda di  pertengahan tahun 2017 lalu, kali ini Banyuwangi diberi kesempatan menjadi panitia lokal pelaksanaan Pendidikan Pelatihan Kader Madya (Diklamdad) Corp Brigade Pembangunan dan Korp Pelajar Putri.

Ketua Stering Comite Komandan Wawan, menjelaskan pemilihan Banyuwangi sebagai tuan rumah merupakan keputusan bersama panitia. Banyuwangi dianggap sebagai tempat yang paling strategis untuk melaksankan agenda ini. Kesiapan SDM panitia yang mumpuni juga menunjang terpilihnya Banyuwangi sebagai panitia lokal.

Banyuwangi Jadi Tempat Diklamdad Corp Brigade Pembangunan dan Korp Pelajar Putri (Sumber Gambar : Nu Online)

Banyuwangi Jadi Tempat Diklamdad Corp Brigade Pembangunan dan Korp Pelajar Putri

"Banyuwangi merupakan daerah yang strategis. Di sini banyak tempat yang bisa dijadikan opsi. Selain itu juga didukung oleh personil CBP-KPP di Banyuwangi yang cukup solid, menjadi faktor paling menentukan", ujar pemuda yang akrab disapa Ndan Wawan.

Ketua PC IPNU Banyuwangi, Yahya Muzakky berjanji selama proses kegiatan berlangsung, PC IPNU maupun IPPNU Banyuwangi siap member dukungan sepenuhnya. 

"Alhamdulilah, kami kembali dipercaya menjadi tuan rumah. Insyaallah sebagai tuan rumah kita kan berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada para tamu," ungkap Yahya.

Diklamdad Corp Brigade Pembangunan dan Korp Pelajar Putri merupakan jenjang kaderisasi kedua pasca Diklatama.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Peserta tidak hanya harus menyiapkan fisik, namun juga siap psiskis karena nantinya mereka dicetak menjadi leader-leader yang tangguh, tanggap dan sigap.

Diklamdad dibuka Kamis (20/09). Sebanyak 25 peserta dari perwakilan DKC CBP se-Tapal Kuda akan mengikuti pelatihan hingga Ahad (24/09) sore. (Ibnu/Kendi Setiawan)

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Internasional, Santri PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Imam Nahrawi Mengenang Sosok Mahbub Djunaidi

Jakarta, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Imam Nahrawi hadir di acara Haul ke-22 Mahbub Djunaidi yang diselenggarakan oleh Komunitas Omah Aksoro dan PMII Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta, Kamis (5/10) malam.

Imam Nahrawi Mengenang Sosok Mahbub Djunaidi (Sumber Gambar : Nu Online)

Imam Nahrawi Mengenang Sosok Mahbub Djunaidi

Even bertajuk Mahbubian Nge-Jazz: Jazz dan Esai-esai Mahbub Djunaidi itu disambut dan diapresiasi penuh oleh Imam Nahrawi. Dirinya merasa beruntung bisa hadir dalam kegiatan tersebut.

“Malam ini saya merasa beruntung bisa hadir di sini. Mahbub adalah sosok yang menginspirasi. Mahbub adalah guru kita, inspirator bagi anak-anak muda. Pemikirannya ia tuliskan dengan tinta yang kritis dan menjadi torehan sejarah. Karena itu, kini ia melegenda di kalangan anak muda, di anak-anak PMII khususnya,” ungkapnya disambut meriah tepuk tangan hadirin.

Pada kesempatan itu, pria yang belum lama mendapat gelar doktor honoris causa di UIN Sunan Ampel Surabaya ini membacakan manakib melalui esai untuk almarhum Mahbub yang berjudul “Manusia Ruang”.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

“Mahbub adalah manusia ruang yang bisa menampung kebencian, kekecewaan, keindahan, dan segalanya. Dunia berada dalam genggamannya, bukan di dalam hatinya. Ia ubah tragedi menjadi komedi. Tulisannya tajam, aktual, dan terpercaya. Mirip slogan Liputan Enam. Bedanya, Liputan Enam tidak lucu,” papar pria kelahiran Bangkalan Madura yang pernah menjadi Ketua PC PMII Surabaya dan Ketua PKC PMII Jawa Timur ini.

Acara yang diselenggarakan oleh PMII Komisariat Unusia dan Komunitas Omah Aksoro itu juga berbarengan dengan peluncuran buku karya Isfandiari MD (putra Mahbub Djunaidi) dan Iwan Rasta, berjudul Bung: Memoar tentang Mahbub Djunaidi dan buku kumpulan esai dengan judul Simulakra Republik Tagar buah karya Komunitas Omah Aksoro.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Menyoal buku Bung: Memoar tentang Mahbub Djunaidi, Imam Nahrawi berniat untuk meresensinya.

“Jujur, saya memang belum baca buku (Bung, red.) ini. Tapi, saya akan membaca dan berniat untuk meresensinya,” ujar Menpora, yang juga pernah menjabat sebagai Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya 1994-1995.

Usai pembacaan manakib pertama oleh Imam Nahrawi, acara dilanjutkan dengan pembacaan manakib dari berbagai tokoh dan aktivis, diiringi dan diselingi penampilan musik jazz dari Beben Jazz dan Komunitas Jazz Kemayoran (KJK).

Selain Menpora, hadir pula pada kesempatan itu Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, Ketua PBNU M. Sulton Fatoni, Ketua PBNU Syahrizal Syarif, dan Maksum Machfoedz selaku Rektor Unusia. Sedang dari pihak almarhum Mahbub, hadir putranya Isfandiari Mahbub Djunaidi dan Yuri Mahatma beserta keluarga. (Wahyu Noerhadi/Fathoni)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sholawat PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

IPPNU Sayangkan Masih Ada Sekolah yang Melarang Jilbab

Jakarta, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) menyayangkan masih adanya sekolah di Indonesia yang melarang siswanya berjilbab. Hal ini menyusul kasus siswi SMAN 2 Denpasar Bali yang mengaku disuruh pindah sekolah gara-gara ingin mengenakan jilbab.

Seperti diwartakan, pihak sekolah melarang Anita, seorang siswi SMAN 2 Denpasar, mengenakan jilbab dengan alasan tidak sesuai dengan ketentuan mengenai seragam yang berlaku. Kasus mencuat setelah Anita melaporkan kejadian itu ke sejumlah lembaga advokasi dan bantuan hukum.

IPPNU Sayangkan Masih Ada Sekolah yang Melarang Jilbab (Sumber Gambar : Nu Online)

IPPNU Sayangkan Masih Ada Sekolah yang Melarang Jilbab

Ketua Umum Pimpinan Pusat IPPNU Farida Farichah kepada PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Selasa (7/1) mengatakan, berjilbab merupakan hak warga negara karena menyangkut keimanan seseorang. Para kaum terdidik harus memahami Indonesia ini adalah multi agama dimana semua warga negara bebas menjalankan ajaran agama yang diyakininya.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

“Munculnya pelarangan berjilbab di kalangan kaum pendidik ini harus menjadi perhatian dan harus diwaspadai karena ini akan memberikan dampak panjang pada mindset siswanya yang nantinya akan berpengaruh kepada mindset generasi penerus bangsa,” kata Farida.

Dikatakannya, IPPNU mendukung langkah dan tindakan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim untuk memberikan sanksi terhadap sekolah SMAN 2 Denpasar.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

“Semoga kasus ini jadi pembelajaran bagi semua sekolah dimanapun diseluruh Indonesia. Pemahaman tentang Indonesia merupakan negara multi agama, multi etnis dan multi budaya ini merupakan kerangka dasar pembentukan karakter kebangsaan. Dan ini harus dipahamkan kepada kaum pendidik dan yang dididik,” kata Farida.

Pihaknya berharap kalangan LSM dan organisasi perempuan yang mau menyuarakan kebebasan berjilbab, seperti halnya mereka menyuarakan dan menuntut kebebasan berekspresi termasuk  kebebasan berpakaian seperti beberapa waktu lalu.

Sementara itu terkait ketentuan penggunaan jilbab di lingkungan kepolisian, IPPNU berharap pihak Polri tidak menunda-nunda ketentuan mengenai jilbab bagi polisi wanita. “Tidak ada alasan yang mendasar bagi Polri untuk menunda keputusan tersebut,” katanya.

“Dukungan kami untuk kebebasan berjilbab bukan karena semata-mata hanya perintah agama tetapi ini salah satu dukungan terbentuknya Indonesia yang demokratis dimana masyarakatnya bisa menjalankan perintah agamanya dan tidak mengganggu kepentingan orang lain,” tambahnya. (A. Khoirul Anam)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Amalan PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Organisasi Ulama Lebanon: Indonesia, Jadilah Orang Tua Muslimin Sedunia!

Beirut, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah - Organisasi Tajamo Ulama Muslimin Lebanon berharap Indonesia berkiprah lebih banyak di tengah kondisi umat Islam di berbagai belahan dunia, khususnya Timur Tengah, yang dilanda perpecahan dan konflik.

Tajamo Ulama Muslimin Lebanon merupakan wadah perkumpulan ulama-ulama Sunni dan Syiah di Lebanon yang mempromosikan “Muslim Unity” atau persatuan umat Islam.

Organisasi Ulama Lebanon: Indonesia, Jadilah Orang Tua Muslimin Sedunia! (Sumber Gambar : Nu Online)

Organisasi Ulama Lebanon: Indonesia, Jadilah Orang Tua Muslimin Sedunia!

Harapan kepada Indonesia tersebut mengemuka saat delegasi dari Tajamo Ulama Muslimin Lebanon mengunjungi Kedutaan Besar RI setempat di Beirut, Lebanon. Delegasi tersebut dipimpin oleh Syekh Hassan Abdallah selaku ketua organisasi itu, dan didampingi Syekh Maher Mozher sebagai humasnya, dan beberapa ulama lainnya.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Dalam pertemuan yang berlangsung Selasa pagi (4/10) itu para delegasi datang untuk mendiskusikan perkembangan dunia Islam terkini dengan Duta Besar Achmad Chozin Chumaidy, khususnya mengenai apa yang terjadi di kawasan Timur Tengah.

Syekh Hassan Abdallah menjelaskan bahwa kondisi menyedihkan umat Islam saat ini menjadi tanggung jawab para ulama untuk memperbaikinya. Indonesia, katanya, sebagai negara dengan jumlah Muslim terbesar diharapkan dapat menjadi pemeran utama dalam merekatkan kembali barisan umat Islam tidak hanya di dalam negerinya tapi juga di dunia.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

“Indonesia harus menjadi orang tuanya umat Islam di dunia yang mengayomi semua madzhab dan kelompok yang ada,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Duta Besar Chozin Chumaidy juga berharap semua konflik dan permasalahan di negara-negara Islam segera berakhir. Duta Besar juga menyakinkan bahwa umat Muslim di Indonesia sangatlah moderat dan toleran yang berpegang teguh dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Hal ini menegaskan bahwa pemikiran-pemikiran yang ekstrem tidak dapat diterima di Indonesia.

“Sikap dan pemahaman Islam Indonesia, Insyaallah akan terus ditransformasikan kepada masyarakat dunia,” kata Chozin Chumaidy sebagaimana dalam siaran pers yang diterima PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah dari KBRI Beirut, Jumat (7/10).

Kunjungan ini bukan merupakan yang pertama kalinya. Sebelumnya juga telah diadakan pertemuan-pertemuan yang membahas kerja sama antara KBRI dan Tajamo Ulama Muslimin. (Mahbib)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Makam PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Songsong Seabad NU, Berangkat dari Pesantren dan Masjid

Sumedang, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Rais Syuriyah PBNU KH Masdar F. Mas’udi mengatakan, gerakan menyongsong seabad NU, yakni 2026, bertolak dari dua kaki, yaitu pesantren dan masjid.

Songsong Seabad NU, Berangkat dari Pesantren dan Masjid (Sumber Gambar : Nu Online)

Songsong Seabad NU, Berangkat dari Pesantren dan Masjid

Pesantren adalah mata air, pusat hikmah dan keilmuan. Sementara masjid adalah ladang-ladang tempat untuk diisi mata air tersebut.

“Selama ini harus diakui, NU kurang memperhatikan masjid sehingga banyak diambil alih kelompok-kelompok lain,” katanya pada Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) dalam rangka konsolidasi dan koordinasi para imam, khotib, dan ta’mir masjid LTM NU Kabupaten Sumedang, di Pondok Pesantren Hikmatussalafiyah, Sabtu (16/3).

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Kiai Masdar kemudian menekankan pentingnya masjid dengan menukil data masjid dalam catatan Kemenag RI. Masjid di Indonesiaa ada sekitar 1.200.000.

Ia berpendapat, dari masjid sebanyak itu umumnya milik Nahdliyin. Bertolak dari masjid-masjid itu, NU akan jaya asalkan dikelola menjadi pusat pemberdayaan umat. Dalam waktu 13 tahun, NU harus bergerak cepat mewujudkannya.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Rapimda bertema “Wujudkan masjid sebagai pusat pemberdayaan umat” tersebut difasilitasi PP LTMNU dan PT Sinde Budi Sentosa.

Penulis: Abdullah Alawi

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Lomba, Santri, Ahlussunnah PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Dasar Hukum KB

Assalamualaikum,sebelumnya saya ucapkan terimakasih, saya ingin menanyakan bagaimanakah hukumnya ikut KB? Wa’alaikum salam wr. wb. (Muhammad Masruhin, jln s. Parman 150 Kabupaten Jember)

Jawaban

Dasar Hukum KB (Sumber Gambar : Nu Online)

Dasar Hukum KB

Penanya yang budiman, semoga selalu dirahmati Allah swt. bahwa KB merupakan salah satu program pemerintah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Dengan kata lain program KB merupakan program perencanaan jumlah keluarga yang bisa dilakukan dengan alat-alat kontrasepsi seperti kondom dan spiral. 

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Secara fiqhiyah, pada dasarnya KB diqiyaskan dengan apa yang dinamakan ‘azl yaitu mengeluarkan air mani di luar vagina. Pada zaman dulu, ‘azl dijadikan sarana untuk mencegah kehamilan. 

Sedangkan KB juga sama-sama untuk mencegah kehamilan, bedanya ‘azl tanpa alat sedangkan KB dengan alat bantu seperti kondom dan spiral. Dan keduanya dipertemukan karena sama-sama untuk mencegah kehamilan, dan sama sekali tidak memutuskan kehamilan. 

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Berangkat dari penjelasan ini, maka ketika membahas KB terlebih dahulu yang harus diketahui adalah bagaimana hukumnya ‘azl. Dan jika sudah diketahui kedudukan hukum ‘azl maka kita tinggal menyamakan hukumnya saja.

Terdapat hadits yang memperbolehkan ‘azl, diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Jabir ra:

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?--? ?

“Dari Jabir ia berkata, kita melakukan ‘azl pada masa Rasulullah saw kemudian hal itu sampai kepada Nabi saw tetapi beliau tidak melarang kami” (H.R. Muslim)  

Namun ada juga hadits yang melarang ‘azl, di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan Judamah binti Wahb:

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? --? ?

“Dari Judamah bin Wahb saudara perempuan ‘Ukkasyah ia berkata, saya hadir pada saat Rasulullah saw bersama orang-orang, beliau berkata, sungguh aku ingin melarang ghilah (menggauli istri pada masa menyusui)kemudian aku memperhatikan orang-orang romawi dan parsi ternyata mereka melakukan ghilah tetapi sama sekali tidak membahayakan anak-anak mereka. Kemudian mereka bertanya tentang ‘azl, lantas Rasulullah saw berkata, itu adalah pembunuhan yang terselubung”. (HR. Muslim)    

Menanggapi dua hadits yang seakan saling bertentangan tersebut, maka Imam Nawawi mengajukan jalan tengah dengan cara mengkompromikan keduanya. Menurutnya, hadits yang melarang ‘azl harus dipahami bahwa larangan tersebut adalah sebatas makruh tanzih atau diperbolehkan, sedang hadits yang memperbolehkan ‘azl menunjukkan ketidakharamannya ‘azl. Tetapi ketidak haraman ini tidak menafikan kemakruhan ‘azl.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

“Kemudian hadits-hadits ini yang saling bertetangan harus dikompromikan dengan pemahaman bahwa hadits yang melarang ‘azl itu menunjukkan makruh tanzih. Sedang hadits yang memperbolehkan ‘azl itu menunjukkan bahwa ‘azl tidaklah haram. Dan pemahaman ini tidak serta-merta menafikan kemakruhan ‘azl”. (Muhyiddin Syaraf an-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj, Bairut-Dar Ihya` at-Turats, cet ke-2, 1329 H, juz, 10, h. 9)     

Karena itulah maka Imam Nawawi dengan tegas menyatakan bahwa hukum ‘azl adalah makruh (diperbolehkan walau tidak disarankan) meskipun pihak istri menyetujuinya. Alasannya adalah ‘azl merupakan salah satu sarana untuk menghindari kehamilan.

      

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

“’Azl adalah menggaulinya suami terhadap istri kemudian ketika suami mau keluar mani ia melepaskan dzakarnya dan mengeluarkannya di luar farji. Hukum ‘azl menurut kami adalah makruh dalam kondisi apa saja dan pada setiap perempuan baik ia rela maupun tidak, karena ‘azl adalah sarana untuk memutuskan keturunan”. (Muhyiddin Syaraf an-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj, Bairut-Dar Ihya` at-Turats, cet ke-2, 1329 H, juz, 10, h. 9).

Penjelasan singkat di atas setidaknya bisa dijadikan sebagai rujukan mengenai kebolehan KB. Bahkan NU pada tepatnya tanggal 21-25 Syawal 1379 H/ 18-22 April 1960 dalam Konbes Pengurus Besar Syuriyah NU ke-1 telah membahas mengenai Family Planing (Perencanaan Keluarga). Dan pada Muktamar ke-28 di Pon-pes Al-Munawwir Krapyak 26-28 Rabiul Akhir 1410 H/ 25-28 Nopember 1989 M juga telah memutuskan kebolehan menggunakan spiral sama dengan ‘azl¸ atau alat kontrasepsi yang lain. (Lihat, Ahkamul Fuqaha, Surabaya-Khalista bekerjasama dengan LTN PBNU, cet ke-1, 2011, h, 302 dan 450-452)      

Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan, semoga bisa menambah wawasan kita semua dan bermanfaat. (Mahbub Ma’afi Ramdlan) 

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kyai, Doa, Tegal PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Pergunu Buka Pendaftaran Online Anggota

Jakarta, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu), Affan Hasnan, mengatakan, pendataan guru NU sudah mulai dilakukan melalui online. Pendaftaran masih terus dibuka di www.pergunu.org.

“Pendataan akan makin memperkuat bergaiining positition dalam berorganisasi secara professional,” katanya, di gedung PBNU, Senin (28/4). ?

Pergunu Buka Pendaftaran Online Anggota (Sumber Gambar : Nu Online)

Pergunu Buka Pendaftaran Online Anggota

Menurut Affan, pendaftaran online disambut antusias guru-guru NU se-Indonesia. Terbukti dengan mendaftarnya anggota dari pelosok Indonesia. Sebulan dibuka sudah 2781 terdaftar. “Dari Papua hingga Aceh telah banyak yang mendaftar,” katanya.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Situs tersebut, kata Affan, juga nantinya akan dijadikan wadah guru-guru NU untuk berkarya, seperti menulis karya ilmiah. “Ini bagi kami adalah hal yang luar biasa, karena guru-guru merupakan tokoh masyarakat yang dapat mempengaruhi karakter bangsa,” jelasnya.

Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP Pergunu) Gatot

Sundjoto menambahkan, sebagai organisasi profesi, Pergunu harus memiliki keanggotaan yang berbasis database. ”Ini demi tertib administrasi dan keanggotaan yang jelas, by name, by phone, by address,” imbuhnya.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Sementara Koordinator Bidang Organisasi PP Pergunu, Akhsan Ustadhi, mengatakan, pihaknya akan terus menyempurnakan sistem informasi pada website Pergunu, misalnya sistem kaamanan dan penerbitan kartu anggota secara online.

“Kami saat ini sedang menggodok menerbitkan kartu anggota secara online, dimana anggota yang telah mendaftar dapat mencetak langsung kartu anggotanya secara online. Tentunya setelah mendapat approval pengurus tingkat masing-masing,” jelas Akhsan. (Ayad Ayyada Al-Bajani/Abdullah Alawi)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sholawat, Pondok Pesantren PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah