"Masyarakat menilai penanganan lumpur Lapindo selama ini masih bersifat main-main. Bahkan Tim Nasional (Timnas) yang dibentuk dengan Keppres juga gagal," ujar Ketua PWNU Jatim Dr KH Ali Maschan Moesa MSi di Surabaya, Selasa.
 |
| PWNU Jatim Desak Pemerintah Segera Bentuk BRR Lumpur (Sumber Gambar : Nu Online) |
PWNU Jatim Desak Pemerintah Segera Bentuk BRR Lumpur
Ia mengemukakan hal itu, menanggapi aksi demonstrasi (demo) yang dilakukan warga Perumahan Tanggulangin Aggun Sejahtera I (Perum TAS I), Sidoarjo yang tak kunjung usai, dan berakhirnya masa kerja Timnas Penanggulangan Lumpur yang diperpanjang satu bulan.Menurut Doktor bidang Ilmu Sosial dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu, Timnas sudah tak memiliki kekuatan, karena tim itu terbukti gagal dalam menangani korban dan tanggul. Bahkan upaya penutupan sumber luapan juga nihil.
"Karena itu, pemerintah jangan main-main lagi, tapi pemerintah harus menangani lumpur di Porong itu dengan membentuk BRR seperti di Aceh. Apalagi upaya penutupan sudah gagal dalam sepuluh bulan sejak 29 Mei 2006," tegasnya.
PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Pengasuh Pesantren Luhur Al-Husna, Jemurwonosari, Surabaya itu menyatakan, BRR Lumpur nantinya dapat merancang konsep yang jelas dalam menangani luapan lumpur panas dengan program jangka pendek dan jangka panjang."Bagaimana-pun, pemerintah harus ’cacut taliwondo’ (bekerja keras) untuk menangani lumpur yang konon akan sulit ditutup dalam waktu minimal 20 tahun. Kalau pemerintah tidak bertindak cepat, maka hal itu berarti pemerintah ingin Sidoarjo tenggelam," ungkapnya.
Anggota "Surabaya Academy" itu menilai, program BRR Lumpur harus meliputi tiga hal, yakni menangani korban dengan program pengungsian yang jelas, menangani lumpur dengan mengalirkan air lumpur ke sungai, dan menangani program penutupan.
PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah
"Saya usul pemerintah mendesain lokasi lumpur sebagai tempat penelitian dan wisata. Karena apa yang terjadi di Porong itu merupakan kejadian pertama di dunia, sehingga menarik bagi peneliti asing dan domestik. Tentu, peneliti harus bayar, termasuk mereka yang sekedar berwisata," ucapnya.Tentang dana untuk penanganan lumpur melalui BRR itu, ia menilai, pemerintah harus bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Sedangkan pertanggungjawaban Lapindo Brantas Inc masih harus menunggu proses hukum di Pengadilan Negeri (PN).
"Jadi, BRR Lumpur itu tak jauh berbeda dengan BRR Aceh yang anggarannya dari pemerintah pusat, mengingat masalah pertambangan merupakan urusan pemerintah pusat. Tapi saya juga setuju Lapindo juga berkomitmen membantu, sebab sumur Banjar Panji 1 adalah miliknya," kilahnya.
?
Oleh karena itu, paparnya, warga Perum TAS juga harus ditanggung pemerintah pusat sepenuhnya, dan hal itu akan cepat bila ada badan khusus yang sengaja dibentuk untuk itu. "Kalau seperti sekarang, nasib warga Perum TAS tidak jelas," tuturnya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menunjuk mantan Mentamben Kuntoro Mangkusubroto sebagai Ketua Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat (BRR) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias (16/4/2005).
Penunjukan Kuntoro itu berdasarkan Keppres Nomor 63/M/2005 yang juga menetapkan keanggotaan dewan pengarah, dewan pengawas, dan pejabat pelaksana badan pelaksana. Dewan Pengarah yang terdiri atas 17 orang diketuai Menko Polhukam Widodo AS.
Badan itu akan selama empat tahun dan dapat diperpanjang jika diperlukan. BRR memiliki kantor pusat di Aceh dengan kantor cabang di Nias dan kantor perwakilan di Jakarta. (ant/mad)
Dari Nu Online: nu.or.id
PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Berita, Lomba PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah
