Membendung Radikalisme Melalui Radio Komunitas

Cirebon, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Sebuah sikap radikalisme di tengah masyarakat bisa disebabkan beragam hal, di antaranya adalah penyajian informasi yang salah dan bersifat provokatif. 

Membendung Radikalisme Melalui Radio Komunitas (Sumber Gambar : Nu Online)

Membendung Radikalisme Melalui Radio Komunitas

Di sinilah radio komunitas mendapatkan peran penting, harus tetap mengutamakan kebutuhan masyarakat, sarat dengan pesan perdamaian, dan penyampaian informasi yang tidak berpotensi menebar kebencian dan permusuhan, termasuk dalam konten dakwah keagamaan, radio komunitas harus tetap mempertimbangkan tiga prinsip tersebut. 

Demikian disampaikan Ahmad Rovahan, Ketua Jaringan Radio Komunitas (JARiK) se-wilayah III Cirebon saat temu pegiat radio komunitas di Taman Bima, Cirebon. Kamis (9/5).

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

“Radio komunitas harus mempelopori gerakan dakwah keagamaan yang ramah dan damai, tidak bersifat provokatif, dan jangan sampai memicu tindak radikalisme di tengah masyarakat,” jelas Rovahan.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Hal senada juga disampaikan oleh Nana, ketua Badan Pengurus Penyiaran Komunitas (BPPK) radio Buana FM, Desa Cangkoak Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon. Dia mengungkapkan, selama ini radio komunitas yang dipimpinnya lebih memilih untuk mengemas konten keagamaan yang bersumber dari kebutuhan masyarakat, tidak mengacu pada informasi yang dinilai dapat mengabaikan dan mengganggu tradisi dan budaya setempat.

“Kami memiliki acara keagamaan yang diberi nama Ingbar, atau Indahnya Ngaji Bareng, dalam acara ini kami menghadirkan kiai yang dipanuti oleh masyarakat sendiri, bukan orang lain, sehingga pembicara tidak hanya berbicara tentang agama, tapi sistem nilai dan tradisi masyarakat,” papar Nana.

Sementara itu, Maman Rohman, ketua BPPK radio Q-Lan FM Desa Klayan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon mengungkapkan bahwa radio komunitas harus menjadi benteng bagi masyarakatnya masing-masing dari pelbagai informasi dan penyampaian konten keagamaan yang provokatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab.

“Selain tidak boleh provokatif, radio komunitas juga harus hadir sebagai benteng yang akan membendung masyarakat dari informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab,  terutama dalam konten keagamaan, hal ini biasanya rawan sekali,” tambah Maman.

JARiK merupakan sebuah paguyuban yang membawahi 21 radio komunitas di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, serta Kuningan. Selain melakukan pemberdayaan masyarakat dan proteksi sosial, jaringan radio komunitas ini juga kerap mengkampanyekan pesan-pesan perdamaian dan melakukan perlawanan terhadap tindak anarkisme atas nama agama. 

Redaktur    : Mukafi Niam

Kontributor: Sobih Adnan

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah PonPes, Syariah, Kajian PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Negara Mesti Tegas kepada Kelompok Ekstremis

Jakarta, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Mustasyar PBNU KH Ma’ruf Amin mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan khusus terhadap kelompok ektremis atas nama agama atau politik. Negara, menurut Kiai Amin, tidak boleh bersikap abai terhadap mereka yang melanggar komitmen kebangsaan. Pasalnya, negara ini memiliki prinsip-prinsip dasar yang mesti dipatuhi setiap warga di Indonesia.

Kepada PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Gedung PBNU jalan Kramat Raya nomor 164, Selasa (22/7), Kiai Ma’ruf menyebut tahapan sikap negara. Pertama, negara perlu kembali mengingatkan mereka bahwa kita menyepakati etika dan komitmen berbangsa.

Negara Mesti Tegas kepada Kelompok Ekstremis (Sumber Gambar : Nu Online)

Negara Mesti Tegas kepada Kelompok Ekstremis

Negara antara lain mendorong dialog-dialog kebangsaan. Mereka, Kiai Ma’ruf melanjutkan, mesti diberi tahu bahwa di dalam negara ada etika dan konsensus bernegara yang harus dipenuhi. Kalau ada perbedaan pandangan sejauh itu di dalam koridor, saya kira tidak ada masalah. Tetapi kalau sudah di luar koridor, negara harus memperingatkan dan mengambil tindakan terhadap mereka.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

“Empat pilar ini konsensus kita bersama. Sejauh mereka berbeda dalam implementasi, kita bisa berdialog. Tetapi kalau sifatnya menggungat empat pilar, ini sudah pelanggaran konsensus. Negara berkewajiban untuk mengambil pendekatan tertentu,” tegas Kiai Ma’ruf.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Kita mempunyai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI sebagai acuan hidup bersama di Indonesia. Kalau mereka melanggar komitmen itu, tentu negara harus menggunakan haknya, bertindak. Negara mesti tegas, tandas Kiai Ma’ruf. (Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Humor Islam, Kajian Sunnah PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Belum Ada Bukti Narkoba Masuk Pondok Pesantren

Mataram, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ketua Komisi VI DPRD NTB, TGH. Muharrar mengatakan, hingga kini belum ada bukti narkoba sudah masuk sampai ke pondok pesantren.

"Memang dalam beberapa tahun terakhir ada sinyalemen bahwa narkoba tidak saja merambah masyarakat perkotaan dan desa tetapi juga sudah masuk pondok pesantren," katanya menjawab pertanyaan berkaitan dengan isu Narkoba masuk pondok pesantren di Mataram, Rabu.

"Boleh saja orang mensinyalir narkoba masuk pondok pesantren, tetapi mana buktinya, dan kita akan jamin Narkoba tidak akan masuk pondok pesantren," katanya.

Belum Ada Bukti Narkoba Masuk Pondok Pesantren (Sumber Gambar : Nu Online)

Belum Ada Bukti Narkoba Masuk Pondok Pesantren

Untuk menjaga narkoba masuk pondok pesantren perlu adanya seleksi yang ketat bagi calon santri dari luar daerah yang akan belajar di pondok pesantren di NTB, hal itu dimaksudkan untuk menghidari peredaran dan pemakaian narkoba. Bila perlu jika calon santri tersebut meragukan dilakukan tes urine untuk mengetahui apakah dia pengguna narkoba atau tidak.

Muharrar yang juga pimpinan pondok pesantren Nurul Hakim, Kediri, Lombok Barat mengatakan, beberapa tahun lalu pihaknya pernah mendengar dijumpai salah satu pondok pesantren di daerah itu yang santrinya pemakai narkoba.

Ternyata setelah ditelusuri santri tersebut berasal dari luar daerah dan dia memang sudah kecanduan, santri pemakai narkoba tersebut setiap kali minta izin keluar ternyata dia keluar untuk mengisap narkoba. "Setelah diketahui, pimpinan pondok pesantren tempat santri itu belajar segera membuat kebijakan dan mengeluarkan santri tersebut dari pondok pesantren," katanya.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Wakil Gubernur NTB  Drs. H.B Thamrin Rayes pada pembukaan Sambung Rasa Pondok Pesantren Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan LSM dalam menangani Narkoba dan Seks Bebas dan HIV/AIDS bebeberapa waktu lalu mengatakan, sejak Januari hingga Desember 2006 ditemukan tiga orang ibu rumahtangga dinyatakan HIV positif, sehingga kini jumlah penderita HIV di daerah menjadi 42 orang.

"Dengan jumlah kasus HIV bertambah menjadi 42 orang, maka itu sebuah angka yang mengkhawatirkan sekaligus memprihatinkan" katanya.

Sedangkan jumlah kasus AIDS pada periode yang sama tahun 2006 hanya satu kasus, sehingga jumlah kasus AIDS secara keseluruhan di NTB bertambah menjadi 19 orang.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Pemerintah tidak akan mampu menanggulangi masalah tersebut jika tidak mendapat dukungan dari segenap elemen masyarakat, itu merupakan tanggungjawab bersama, kata Wagub yang juga Ketua Badan Narkotika Propinsi (BNP) NTB.

"Untuk itu para tokohagama dan masyarakat hendaknya harus perlu menyamakan persepsi mengenai penanggulangan Narkoba, Seks dan HIV/AIDS mengingat mereka berada pada posisi penting dan strategis," katanya. (ant/mad)

 

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pesantren, Humor Islam PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Muslimat NU Jember Resmi Kelola RS Munaparahita

Jember, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah - Muslimat NU Jember akan melebarkan kontribusinya di bidang layanan kesehatan menyusul diserahkannya pengelolaan rumah sakit (RS) Munaparahita kepada organisasi yang dipimpin Nyai Emi Kusminarni itu. Secara simbolis, penyerahan ini dilakukan oleh Gus Firjoun Barlaman, berupa sertifikat gedung kepada Muslimat NU yang diwakili Emi Kusminarni di kompleks Pesantren Ash-shiddiqi Putra, Talangsari, Kabupaten Jember, Jumat (17/6).

Menurut Emi, hal tersebut merupakan sejarah baru bagi Muslimat NU Jember. "Ini amanah, semoga bermanfaat untuk umat dan kita semua," ujar Emi kepada PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Muslimat NU Jember Resmi Kelola RS Munaparahita (Sumber Gambar : Nu Online)

Muslimat NU Jember Resmi Kelola RS Munaparahita

Sebelumnya, RS Munaparahita dikelola oleh kelompok Talangsari. Dengan segala keterbatasan dana dan daya, pengelolaan Munaparahita berjalan lamban dan tertatih-tatih. Muslimat NU di bawah kepemimpinan Emi Kusminarni mendapat amanah untuk mengelola rumah sakit milik Muslimat NU Jember itu. Dengan demikian, ke depan RS. Munaparahtia secara otonom akan dikelola oleh Muslimat NU.

"Bagi saya, ini Munaparahita era baru. Kami minta dukungan semua pihak agar Munaparahita bisa melayani umat sesuai harapan," ujarnya.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Emi menambahkan, secara administrasi RS Muanaparahita berada di bawah naungan Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU Jember. Saat ini pihaknya menjalin kerja sama dengan Stikes dr. Soebandi Jember untuk mensuplay sekaligus meningkatkan pelayanan kepada umat. "Semua kita perbarui, termasuk izin operasional karena ini lama tidak jalan, sehingga mati izinnya," terangnya.

Saat ini RS Munaparahita memiliki 4 perawat dan 1 dokter. Lokasinya cukup stategis, hanya 250 meter ke arah selatan jalan protokol Jember. Tepatnya di jl. Imam Bonjol, Kelurahan Kaliwates. Luas tanahnya mencapai sekitar 4.700 M2. Dengan luas yang demikian, memungkinkan adanya pengembangan sarana? penunjang lainnya. (Aryudi AR/Alhafiz K)

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Santri, Kajian Islam, Nahdlatul PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Mensos: Gus Dur Berpeluang Jadi Pahlawan Nasional

Jakarta, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan tokoh pluralisme yang juga Presiden ke-4 Republik Indonesia KH Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur berpeluang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

"Pengusulan Gus Dur sudah selesai di tim peneliti, Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) tinggal melanjutkan ke dewan gelar," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Jakarta, Sabtu.

Mensos: Gus Dur Berpeluang Jadi Pahlawan Nasional (Sumber Gambar : Nu Online)

Mensos: Gus Dur Berpeluang Jadi Pahlawan Nasional

Lebih lanjut Mensos mengatakan, pengajuan ke dewan gelar akan dimulai pada Mei mendatang. Sementara proses penganugerah dilakukan menjelang 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Khofifah menegaskan, peluang Gus Dur mendapat gelar Pahlawan Nasional jangan dikaitkan dengan jabatannya sebagai Menteri Sosial.

"Tidak usah dikait-kaitkan dengan Khofifah, karena ini sudah selesai pada kementerian yang lalu," tegasnya. 

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Khofifah adalah salah seorang santri Gus Dur yang juga politisi serta aktivis perempuan yang mengetuai Muslimat Nahdlatul Ulama (NU).

Dewan gelar  diketuai oleh Menkopolhukam sementara sekretaris juga dari pihak militer.

Khofifah mengatakan, saya ini usulan yang masuk untuk Pahlawan Nasional cukup banyak dan ada beberapa yang di proses di TP2GP ke dewan gelar seperti usulan dari Banten dan Jawa Barat. (antara/mukafi niam)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Meme Islam PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

GP Ansor Lubuklinggau Canangkan “Gerakan Berbuat”

Lubuklinggau, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Untuk merealisasikan kepedulian terhadap kaum duafa atau mustadafin Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Lubuklinggau, Musirawas, Sumatera Selatan, mencanangkan “Gerakan Berbuat”.

GP Ansor Lubuklinggau Canangkan “Gerakan Berbuat” (Sumber Gambar : Nu Online)

GP Ansor Lubuklinggau Canangkan “Gerakan Berbuat”

Hal ini dikemukakan Ketua Pengurus Cabang (PC) GP Ansor Kota Lubuklinggau Noberta Irawan saat memberikan bantuan kepada kaum duafa di Kota Lubuulinggau, Selasa (17/4).  Pemberian bantuan ini bagian dari Gerakan Berbuat yang dicanangkan GP Ansor Lubuklinggau.

Dikatakannya, gerakan ini tidak hanya sebatas seremonial belaka. Lebih dari itu, bisa mengangkat kaum duafa dari jurang kemiskinan dan keterbelakangan di semua sektor.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

"Gerakan berbuat ini dicetuskan untuk melatih kepedulian terhadap sesama," ujarnya.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ia menambahkan, secara khusus Gerakan Berbuat ini ditujukan kepada kader-kader GP Ansor Kota Lubuklinggau agar memiliki kepekaan sosial, terutama kepada warga yang kurang mampu.Kegiatan ini sudah beberapa kali dilakukan GP Ansor Lubuklinggau.

Dia menghimbau, mereka yang memiliki kemampuan secara ekonomi, kiranya dapat bersama-sama GP Ansor membantu kaum duafa. "GP Ansor selalu membuka diri untuk semua pihak yang bergabung dalam kegiatan Gerakan Berbuat," ujar Noberta.

Redaktur: A. Khoirul Anam

Kontributor : Syamsul Hidayah

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ulama PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Jelang Pilkada, IKA-PMII Doakan Keselamatan Brebes

Brebes, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah?

Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah turut mendoakan keamanan dan keselamatan masyarakat melalui dzikir Asmaul Husna di Pondok Pesantren Assalafiyah II Saditan Brebes, Sabtu malam (30/4).?

Jelang Pilkada, IKA-PMII Doakan Keselamatan Brebes (Sumber Gambar : Nu Online)

Jelang Pilkada, IKA-PMII Doakan Keselamatan Brebes

Meski memilih netral dalam Pilkada Brebes mendatang, namun mereka berharap pesta demokrasi itu berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang amanah dan mampu membawa? kebaikan bagi masyarakat.

Dzikir Mujahadah ini dipimpin langsung kreator Nadhaman Asmaul Husna, KH Amjad Al-Hafidz dari Semarang. Sebelumnya, Amjad mengupas kemuliaan nama dan sifat Tuhan dalam Asmaul Husna itu. Di dalamnya juga mengandung banyak fadilah dan khasiat sebagai bentuk hadiah dari Allah SWT. Di antaranya, keselamatan, pembangunan, hingga kenikmatan surga.

Ketua IKA-PMII Kabupaten Brebes, Nasirul Umam ST mengatakan, disamping untuk menjalin silaturrahim khususnya para alumni PMII di Kabupaten Brebes, kegiatan tersebut sebagai ikhtiar untuk melesatarikan tradisi dzikir kepada masyarakat. Dzikir akan tetap relevan untuk menyeimbangkan agar tidak terjadi disharmonisasi kemanusiaan kita.?

"Silaturrahmi dengan sahabat-sahabat alumni meski tidak semuanya bisa hadir karena berbagai keperluan yang ada, hasil pendataan kami sudah lakukan di seluruh kecamatan jumlah IKA PMII Kabupaten Brebes lebih dari seribuan orang, " ucap Wakil Ketua DPRD Brebes ini.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Terkait dengan Pilkada Brebes 2017, pihaknya menyatakan secara lembaga, IKA-PMII netral untuk berpolitik praktis, dan tidak memihak atau mendukung kepada siapapun. Namun, pihaknya juga berharap agar pesta demokrasi itu tetap mampu menghasilkan apa yang diharapkan masyarakat.?

"Mujahadah Asmaul Husna ini merupakan salah satu ikhtiar kami agar bisa bermanfaat besar, termasuk Pilkada bisa berjalan baik, damai dan menghasilkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Kami netral namun siap berkontribusi demi konsep kerakyatan dan? kesejahteraan masyarakat. (wasdiun/abdullah alawi). Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jadwal Kajian, RMI NU PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah