Sabtu, 23 Desember 2017

Lain Partai, Umat Harus Tetap Takzim Kiai-Politik

Solo, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pengasuh majelis Rijalul Ansor Solo Habib Muhammad Al-Habsyi mengimbau umat Islam untuk tetap menaruh rasa hormat kepada para kiai yang berbeda wadah partai dengan mereka. Karena, sebagai warga negara para kiai memiliki hak berpolitik di partai mana pun.

“Orang tidak lagi hormat dan patuh pada ulama. Apabila ada ulama di partai A, maka sebagian umat yang di partai B tidak menyukai ulama tersebut,” terang Habib Muhammad yang merupakan cucu penulis kitab Simthud Durar Habib Ali Al-Habsyi menyayangkan sikap umat Islam demikian, Rabu (5/3).

Lain Partai, Umat Harus Tetap Takzim Kiai-Politik (Sumber Gambar : Nu Online)
Lain Partai, Umat Harus Tetap Takzim Kiai-Politik (Sumber Gambar : Nu Online)

Lain Partai, Umat Harus Tetap Takzim Kiai-Politik

Menurutnya, keterlibatan para kiai di ranah politik praktis menjadi berkah tersendiri. Sekurangnya mereka dapat memperbaiki kondisi politik, yaitu mengisi pemerintahan dengan jiwa keulamaan.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ia berharap, para ulama yang terjun dalam lingkar kekuasaan dapat meniru jejak para khalifah yang sukses menggabungkan kesalehan dan kekuasaan kendati tidak menutup fakta bahwa sebagian kiai belum berhasil mengharmoniskan keduanya. (Ajie Najmuddin/Alhafiz K)

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tokoh, Kajian Islam, Internasional PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

NU Pacitan Fokus Kesejahteraan Umat

Pacitan, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pacitan-Jatim menggelar Rapat Kerja Cabang I (Rakercab) Kamis, 24 Januari 2013 di aula kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Pacitan (STAINUPA).

Rekarcab yang diikuti sekitar 150 orang yang terdiri dari Pengurus Cabang, Majelis Perwakilan Cabang (MWC) dan perwakilan Badan Otonom NU se-kabupaten Pacitan ini dirangkai dengan acara Orientasi Pengurus Cabang, kemudian sidang komisi dan sidang pleno. Rakercab tersebut dibuka langsung oleh Rais Suriyah NU Pacitan H. Imam Faqih.

NU Pacitan Fokus Kesejahteraan Umat (Sumber Gambar : Nu Online)
NU Pacitan Fokus Kesejahteraan Umat (Sumber Gambar : Nu Online)

NU Pacitan Fokus Kesejahteraan Umat

Dalam sambutanya Ketua Tanfidziah NU Pacitan Mahmud menegaskan bahwa dengan potensi kemampuan kader-kader Nahdliyin Pacitan harus mampu mengantarkan organisasi NU menjadi tumpuan harapan sebagian besar umat. 

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

"Umat mendambakan adanya terobosan-terobosan baru bagi perbaikan tata kehidupan warga masyarakat, termasuk upaya perbaikan ekonomi, moral, tatanan sosial dan pendidikan ditengah-tengah tandusnya pemahaman dan pengamalan ajaran Islam yang berhaluan Ahlussunah wal Jama’ah di kabupaten Pacitan," jelasnya.

Dikatakan Mahmud, Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi sosial keagamaan besar dituntut untuk mengembangkan diri, mengisi celah kosong yang belum dilakukan oleh komponen bangsa ini, melalui sentuhan-sentuhan  langsung yang mampu memberikan jawaban terhadap pasang surut dan gelombang masalah serta tantangan yang senantiasa muncul silih berganti, baik dibidang ekonomi, politik, budaya, sosial, dan keagamaan tandasnya.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Dalam Rakercab tersebut ketua lembaga perekonomian NU Cabang Pacitan M. Zafri Wicaksana, juga mensosialisasikan Koperasi Mabadiqu Bintang Sembilan yang bekerjasama dengan BRI Syariah sebagai tempat menyimpan dana anggota serta asuransi Jasindo Takaful sebagai lembaga penjamin anggota koperasi dengan bank. 

"Setiap anggota koperasi Mabadiku Bintang Sembilan nantinya akan diberi kartu NU gratis dari BRI Syariah. Kartanu sebagai ini Kartu NU ini multi fungsi karena menyangkut data anggota NU, rekening di BRI, asuransi Jasindo dan Koperasi itu sendiri," kata ketua lembaga perekonomian itu.

Selain itu ketua lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia (Lakpesdam) Muhammad Munaji dan Dani Patria Krisna memaparkan program unggulan mendesak yang harus dilaksanakan, yaitu program pendalaman konstitusi yang selama ini masih lemah di tataran struktural maupun kultural NU Serta program diskusi rutin berkala, dua program itu dimaksud untuk meningkatkan SDM pengurus dan warga NU Pacitan.

Semua gagasan program kerja yang telah dirumuskan pada sidang komisi dan disahkan pada sidang pleno Rakercab Nahdlatul Ulama Cabang Pacitan tersebut semuanya tidak lain untuk kesejahteraan warga NU Pacitan pada khususnya dan umumnya pada seluruh warga negara.

Redaktur    : Hamzah Sahal

Kontributor : Zaenal Faizin

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah RMI NU, Tokoh PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Jumat, 22 Desember 2017

Ribuan Hektare Sawah Banjir, Petani Majalengka Rugi Ratusan Juta

Majalengka, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ketua Lembaga Pemberdayaan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Majalengka Jakfar menyatakan prihatin atas terendamnya ribuan hektare sawah milik petani di empat desa di kecamatan Ligung dan kecamatan Sumberjaya, Majalengka. Banjir akibat luapan sungai Cikamangi ini, menyebabkan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Banjir merendam empat desa itu seperti desa Sukawera, desa Leuweunghapit, desa Majasari kecamatan Ligung, dan desa Lojikobong kecamatan Sumberjaya.

Ribuan Hektare Sawah Banjir, Petani Majalengka Rugi Ratusan Juta (Sumber Gambar : Nu Online)
Ribuan Hektare Sawah Banjir, Petani Majalengka Rugi Ratusan Juta (Sumber Gambar : Nu Online)

Ribuan Hektare Sawah Banjir, Petani Majalengka Rugi Ratusan Juta

Jakfar menjelaskan, jika musim hujan tiba sungai Cikamangi meluap dan tanaman padinya dipastikan terendam banjir. Masalah banjir ini terjadi setiap tahunnya. Lazimnya air baru surut setelah empat hari. Ironisnya, pemerintah daerah maupun instansi terkait lainnya belum menangani masalah klasik ini.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

"Kalau sering terendam banjir, tanaman padi menjadi rusak dan kami selalu gagal panen hingga rugi puluhan juta rupiah,” kata Jakfar saat ditemui PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah di mushola samping Gedung PCNU Majalengka, Selasa, (3/2) siang.

Dulu, Jakfar bercerita, para petani sempat menormalisasikan sungai tapi itu sudah berlangsung lama. "Kalau sekarang belum digaruk lagi, jadi air sungai meluap lagi," katanya.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Menurut para warga, banjir luapan sudah terjadi setiap tahun terhitung dari tahun 2000 hingga merendam ratusan tanaman padi. "Sampai sekarang masih turun hujan, airnya masih menggenangi ribuan hektare tanaman padi milik petani," tuturnya.

Pihak LPPNU Majalengka menuntut Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC) segera menormalisasi aliran sungai Cikamangi karena selalu merugikan petani. "Kami harap BBWSC segera turun tangan, agar kerugian petani tidak terjadi setiap tahunnya,” jelasnya. (Aris Prayuda/Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kajian, Olahraga, Aswaja PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Wajah Pesantren, Wajah Indonesia

Oleh Aswab Mahasin

Judul tulisan ini mengambil dari tema ‘Hari Santri’ 2017 yang digagas Kementrian Agama Republik Indonesia (Kemenag)—menarik untuk digali lebih dalam. Tidak lain, tema tersebut ingin menggambarkan bahwa pesantren identik dengan Indonesia, baik secara kultur, pendidikan, nilai yang dibangun, dan jiwa para santrinya.

Wajah Pesantren, Wajah Indonesia (Sumber Gambar : Nu Online)
Wajah Pesantren, Wajah Indonesia (Sumber Gambar : Nu Online)

Wajah Pesantren, Wajah Indonesia

Bagi saya ada sesuatu yang menggelitik dari tema itu, yakni penggunaan kata “wajah”—di sini Kemenag memakai dua kata “wajah”; wajah pesantren dan wajah Indonesia. Secara langsung atau tidak, Kemenag ingin memunculkan pesan, ada dua wajah yang identik sama/kembar antara pesantren dan Indonesia.

 

Bisa juga dua kata “wajah” ini saling berkaitan. Maksudnya, berbicara wajah Indonesia tidak bisa lepas dari wajah pesantren, begitupun sebaliknya, berbicara wajah pesantren tidak bisa lepas dari wajah Indonesia. Artinya, dua wajah ini berhadapan melebur menjadi satu kesatuan, melahirkan tatanan lain dalam irama keindonesiaan, khususnya altar keislaman. Wajah keislaman Indonesia dibentuk oleh transmisi nilai yang dilakukan para santri tradisionalis, reformis, maupun modernis. Sehingga melahirkan tatanan nilai, norma, dan kebiasaan.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

 

Lebih jelasnya begini, dalam perkembangan sejarahnya Indonesia selalu berganti wajah, dari mulai wajah pra-sejarah, wajah hinduisme-budhisme, sampai pada wajah kerajaan Islam, dan dakwah para Wali. Masa-masa ‘wajah’ tersebut melahirkan standar nilai yang tidak sama dalam kultur Indonesia. Proses ‘produksi wajah’ pun berjalan dalam jenjang waktu yang tidak sebentar. 

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Puncaknya adalah dakwah para Wali menggeser dominasi wajah sebelumnya, pun dibarengi dengan lahirnya pesantren (terlahir di masa para wali) dan pesantren terlahir kembali di masa penjajahan dengan mengusung misi tambahan, yaitu kemerdekaan. Standar nilai yang digunakan tidak hanya pengislaman, melainkan nilai-nilai perjuangan pula (Perang Jawa, Perang Aceh, Resolusi Jihad, dan masih banyak lainnya). Jadi, tidak ada yang salah jika Kemenag mengatakan “Wajah Pesantren, Wajah Indonesia”, di dalam tubuh para santri ada semangat “merah-putih”.

Perkembangannya, wajah pesantren yang berwajah Indonesia menjadi standar etika kaum santri, setiap santri harus memberikan sumbangsih terhadap bangsanya (Indonesia) dalam bidang apapun (sesuai kemampuannya). Sebaliknya, wajah Indonesia yang berwajah pesantren ini menghasilkan kultur yang damai dan tentram, saling menghormati perbedaan, dan bisa hidup berdampingan. Kenapa demikian? 

Ada “penampakan wajah” antara pesantren dan Indonesia, keduanya saling bermuwajahah. Dalam aktifitas sosial, wajah keduanya bukanlah wajah individual (satu orang), melainkan komunal (banyak orang). Di mana tanggung jawab saling mengisi kebaikan/kemanfaatan, saling memberi, dan saling mengasihi. 

Levinas dalam diskursusnya menuliskan, “Penampakan wajahbukan bagian dari aku, bukan pula diukur dari tolok ukurku. Yang lain itu sama sekali berbeda dari aku. Namun demikian, hubungan dengan yang lain tidak melahirkan kekerasan karena kehadiran yang lain menghadirkan tanggung jawabku terhadapnya. Jadi kehadiran yang lain membuahkan kedamaian dan menumbuhkan struktur positif kehidupan, yaitu etika.”(Haryatmoko, Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi, [Gramedia: Jakarta, 2010]. Hlm. 116)

Wajah pesantren tidak akan berpaling dari wajah Indonesia, pesantren akan terus memberikan gizi kebaikan dan kedamaian terhadap wajah Indonesia. Sekarang ini, wajah Indonesia yang begitu kompleksnya telah ditumbuhi banyak jerawat, nampak kecantikannya mulai pudar, tapi pesantren dan santrinya (sekaligus kiai-nya) tidak akan pernah bosan-bosan untuk membersihkan jerawat-jerawat yang menempel di wajah Indonesia, entah itu jerawat koruptor, jerawat narkoba, jerawat kenakalan remaja, jerawat terorisme, jerawat hoaks, jerawat mengatasnamakan agama (untuk tindakan yang tidak pantas), dan jerawat-jerawat lainnya yang bisa saja mengancam keindahan wajah Indonesia.

  

Wajah Indonesia tidak butuh kosmetik yang hanya bersifat sementara atau kadang memanipulasi kecantikan wajah. Dengan kata lain, Indonesia tidak butuh nasionalisme yang selalu menuntut tumbal. Hukum kita kadang mengajarkan nasionalisme keliru (dengan pasal-pasal karetnya), setiap aktifitas politik (entah itu berupa gerakan massa atau gerakan politik) ketika berbicara keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan-keadilan lainnya maka mereka menuntut “tumbal”.

‘Malapraktik nasionalisme’ ini membuat wajah Indonesia semakin kehilangan daya tariknya. Wajah Indonesia butuh sentuhan kebaikan yang konsisten/istiqomah. Agar wajah Indonesia tetap terjaga, karena ‘wajah’ adalah representasi dari kondisi yang sedang dialami, baik secara fisik maupun mental, terlihat di wajah—ketika murung, gembira, bahagia, sakit, dan sedih. 

Seharusnya kompleksitas wajah di Indonesia tidak menjadi penghalang bagi “wajah lain”. Kehadiran banyak wajah lain bagian dari realitas yang konkret dan takdir pasti yang tidak bisa dielakkan. Ini harus disadari sebagai tanggung jawab dan sikap simpati/empati terhadap berbagai perbedaan wajah. Bukan malah meniadakan wajah lain. 

Karena Tuhan selalu menciptakan wajah yang berbeda, adapun yang kembar secara fisik belum tentu kembar secara pemikiran. Begitupun dalam agama, agama bisa berbeda pola pikir, berbeda madzhab, dan berbeda pandangan—walaupun keyakinan imannya sama. Namun, bukan berarti harus saling meniadakan, melainkan merawatnya sebagai keniscayaan.

Levinas menggambarkannya lagi dalam filsafat wajahanya, “Wajah sebagai penampakan ‘yang lain’ adalah wujud sempurna yang bukan kekerasan karena ia tidak melukai kebebasanku, melainkan mengundang bertanggung jawab untuk meneguhkan kebebasanku. Dengan demikian, ia merupakan bentuk penerimaan pluralitas. Ia adalah kedamaian. ‘Yang lain’ tidak menjadi penghalang ‘yang lain’. Yang lain akan menjadi penghalang ketika ia merasa benar.” (Haryatmoko, Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi, [Gramedia: Jakarta, 2010]. Hlm. 118)

Karena banyaknya “wajah lain”, Kemenag membuat tema “Wajah Pesantren, Wajah Indonesia”. Berharap wajah pesantren mampu mengimbangi ‘wajah lain’ dalam aktifitas berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, wajah pesantren harus selalu menghiasi wajah Indonesia. Inilah waktu yang tepat, Hari Santri 22 Oktober 2017 bisa dijadikan momentum oleh para santri, bermimpi, bercita-cita, dan berjanji untuk selalu mengukir prestasi diberbagai bidang, seperti; olah raga, pendidikan, seni, dan sebagainya dengan membawa nama bangsa Indonesia. Jadi, “Kita bersatu dalam prestasi bukan bercerai dalam emosi.”

Saya tutup dengan sebuah Hadits. Diriwayatkan dari Amar an-Naqid, dari Katsir Ibnu Hisyam, Ja’far Ibnu Burqan, dari Yazid Ibnu al-Asham, dari Abi Hurairah, Rasulullah Saw bersabda, “Allah tidak melihat tubuh dan bentuk rupa kalian; Dia hanya melihat hati dan amal perbuatan kalian.” (HR. Muslim)

Penulis adalah pembaca setia PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pertandingan, Bahtsul Masail, Ubudiyah PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Mengembangkan Perguruan Tinggi sebagai Media Diplomasi Internasional

Malang, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang mengembangkan universitas sebagai media diplomasi internasional. UNIRA tergabung dalam jaringan Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPT-NU). Hal ini dilakukan, agar mahasiswa dapat memahami kondisi ekonomi-politik global dan menjadi agen dari misi pendidikan Indonesia. 

Mengembangkan Perguruan Tinggi sebagai Media Diplomasi Internasional (Sumber Gambar : Nu Online)
Mengembangkan Perguruan Tinggi sebagai Media Diplomasi Internasional (Sumber Gambar : Nu Online)

Mengembangkan Perguruan Tinggi sebagai Media Diplomasi Internasional

Misi ini tercermin, dalam Ambassador Lecture "Comprehensive Interactive an Efficient Approach for ASEAN-China Economically and Socially Integration", di Auditorium Unira, Malang, pada Sabtu, 07 Oktober 2016. Agenda ini, dihadiri oleh Tim Young (Executive Board of Jakarta Foreign Correspondents Club and Chief of Correspondent of CED ASEAN Bureau). 

Dalam agenda ini, Rektor UNIRA, Hasan Abadi mengungkapkan bahwa pimpinan kampus berusaha mendorong UNIRA sebagai universitas yang berjejaring di level internasional dan menjadi media diplomasi. 

"Kami ingin agar UNIRA berjejaring tidak hanya di level nasional, namun juga internasional. Dengan kedutaan China, kami sedang menjalin kerjasama tentang pengembangan masyarakat, di antaranya Green Technology dan peningkatan SDM perempuan desa," terang Hasan Abadi, yang juga Ketua Pengurus Cabang GP Ansor Kabupaten Malang. 

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Tim Young, dalam forum Ambassador Lecture, mengungkapkan bahwa Indonesia dan China harus bersama-sama mengembangkan potensinya. "Hubungan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan China perlu diintensifkan lagi, tidak hanya dalam politik dan ekonomi, namun juga dalam pendidikan, kebudayaan dan dimensi sosial," terang Tim Young, yang menjadi Executive Board Member of Jakarta Foreign  Correspondent Club. 

Dalam analisanya, Tim Young berharap generasi muda, khususnya akademisi UNIRA Malang, memahami peta diplomasi global, sekaligus berperan aktif dalam perbaikan bangsa. "Saya harap, dengan kerjasama antara Pemerintah dan beberapa lembaga China dengan kampus UNIRA, akan terbentuk kesepahaman dalam pemberdayaan masyarakat serta pengembangan ekonomi di antara kedua negara," ungkap Tim. 

Ia berharap, kerjasama China dan Indonesia  dalam pengembangan infrastruktur, khususnya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat terealisasi dengan maksimal. "Kami berjanji dengan Presiden Joko Widodo agar proyek ini selesai sebelum tahun 2019. Jadi, kami berharap dukungan dari semua pihak agar dapat bekerja efektif," jelas Tim Young. 

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Agenda Ambassador Lecture merupakan kerjasama antara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (FEIS) UNIRA dengan Economic Daily-JFCC, untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat dan diplomasi internasional. Saat ini, UNIRA dan beberapa lembaga dari China sedang menjalin kerjasama dalam pengembangan riset dan pemberdayaan. (Red: Fathoni)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Cerita PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Kemenag Surabaya Sosialisasikan Aturan Baru Terkait Haji

Surabaya, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Tidak semua kaum muslimin di tanah air bisa mendaftar dan berangkat haji. Kementerian Agama (Kemenang) baru saja membuat aturan terkait ibah haji yang perlu diketahui kaum muslimin.

Kemenag Surabaya Sosialisasikan Aturan Baru Terkait Haji (Sumber Gambar : Nu Online)
Kemenag Surabaya Sosialisasikan Aturan Baru Terkait Haji (Sumber Gambar : Nu Online)

Kemenag Surabaya Sosialisasikan Aturan Baru Terkait Haji

Kepala Seksi Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Surabaya, KH Farmadi Hasyim menjelaskan sejumlah aturan tersebut pada kegiatan Ngaji Manasik Haji dan Umrah yang diselenggarakan salah satu kelompok bimbingan ibadah haji di Surabaya, Ahad (15/5).

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

"Kementerian Agama mematok usia minimal calon jamaah haji atau CJH adalah 12 tahun," kata Kiai Farmadi, sapaan akrabnya di hadapan jamaah yang hadir. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. "Aturan tersebut berlaku secara serentak di seluruh Indonesia sejak 18 April 2016," kata Wakil Ketua PW Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Jatim ini.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Alumnus UIN Sunan Ampel Surabaya tersebut menuturkan ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan lahirnya keputusan itu. "Salah satunya, masalah kematangan umur atau yang dalam bahasa fiqih disebut baligh," terangnya. Umur dikhawatirkan dapat berpengaruh pada proses ibadah saat di Tanah Suci secara penuh. Hal itu dapat terjadi jika usia minimum pendaftaran tidak dibatasi, lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Kiai Farmadi juga menjelaskan PMA Nomor 29 Tahun 2015 merupakan perubahan dari PMA Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Ada beberapa poin yang dihapus atau digantikan dalam aturan tersebut. Misalnya, pasal 4 ayat (1) PMA 14/2012 yang mengatur syarat mendaftar haji sehat jasmani dan rohani (keterangan dokter). Dalam aturan baru, ketentuan itu dihapus dan digantikan dengan syarat usia minimal pendaftaran CJH.

Aturan tersebut pun disusul dengan penghapusan ayat (3) PMA 14/2012 tentang ketentuan penggunaan kartu identitas lain bagi CJH di bawah 17 tahun. Sebab, dengan pembatasan usia 12 tahun, CJH dimungkinkan memiliki kartu identitas resmi saat akan berangkat.

Yang juga layak diketahui publik adalah bagi mereka yang pernah menunaikan ibadah haji. "PMA 29/2015 ini juga mengatur pendaftaran mereka yang telah berhaji," ungkapnya. Sesuai pasal 3 ayat (4), jamaah haji yang pernah menunaikan ibadah haji baru dapat melakukan pendaftaran haji setelah sepuluh tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir.

"Dengan aturan ini pemerintah akan memberikan prioritas mereka yang belum berhaji, mengingat masa tunggu keberangkatan haji saat ini sudah terlalu lama," jelasnya.

Sebagai abdi masyarakat dan negara, Kiai Farmadi akan terus melakukan sosialisasi sejumlah aturan baru yang akan berlaku untuk musim haji tahun ini. "Penjelasan juga diperlukan sebagai pengetahuan bagi mereka yang akan mendaftar, maupun yang sudah ada kepastian keberangkatan ke tanah suci," pungkasnya. (Ibnu Nawawi/Fathoni)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah AlaSantri, PonPes PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

PCNU Prioritaskan Program Kaderisasi dan SDM Kader

?Depok, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Musyawarah kerja cabang Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Depok menitikberatkan program kerjanya ke depan pada bidang organisasi dan sumber daya manusia kader. Mereka berencana melakukan konsolidasi internal hingga pengurus anak ranting NU untuk menjalankan program kerjanya.

PCNU Prioritaskan Program Kaderisasi dan SDM Kader (Sumber Gambar : Nu Online)
PCNU Prioritaskan Program Kaderisasi dan SDM Kader (Sumber Gambar : Nu Online)

PCNU Prioritaskan Program Kaderisasi dan SDM Kader

Menurut Ketua PCNU Depok Ustadz Raden Salamun di tanah Baru, Beji kota Depok, terdapat delapan pembahasan dalam Muskercab. Kesemuanya meliputi aspek diniyah, dakwah, pendidikan, mabarot, hukum, ekonomi, organisasi dan  politik.

"Kita menargetkan sejumlah 500 kelompok anak ranting NU, 63 ranting NU, dan dua MWCNU yang akan direstrukturisasi kepengurusannya tahun ini," kata Salamun di STIH IBLAM Depok, Ahad (18/5).

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Program ini, menurutnya, dapat mengintensifkan komunikasi  sesama ormas dan lintas agama. PCNU Depok sempat menjadi inisiator halaqoh lintas agama pada Oktober 2013 lalu untuk meningkatkan persatuan warga Depok.

"Tentunya, kita menanamkan paham aswaja NU agar munculnya aliran sempalan bisa diminalisasi di Depok," tutur Salamun.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Sementara Wakil Bendahara NU Depok H Bukhori berharap agar kepengurusan baru PCNU Depok bisa berperan dalam memberdayakan masyarakat. Salah satunya, dalam bidang agama serta pemberdayaan ekonomi.

"Banyak peran yang bisa diambil NU. Sampai saat ini, ormas berlambang sembilan bintang itu tetap diharapkan perannya di masyarakat," terang H Buchori. (Aan Humaidi/Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ulama, Fragmen, Sejarah PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah