 |
| PBNU: Proses Berdemokrasi Jangan Dirusak dengan Isu SARA (Sumber Gambar : Nu Online) |
PBNU: Proses Berdemokrasi Jangan Dirusak dengan Isu SARA
Setidaknya menurut Kiai Said, isu SARA ini terlihat ketika perhelatan Pilkada Provinsi DKI Jakarta untuk memilih gubernur dan wakil gubernur 2017 lalu. Demokrasi yang jujur dan fair harus dijaga mengingat 2018 juga dihelat pilkada di 171 daerah dan 2019 memasuki pemilihan presiden dan legislatif.Dalam berdemokrasi, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Tsaqafah Ciganjur, Jakarta Selatan ini menyayangkan sejumlah kelompok masih kerap menggunakan SARA, agama jadi isu untuk kepentingan politik sesaat.
“Demokrasi silakan, misal ada dua calon, nggak seneng ini gak usah dipilih, nggak seneng si A gak usah dipilih, gak seneng si B gak usah dipilih, buat apa harus menggunakan isu agama dan SARA, jangan sampai memburu kekuasaan yang hanya lima tahun tetapi merusak tatanan kebangsaan yang sudah berjalan bertahun-tahun,” tegas Kiai Said, Rabu (3/1) di Jakarta.
“Jadikan bangsa Indonesia dengan jumlah Muslim terbanyak di dunia sebagai kiblat perdamaian, budaya, peradaban bagi dunia internasional,” imbuhnya.
PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Bercermin dari kasus Pilkada DKI, lanjutnya, kontestasi politik dapat mengganggu kohesi sosial akibat penggunaan sentimen SARA, penyebaran hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian (hate speech).PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah
“Dan ini semakin parah karena massifnya penggunaan internet dan media sosial,” ungkap guru besar ilmu tasawuf ini.Maka, tandasnya, PBNU perlu mengimbau warganet (netizen) agar bijak dan arif menggunakan teknologi internet sebagai sarana menyebarkan pesan-pesan kebaikan dan perdamaian, bukan fasilitas untuk menjalankan kejahatan dan merancang permusuhan. (Fathoni)
Dari Nu Online: nu.or.id
PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tegal, Habib, Anti Hoax PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah
