Umi Tanoh Abe, Pemilik Perpustakaan Tertua di Asia Tenggara Tutup Usia

Jakarta, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah?

. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun… Umi Tanoh Abe atau Hj Romani binti Mahmud tutup usia pada Jumat (1/9) sekitar pukul 22.00 di. Alhmarhumah mengembuskan napas terakhir di RSUZA, Banda Aceh.

Kabar duka tersebut diterima PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah dari media ssosial. Kemudian mengkonfirmasinya kepada Sekretaris PCNU Aceh Besar Al-Munzir. “Betul, Umi Tanoh Abe meninggal. PCNU Aceh Besar dan segenap warga NU Aceh turut berbela sungkawa,” katanya, Sabtu (2/9). ? ?

Umi Tanoh Abe, Pemilik Perpustakaan Tertua di Asia Tenggara Tutup Usia (Sumber Gambar : Nu Online)

Umi Tanoh Abe, Pemilik Perpustakaan Tertua di Asia Tenggara Tutup Usia

Umi Tanoh Abe merupakan istri dari almaghfurlah Abu Dahlan Tanoh Abe, salah seorang tokoh NU Aceh yang tinggal di Kabupaten Aceh Besar.?

Umi Tanoh Abe mewarisi perpustakaan berlimpah dari leluhur suaminya. Perpustakaan itu menyimpan ribuan kitab ulama-ulama Aceh dan ulama luar dari abad ke-16 sampai 19. Peniliti dari sekitar 81 negara telah menyambangi perpustakaan itu.

Menurut Al-Munzir, perpustakaan Umi Tanoh Abe merupakan terbesar dan tertua di Asia Tenggara. Sebab tak ada perpustakaan pribadi setua dan selengkap Tanoh Abe.?

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Pada tahun 2016, PBNU mengirimkan tim untuk melacak jejak-jejak Islam di Nusantara. Salah satu tujuan tim itu adalah meneliti perpustakaan itu.?

Semoga arwah almarhumah diterima di sisi Allah dan semoga keturunan Umi Tanoh Abe menjaga perpustakaan yang sangat berharga bagi khazanah Islam Nusantara itu. (Abdullah Alawi) ?

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kajian, RMI NU PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Perdana Menteri Wanita Pakistan

Gus Dur pernah menerima seorang ulama dari negeri Pakistan di kantor PBNU. Di sela-sela pertemuannya dengan Gus Dur, ulama Pakistan itu meminta sesuatu. Apakah itu?

"Tolong Gus, perintahkan kepada umat Anda agar mengirim doa surat Al-Fatihah kepada warga Pakistan. Karena warga Pakistan tengah tertimpa musibah!" kata ulama Pakistan.

Perdana Menteri Wanita Pakistan (Sumber Gambar : Nu Online)

Perdana Menteri Wanita Pakistan

"Inna lillah..... Musibah macam apa yang sedang menimpa negerimu?" tanya Gus Dur.

"Pakistan kini tengah dipimpin oleh Perdana Menteri wanita!" jawabnya sangat serius.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Lantas ulama Pakistan itu mengutip Sabda Nabi, bahwa sebuah musibah akan datang jika ada negeri yang dipimpin oleh kaum wanita.

Cerita ini disampaikan Gus Dur di acara seminar yang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kabupaten Rembang di Pondok Pesantren Raudlatut Tholibin. Gus Dur tidak sependapat jika wanita tidak boleh memimpin. Menurut Gus Dur, larangan wanita memimpin itu dicanangkan oleh Nabi dengan kondisi saat itu, yang mana seorang pemimpin harus kuat dan perkasa. Kekuasaannya nyaris mutlak. Berbeda dengan saat ini, sebuah kebijakan pemerintahan harus dijalankan berdasarkan sistem, dia tidak sendirian. Banyak diantara kabinet itu rata-rata laki-laki, jadi larangan wanita memimpin tidak lagi mutlak.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Kembali ke cerita, mendengar jawaban Gus Dur yang demikian, ulama Pakistan itu tetap ngotot.

"Sudahlah, pokoknya kami minta dikirimi surat al-Fatihah! Gitu saja!"

Gus Dur tersenyum, baiklah, permintaan ulama Pakistan itu pun diturutinya dengan senang hati. Al-Faaatihah...! (Moh. Lilik Wijanarko Nawawi)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nahdlatul Ulama, Syariah, Habib PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

KPAI: Sekolah 5 Hari Bukan Solusi Pembentukan Karakter

Jakarta, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ketua Pelindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam Sholeh mendukung penuh revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, salah satu upaya untuk mensukseskan hajat besar pemerintah tersebut adalah melalui pendidikan yang berkarakter.?

Namun demikian, menurut dia kebijakan Full Day School (FDS) yang digagas pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bukan lah solusi untuk suksesnya revolusi mental dan pendidikan yang berkarakter. Baginya, kebijakan baru ini seharusnya tidak perlu karena ia menilai peraturan tentang pendidikan yang ada sudah memadahi.

KPAI: Sekolah 5 Hari Bukan Solusi Pembentukan Karakter (Sumber Gambar : Nu Online)

KPAI: Sekolah 5 Hari Bukan Solusi Pembentukan Karakter

“Sebelum adananya Permendikbud (tentang FDS), kondisi sudah ideal. Ada sekolah yang membuka model Full Day School untuk memberikan layanan anak dan juga orang tua yang cocok dengan model full day. Ada yang half day (setengah hari), bagi anak yang cocok sesuai dengan kondisi subyektifnya,” urainya kepada PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta, Selasa (13/6).?

Jika yang ditekankan adalah pembentukan karakter dan mengurangi tindak kekerasan siswa, Niam menambahkan, maka pemerintah tidak bisa menjawabnya dengan membuat kebijakan FDS. Hal itu dikarenakan tidak semua sekolah memiliki sarana yang memadahi dan keberagaman pendidikan yang ada.

“Kebijakan lima hari perdelapan jam belajar di sekolah tidak sejalan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sangat plural dan multikultural,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Katib Syuriah PBNU itu menjelaskan, ada hal-hal yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk menciptakan pendidikan karakter dari pada memperpanjang jam sekolah.?

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

“Mewujudkan sekolah yang ramah anak jauh lebih mendasar dari memanjangkan jam sekolah,” tegasnya.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ia menilai, kebijakan memperpanjang waktu sekolah akan berpotensi terjadinya kekerasan terhadap anak jika tidak dibarengi dengan perwujudan lingkungan sekolah yang ramah anak. (Muchlishon Rochmat/Zunus)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syariah, Bahtsul Masail PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Isu Agama di Pilkada Serentak Rawan Pecah Belah Umat

Jakarta, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj (Kang Said) mengajak segenap aktivis politik dan para pemuka agama untuk mengantisipasi terjadinya perpecahan umat dalam pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Kang Said mengimbau agar calon kepala daerah maupun pemuka agama di mana pun untuk tidak menggunakan isu agama dalam merebut dukungan politik.

Isu Agama di Pilkada Serentak Rawan Pecah Belah Umat (Sumber Gambar : Nu Online)

Isu Agama di Pilkada Serentak Rawan Pecah Belah Umat

Demikian disampaikan Kang Said di hadapan sedikitnya 70 peserta diskusi publik yang bertajuk “Pancasila Rumah Kita: Perbedaan Adalah Rahmat”di Jakarta, Rabu (26/8) siang.

“Jangan jualan agama baik agama Islam atau agama lainnya di pilkada serentak. Bahaya sekali kalau agama diperjualbelikan,” kata Kang Said yang menjadi salah satu narasumber di forum ini.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Narasumber lain dalam diskusi ini Executive Scretary Konferensi Waligereja Indonesia Romo Edy Purwanto, perwakilan dari Persekutuan Gereja-gereja Indonesia Pdt Albertus Patty, serta utusan Perwakilan Umat Buddha Indonesia Bhiksu YM Dutavira Mahastavira.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Mereka yang berkepentingan merebut dukungan publik, kata Kang Said, harus menjunjung tinggi UU Pilkada sebagai konstitusi yang berlaku. Semua aturan itu dibuat sedemikian rupa memang dimaksudkan untuk menghindari kecurangan, cara-cara kotor yang berdampak pada perpecahan di tengah masyarakat.

“Terlebih lagi kalau negara negara berdasarkan atas agama. Ini sangat berbahaya sekali. Kalau berbeda kepentingan, bisa saling mengafirkan,” tegas Kang Said.

Menurut Kang Said, agama yang dipeluk calon kepala daerah tertentu tidak bisa menjamin yang bersangkutan bersih dari segala cela ke depannya. “Belum lagi kalau korupsi, mau disalahkan agamanya? Kan tidak mungkin agamanya,” tandas Kang Said. (Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Fragmen PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Zakat Berperan Penting Wujudkan Kesejahteraan Umat

Brebes, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Brebes KH Chusnan Zein meminta semua pihak untuk peduli terhadap kewajiban membayar zakat. Hal ini penting dilakukan guna percepatan penanggulangan kemiskinan, terutama di Kabupaten Brebes.

Hal tersebut dikatakan Ketua Baznas saat Sosialisasi program Baznas dengan Kepala KUA, Tokoh Agama dan Ketua Takmir Masjid se-Kabupaten Brebes di Kantor Baznas, Jalan Ahmad Yani Brebes, Kamis (7/4).

Zakat Berperan Penting Wujudkan Kesejahteraan Umat (Sumber Gambar : Nu Online)

Zakat Berperan Penting Wujudkan Kesejahteraan Umat

Masyarakat Brebes yang mayoritas Islam, lanjut Kiai Chusnan, akan cepat mencapai kesejahteraan bila kepedulian terhadap kewajiban membayar zakat ditunaikan. Selama ini, kita masih sedikit ‘eman-eman’ bukan karena faktor keimanan belaka, tetapi karena berbagai faktor. “Saya sendiri belum meneliti perihal masih enggannya masyarakat menyalurkan zakat lewat amil zakat,” ungkapnya.?

Potensi umat, kata Kiai Zein, jauh lebih besar bila diberdayakan dengan penuh kesungguhan. Tentunya, perlu mendapat bantuan dari seluruh pihak untuk mewujudkan masyarakat yang sadar zakat melalui baznas. “Kami bertekad mewujudkan Baznas Kabupaten Brebes sebagai lembaga yang amanah, professional dan transparan,” ujarnya.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Chusnan menjelaskan, selama ini kesadaran yang tinggi untuk berzakat lewat Baznas baru dari kalangan PNS. Itu pun masih berkisar 9 persen. Hal ini terjadi karena sosialisasi dan pengumpul ditingkatan masyarakat belum maksimal. “Kalau dari kalangan PNS, penghimpunan zakatnya agak mudah karena melalui bendahara di masing-masing instansi,” ucapnya.?

Sosialisasi disampaikan terkait dibentuknya kepengurusan baru periode 2015-2020. Dalam program unggulannya, antara lain akan mengadakan pendataan dan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), pemetaan dan pengembangan kuantitas dan kualitas mustahik, potensi zakat produktif, pemenuhan sarana prasarana, membangun kepercayaan muzaki, membangun sinergitas kerja dengan unsur terkait, dan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dengan audit internal dan eksternal.

Senada disampaikan Bupati Brebes Hj Idza Priyanti yang disampaikan Kepala Bagian Perekonomian Setda Brebes Daan Susanto. Dia mengaakan bahwa masyarakat masih memandang zakat itu masih sebagai urusan pribadi masing-masing umat. Sehingga yang menyalurkan zakat lewat Baznas masih belum signifikan dari jumlah umat Islam di Kabupaten Brebes.?

Bupati juga mengingatkan untuk tidak terkecoh dengan lembaga yang mengumpulkan zakat karena ditengarai pertanggungjawabannya tidak maksimal. “Kita sudah memiliki badan resmi yang mengelola Zakat, Infak dan Sodaqoh yakni Baznas Kabupaten Brebes. Sehingga masyarakat muslim sudah seharusnya menyalurkan ke badan resmi pemerintah,” tandasnya. (Wasdiun/Fathoni)?

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kajian, AlaNu PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

PBNU: Program Sertifikasi Guru Diharapkan Bijak pada Pesantren

Malang, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Program sertifikasi pendidikan bagi guru yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat menggunakan pendekatan yang lebih arif dan bijaksana terhadap pondok pesantren (ponpes). Pasalnya, selama ini pesantren seakan-akan berada di luar dan tidak menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.

Demikian diungkapkan Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Tolhah Hasan saat menjadi narasumber pada seminar nasional bertajuk “Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Sertifikasi Guru” di Ponpes Al-Hikam, Malang, Jawa Timur, Jumat (29/6).

PBNU: Program Sertifikasi Guru Diharapkan Bijak pada Pesantren (Sumber Gambar : Nu Online)

PBNU: Program Sertifikasi Guru Diharapkan Bijak pada Pesantren

Acara hasil kerja sama PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dihadiri Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi, Sekretaris Jenderal Depdiknas Dodi Nandika dan Anggota Komisi X DPR RI Masduki Baidlowi.

Kiai Tolhah, demikian mantan Menteri Agama RI itu akrab disapa, menilai, sedikitnya ada tiga dampak buruk sebagai akibat jika pemerintah tak bersikap arif terhadap pesantren. Pertama, dampak psikologis. Para guru atau ustaz di pesantren yang metode pendidikannya lebih bersifat kultural dapat merasa tidak diakui oleh pemerintah. Padahal, peran pesantren dalam pendidikan nasional tak bisa dikecilkan.

“Salah-salah mereka (guru atau ustaz, Red) merasa tidak diakui kompetensinya sebagai guru oleh negara. Padahal mereka menjadi guru sudah puluhan tahun, misal. Bisa jadi mereka akan merasa didiskriminasikan oleh pemerintah,” kata Kiai Tolhah yang juga mantan Rektor Universitas Islam Malang itu.

Kedua, dampak psikologis. Selama ini, menurutnya, pesantren tak mengenal jenjang pendidikan sebagaimana terjadi pada lembaga pendidikan umum. Program sertifikasi Depdiknas yang mensyaratkan bahwa seorang guru harus melewati jenjang pendidikan formal tertentu itu sulit dipenuhi oleh pesantren.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Sementara, lanjutnya, jika dilihat dari segi kemampuan dan pengetahuan, para guru di pesantren pun memiliki kelayakan tersendiri sebagai tenaga pendidik walaupun tak pernah menempuh jenjang pendidikan formal semacam strata 1, strata 2 dan strata 3. “Mereka belajarnya ke mana-mana walaupun tidak formal, dan itu banyak,” tandasnya.

Ketiga, dampak sosial. Ia menjelaskan, program sertifikasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi dalam Jabatan itu bisa mengucilkan pesantren di masyarakat. Pesantren seakan-akan tak diakui pemerintah dan masyarakat sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

“Kalau itu terjadi, kerugian bagi pemerintah,” tegas Kiai Tolhah pada acara yang diikuti para guru se-Kota Malang itu. (rif)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hikmah PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Islam Menjadi Bagian Harmoni di Korea Selatan

Jakarta, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Di era modern Korea Selatan, perkembangan Islam relatif baru karena baru dikenal setelah kedatangan tentara penjaga perdamaian asal Turki dalam Perang Korea, yang memperkenalkan Islam kepada para penduduk lokal.

Selama menjalankan tugas di Korea inilah, ia membangun perkemahan yang digunakan sebagai masjid, dimana ia mulai memperkenalkan Islam, seperti dikutip dari islamkorea.com.

Islam Menjadi Bagian Harmoni di Korea Selatan (Sumber Gambar : Nu Online)

Islam Menjadi Bagian Harmoni di Korea Selatan

Pemerintah Malaysia juga cukup berperan dalam membantu perkembangan Islam di Korsel. Pada tahun 1963, mereka memberikan dana sebesar $33,000 untuk Komunitas Muslim Korea sebagai bantuan untuk membangun masjid. Sayangnya, karena berbagai sebab, upaya pembangunan masjid tersebut gagal.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Meskipun demikian, upaya untuk mengembangkan Islam terus dijalankan dan pada 13 Maret 1967 telah berdiri Yayasan Islam Korea yang mendapat pengesahan dari pemerintah.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Mimpi pendirian masjid raya tersebut akhirnya terwujud pada 1976 yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 1.500 m2 yang disumbangkan oleh President Park Jung Hee, penguasa Korsel waktu itu.

Pembukaan masjid tersebut mendapat sambutan luar biasa dari umat Islam di dunia. Pada upacara pembukaan, hadir 55 perwakilan dari 20 negara Muslim yang turut menyambut gembira berdirinya pusat peribadatan Islam ini.

Sebagaimana Muslim lainnya di dunia, Muslim Korsel juga menjalankan ibadah haji ke Makkah. Jamaah haji pertama dipimpin oleh Haji Subri Seo Jung Gil pada 1960. tahun 1970-an jumlah jamaah haji terbesar berjumlah 130 pada 1978 dan 104 orang pada 1979.

Tantangan

Sebagai minoritas dengan gaya hidup yang berbeda membuat Muslim Korsel menghadapi tantangan berat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Yu Hyun-il, 22, ketua Asosiasi Mahasiswa Muslim di Hankook University of Foreign Studies (HUFS) Seoul kepada Koreatimes menuturkan, masalah makanan halal merupakan persoalan paling berat bagi dirinya.

“Sulit bagi kami untuk tidak makan babi. Dan kami juga hanya diizinkan makan daging yang disembelih secara halal,” katanya.

Ketika di restoran, ia hanya memiliki sedikit pilihan, terutama ikan dan sayur-sayuran.

Laraangan meminum alkohol juga menjadi masalah. Ketika teman-temannya pergi minum, mereka meninggalkannya dan ketika ia pergi bersama-sama dengan mereka dan ia tidak ikut minum, suasana semuanya menjadi tidak nyaman.

Sholat lima waktu juga hal yang aneh bagi banyak orang.

“Beberapa orang heran melihat saya sholat sambil menghadap Makkah,” kata seorang mahasiswa.

Namun demikian, tantangan terbesar adalah prasangka setelah peristiwa serangan 9/11 tahun 2001.

“Kami bukan teroris, melainkan mencintai perdamaian. Kami seperti gadis yang tinggal di depan rumah anda,” kata Hasna Bae.

Bae, yang pertama kali bertemu Muslim ketika pergi ke Amerika Serikat untuk belajar bahasa Inggris mengatakan teman, keluarga dan kenalannya menentang keputusannya menjadi seorang Muslimah.

Orang-orang mengatakan bahwa agama ini berbahaya, dengan menyebutkan sejumlah tindakan teror dan kekerasan yang dilakukan. Dia menjelaskan bahwa agamanya melarang kekerasan dan tindakan kriminal, apapun agamanya.

“Orang mulai heran; tetapi rasa ingin tahunya menjadi lebih besar daripada permusuhan, ini lebih baik.”

Bae kadangkala difoto ketika berada di subway saat mengenakan jilbab, dan kepergiannya ke masjid selalu dianggap luar biasa.

“Saya tidak memiliki banyak teman laki-laki. Saya pikir saya dianggap mengintimidasi mereka.”

Namun demikian, Lee Ju-hwa, kepala departemen pendidikan dan dakwah Federasi Muslim Korea mengatakan, orang-orang mulia membuka diri terhadap agama baru ini.

“Sebelum online forum, banyak orang menuduh kami. Tetapi sekarang saya melihat mereka mencoba memiliki pandangan yang lebih obyektif. Disana terdapat perdebatan sengit, tetapi ini lebih mendorong keterbukaan.“

Dia menunjukkan kepada non-Muslim Korea bahwa Islam melarang seluruh kekerasan, tidak menindas wanita dan seperti pemeluk agama lainnya, berusaha untuk hidup lebih baik. (mukafi niam)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah IMNU, Ulama PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah