Senin, 30 Oktober 2017

FDS Jangan Bikin Muhammadiyah-NU Bertengkar

Jakarta, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah



Rais Syuriah PCI Nahdlatul Ulama Australia-New Zealand dan Dosen Senior Monash Law School Nadirsyah Hosen turut mengomentari soal Full Day School (FDS) yang lagi ramai di perbincangkan belakangan ini. Meski demikian, ia tidak ingin mengomentari aspek pendidikannya karena ia merasa bukan ahli pendidikan.?

FDS Jangan Bikin Muhammadiyah-NU Bertengkar (Sumber Gambar : Nu Online)
FDS Jangan Bikin Muhammadiyah-NU Bertengkar (Sumber Gambar : Nu Online)

FDS Jangan Bikin Muhammadiyah-NU Bertengkar

Nadirsyah mengomentari hubungan NU dan Muhammadiyah yang menurut dia, melalui masalah FDS ini, jangan sampai jadi pintu masuk mengacak-acak relasi kedua ormas besar di Indonesia.?

“Ini jangan digiring pada pertarungan keduanya. Kita semua berkepentingan agar PP Muhammadiyah dan PBNU kompak dan rukun menjaga NKRI. Kalau dibiarkan saja, ini jadi bola liar,” katanya melalui status Facebook dan twitt di Twitter yang diakses PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Selasa (15/8).?

Menurut dia, PBNU bereaksi soal FDS itu tentu wajar saja karena dikhawatirkan ini mengganggu keberlangsungan Madrasah Diniyah (Madin) di lingkungan NU. Sementara ? kebijakan Mendikbud tentang FDS layak dikritik.?

“Tapi ingat ini kebijakan pemerintah. Jangan dilihat ini kebijakan menteri yang orang Muhammadiyah,” tegasnya.?

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Jadi, lanjutnya, semua kritikan FDS itu diarahkan kepada pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, bukan diarahkan kepada Muhammadiyah. NU merasa dirugikan lalu kritik Mendikbud wajar saja. Tapi reaksi PP Muhammadiyah yang secara terbuka membela Mendikbud mengundang tanya.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

“Apa kerugian PP Muhammadiyah kalau FDS dibatalkan, dan apa keuntungannya kalau diteruskan? Kenapa Muhammadiyah total mendukung FDS?” tanyanya. "Di saat NU merasa dirugikan oleh FDS, kenapa Muhammadiyah malah mendukung FDS? Ini pertanyaan para Kiai NU,” lanjutnya.?

Menurut dia, NU dan Muhammadiyah tidak boleh melihat Mendikbud sebagai orang Muhammadiyah. Mendikbud itu representasi pemerintah. Ini harus dipilah. Jadi, ia memohon isu FDS jangan disikapi sebagai pertarungan Muhammadiyah dan NU. Namun, harus dilihat sebagai protes NU kepada Mendikbud sebagai representasi pemerintah.

“Kengototan Mendikbud di saat Presiden Jokowi sedang menyiapkan Perpres tentu mengagetkan. Kenapa FDS jalan terus? Kenapa tidak menunggu Perpres?” tanyanya lagi

Reaksi keras NU mengindikasikan bahwa Kemendikbud belum tuntas menyosialisasikan konsep FDS. Konsultasi dengan masyarakat diabaikan.Karena itulah saat ini PBNU sudah mengeluarkan instruksi ke jajarannya untuk menentang pemberlakuan FDS. PWNU Jatim langsung bereaksi meresponnya. Sejumlah kiai yang kalem dan adem mulai bersuara tegas akan kebijakan Mendikbud soal FDS ini. Mendikbud sudah memancing kegaduhan.

“Saran saya Presiden Jokowi membuat pertemuan dg PBNU dan PP Muhammadiyah serta Mendikbud dan Menag untuk cari jakan keluar bersama. Semoga ada kompromi dan jalan keluar bersama agar isu FDS ini tidak disamber pihak lain yang ingin mengacak-acak relasi Muhammadiyah dan NU,” pungkasnya. (Red: Abdullah Alawi)?

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Halaqoh PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

250.000 Pengungsi Palestina Tinggalkan Suriah

Beirut, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Konflik Suriah yang telah berlangsung selama 22 bulan telah mengakibatkan sekira 250.000 pengungsi Palestina yang berada di negara itu memutuskan pergi meninggalkannya.

Demikian laporan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi.? Badan PBB urusan Bantuan dan Pekerjaan (UNRWA) mengatakan 20.000 dari sekitar 250.000 pengungsi Palestina telah meninggalkan Suriah menuju ke negara tetangga, Libanon, dan hampir 3.500 yang lain menuju Jordania.

250.000 Pengungsi Palestina Tinggalkan Suriah (Sumber Gambar : Nu Online)
250.000 Pengungsi Palestina Tinggalkan Suriah (Sumber Gambar : Nu Online)

250.000 Pengungsi Palestina Tinggalkan Suriah

Setidak-tidaknya 400.000 pengungsi Palestina membutuhkan bantuan kemanusiaan, dan 13 orang tewas dalam kekerasan di dan sekitar Damascus selama sepekan terakhir, lapor UNRWA.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Delapan anggota UNRWA sendiri telah ditangkap atau telah hilang.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

"Sementara semua warga sipil di Suriah menanggung beban akibat aksi kekerasan, situasi saat ini bagi warga Palestina di Suriah sungguh luar biasa," kata Komisaris Jenderal UNRWA, Filippo Grandi, dalam sebuah pernyataan pekan lalu.

"Mereka dua kali menjadi pengungsi," kata Grandi.

Konflik Suriah, yang dimulai sebagai pemberontakan damai terhadap Presiden Bashar al-Assad pada Maret 2011 dengan cepat berubah menjadi perang sipil skala penuh yang telah menewaskan lebih dari 60 ribu orang, menurut hitungan PBB.

UNRWA mengatakan, mereka membutuhkan 91 juta dolar AS untuk mengatasi krisis kemanusiaan.

Redaktur : Hamzah Sahal

Sumber ? : Antara

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sholawat, Warta PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Tanamkan Generasi Intelektual dan Sosial Lewat Pramuka

Rembang, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah - Ratusan warga menerima sembako murah pada acara bakti sosial yang dilaksanakan Pramuka Madrasah Aliyah (MA) Yayasan Sosial Pendidikan Islamiyah Syafiiyah (YSPIS) Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Ahad (26/3).

Kegiatan dilaksanakan di dua desa, yakni Desa Dadapan, Kecamatan Sedan dan Desa Mojokerto Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang itu, panitia membagikan sebanyak 800 paket sembako yang berisi gula, minyak goreng, mie instan dan sabun.

Tanamkan Generasi Intelektual dan Sosial Lewat Pramuka (Sumber Gambar : Nu Online)
Tanamkan Generasi Intelektual dan Sosial Lewat Pramuka (Sumber Gambar : Nu Online)

Tanamkan Generasi Intelektual dan Sosial Lewat Pramuka

Kepala MA YSPIS Muhtar Nur Halim mengatakan, bahwa pramuka ini bagian dari pada santri, IPNU dan IPPNU juga bagian dari santri.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

"Pramuka bagian dari santri, IPNU-IPPNU juga bagian dari santri. Maka kita harus menanamkan cinta alam, pengembangan pribadi dan menggalakkan sosial," ungkap Muhtar yang juga menjabat sebagai Ketua MWC NU Sedan.

Ia melanjutkan, bahwa ini merupakan media yang ideal untuk menggarap mereka (peserta didik), bagaimana didalam dirinya tertanam jiwa intelektual, jiwa sosial dan cinta lingkungan.

Salah satu warga penerima paket sembako, Suminah mengungkapkan sangat senang menerima paket sembako. Ia mengatakan bahwa ini dapat meringankan beban perekonomian warga.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

"Terima kasih kepada panitia. Semoga acara seperti ini sering dilaksanakan," kata warga Desa Mojokerto, Kecamatan Kragan yang kini berusia 62 tahun tersebut. (Aan Ainun Najib/Abdullah Alawi)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pertandingan, Nasional, Ubudiyah PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Pakde Karwo: Perempuan Bagian Penting Pembangun Bangsa

Surabaya, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengapresiasi Fatayat NU yang melahirkan anak-anak hebat calon pemimpin. Ia bangga kota Surabaya mendapat amanah sebagai tempat kongres perempuan muda NU.

Pakde Karwo: Perempuan Bagian Penting Pembangun Bangsa (Sumber Gambar : Nu Online)
Pakde Karwo: Perempuan Bagian Penting Pembangun Bangsa (Sumber Gambar : Nu Online)

Pakde Karwo: Perempuan Bagian Penting Pembangun Bangsa

Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo mengatakan hal tersebut pada saat didaulat memberikan sambutan selaku tuan rumah pada upacara pembukaan Kongres ke-15 Fatayat di GOR Surabaya, Sabtu (19/9).

"Judul atau tema kongres ini sangat tepat. Ini sesuai dengan prestasi Jawa Timur yang enam kali berturut-turut mendapat juara di bidang gender. Ini merupakan penghormatan kepada perempuan agar lebih berkeadaban," ujar gubernur yang disambut aplaus hadirin.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Pakdhe Karwo, sapaan akrabnya, mewartakan setidaknya ada 836 perempuan di Jatim yang mendapat hibah untuk mengembangkan ekonomi. Program ini untuk meningkatkan kesejahteraan single parent di wilayah Jawa Timur agar hidupnya lebih berkeadaban.

"Nah, lagi-lagi ini sama dengan tema kongres Fatayat hari ini. Kami sepakat bahwa perempuan menjadi bagian penting untuk membangun bangsa ini," tandasnya.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Bagi dia, perempuan juga memiliki persoalan tentang kematian ibu dan anak. Ini juga patut diperhatikan oleh Fatayat. "Pekerjaan kita makin berat, di saat terjadi reses ekonomi. Jangan sampai defisit. Ini tugas perempuan juga. Bagaimana kita bisa mengerem belanja agar tidak membengkak," ajaknya.

Selain Gubernur Jawa Timur beserta jajarannya, hadir juga dalam upacara pembukaan tersebut senior Fatayat Nyai Hj Mahfudhoh Ali Ubayd, Dr Hj Sri Mulyati Asrori, Hj Fatma Saifullah Yusuf. (Musthofa Asrori/Abdullah Alawi)

Foto: Gubernur Jatim Soekarwo saat berbincang dengan Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj dan tokoh perempuan Nursyahbani Katcasungkana di sela Kongres Fatayat, Sabtu (19/9)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Lomba PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Perjuangkan Kemerdekaan Palestina, 47 Negara Akan Kumpul di KTT OKI Jakarta

Jakarta, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebanyak 47 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dipastikan akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa ke-5 yang berlangsung pada 6-7 Maret 2016 di Jakarta.

"Dari 56 negara anggota OKI sekitar 47 diantaranya telah mengonfirmasi kehadiran, banyak yang tidak hadir berasal dari negara-negara Afrika," jelas Direktur Jenderal Multilateral Kemenlu RI, Hassan Kleib kepada wartawan usai Media Briefing di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kamis (03/03/2016) kemarin.

Perjuangkan Kemerdekaan Palestina, 47 Negara Akan Kumpul di KTT OKI Jakarta (Sumber Gambar : Nu Online)
Perjuangkan Kemerdekaan Palestina, 47 Negara Akan Kumpul di KTT OKI Jakarta (Sumber Gambar : Nu Online)

Perjuangkan Kemerdekaan Palestina, 47 Negara Akan Kumpul di KTT OKI Jakarta

Selain anggota OKI, Hasan mengatakan negara peninjau, anggota tetap Dewan Keamanan PBB, ? dan anggota kuartet pembicaraan damai Palestina juga akan hadir. "Anggota DK kelimanya akan datang, PBB juga akan kirim utusan khususnya," tambah Hasan.

Hasan menjelaskan, KTT Luar Biasa OKI merupakan merupakan kontribusi nyata Indonesia untuk memperkuat dukungan OKI untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina.

Indonesia menjadi penyelenggara KTT Luar Biasa OKI karena adanya permintaan dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Sekjen OKI. "Presiden Palestina dan Sekjen OKI telah meminta Indonesia menjadi tuan rumah sejak bulan Desember 2015," tutur Hasan Kleib.

Menurutnya, KTT ini disebut luar biasa karena berlangsung di luar penyelenggaraan KTT secara reguler yang diadakan setiap 3 tahun sekali. KTT OKI ? sebelumnya tahun 2013 telah berlangsung di Kairo, sementara KTT berikutnya akan berlangsung ? pada 15-16 April di Istanbul, Turki.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Dia menambahkan ? KTT Luar Biasa OKI di Jakarta hanya akan membahas masalah Palestina dan Al-Quds Al-Sharif.(Kominfo/Zunus)

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pahlawan PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketika Khalifah Ali Kehilangan Baju

Khalifah Ali bin Abi Thalib kehilangan baju besinya ketika memimpin perang shifin. Padahal sebagai panglima, baju itu sangat dibutuhkannya. Maka alangkah gembirannya Ali beberapa hari kemudian tatkala ada yang memberi tahu bahwa baju itu berada di tangan pedagang beragama Yahudi.

Kepada pedagang itu Ali menegur, ”Baju besi yang kautawarkan itu kepunyaanku. Dan seingatku, tidak pernah kuberikan atau kujual kepada siapa pun.”

Ketika Khalifah Ali Kehilangan Baju (Sumber Gambar : Nu Online)
Ketika Khalifah Ali Kehilangan Baju (Sumber Gambar : Nu Online)

Ketika Khalifah Ali Kehilangan Baju

Yahudi itu menjawab, ”Tidak baju besi ini milikku sendiri. Aku tak pernah diberi atau membelinya dari siapapun.”

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Saling klaim kepemilikkan terjadi berlarut-larut, hingga mereka sepakat membawa perkara itu ke meja hijau. Yang menjabat kedudukan hakim kala itu adalah sahabat Ali yang setia bernama Syuraikh.

Ali mengadu,”Tuan hakim, aku menuntut orang Yahudi ini karena telah menguasai baju besi milikku tanpa sepengetahuanku.”

Syuraikh menoleh ke arah si pedagang Yahudi da bertanya, ”Betulkah tuduhan Ali tadi bahwa baju besi yang berada di tanganmu itu miliknya?”

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

”Bukan. Baju besi ini kepunyaanku,” sanggah Yahudi berkeras.

”Bohong dia,” ucap Ali agak marah. ”Baju besi itu milikku. Masak aku seorang panglima tidak mengenali baju besiku sendiri?”

Syuraikh menengahi agar Ali tidak berpanjang-panjang. ”Begini, Saudara Ali bin Abi Thalib. Yang terlihat, baju besi itu kini berada dalam penguasaan Yahudi ini. jadi, kalau engkau mengklaim baju besi itu milikmu, engkau harus mengajukan dua saksi atau bukti-bukti lainnya.

”Ada aku punya saksi.”

”Siapa mereka?”

”Anakku Hasan dan Husain,” jawab Ali.

Syuraikh memotong, ”Maaf. Kesaksian anak kandung berapa pun jumlah mereka, tidak sah menurut hukum yang berlaku. Jadi, kalau tidak ada bukti-bukti lain, tuduhanmu itu batal dan baju besi ini mutlak kepunyaan Yahudi ini.”

Vonis dijatuhkan. Tuduhan sang panglima yang juga kepala negara dibatalkan pengadilan. Sementara Yahudi yang tak seagama dengan hakim itu pun memenangkan perkara.

Ketika Syiraikh ditanya mengapa ia tidak memberi keputusan yang menguntungkan Khalifah yang juga orang dekatnya itu, ia menjawab:

”Maaf. Kita ini penggembala. Dan setiap penggembala akan ditanya tentang tanggung jawab penggembalaannya (kullukum raa’in wa kullukum mas-ulun ’an ra’iyyatih).”

Mahbib Khoiron

Disadur dari Hikmah Keprihatinan (KH Abdurrahman Arroisi)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ulama, Internasional PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Minggu, 29 Oktober 2017

Situs Porno dan Situs Islam Radikal, Mana yang Lebih Berbahaya?

Oleh Ahmad Saifuddin

--Beberapa waktu lalu, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara melakukan pemblokiran beberapa situs Islam yang dianggap cukup radikal dan berpotensi memicu konflik keagamaan sehingga mampu mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemblokiran situs tersebut sesuai permintaan dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) melalui suratnya bernomor : 149/K.BNPT/3/2015 tentang situs/website radikal.

Pemblokiran ini kemudian memicu berbagai pro kontra di kalangan masyarakat. Pihak yang menentang menganggap bahwa langkah tersebut adalah langkah yang tidak fair. Di satu sisi, situs pornografi hanya dibiarkan saja dan di sisi lain, situs Islam radikal justru diblokir. Selain itu, langkah pemblokiran situs Islam radikal tersebut dianggap bukan langkah yang bijak karena situs Islam radikal tidak berbahaya, justru mampu menggerakkan semangat keagamaan.

Pihak yang mendukung pemblokiran situs Islam radikal tersebut menganggap bahwa konten-konten dalam situs-situs tersebut dapat memicu konflik internal keagamaan, menebar virus kebencian terhadap sesama umat manusia, bernuansa provokasi, penuh fitnah, sehingga memiliki potensi mengganggu kerukunan dan stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Situs Porno dan Situs Islam Radikal, Mana yang Lebih Berbahaya? (Sumber Gambar : Nu Online)
Situs Porno dan Situs Islam Radikal, Mana yang Lebih Berbahaya? (Sumber Gambar : Nu Online)

Situs Porno dan Situs Islam Radikal, Mana yang Lebih Berbahaya?

Menciptakan Dua Kubu. Kemunculan pro dan kontra tersebut tidak hanya sebatas respon terhadap pemblokiran situs Islam radikal tersebut saja. Namun, lebih jauh lagi, memunculkan kesan dan persepsi mengenai dua kubu masyarakat yang selama ini dikenal selalu bertentangan, yaitu kubu Islam radikal dan kubu Islam moderat. Sebenarnya, penamaan kata “Islam radikal” dan “Islam moderat” tidak sepenuhnya tepat. Karena, Islam itu hanya satu, pemaknaan dan interpretasi terhadap teks-teks dasar agama Islam itu-lah yang beragam sehingga memunculkan pemikiran yang radikal dan fundamental serta pemikiran yang moderat dan kontekstual.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Pemblokiran situs Islam radikal yang dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara ini dianggap bertolak belakang dengan tindakan Menteri Komunikasi dan Informasi era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang lalu, yaitu Tifatul Sembiring. Waktu itu, Tifatul Sembiring melakukan pemblokiran terhadap situs-situs porno karena dianggap merusak moral.

Persepsi dan kesan mengenai dua kubu yaitu antara muslim moderat dan muslim radikal ini disebabkan oleh dukungan dari pihak muslim moderat terhadap upaya pemblokiran situs-situs Islam radikal tersebut. Sedangkan, pihak muslim radikal menganggap tindakan tersebut adalah tindakan yang tidak bijak sehingga pihak muslim radikal membandingkan tindakan Menteri Rudiantara dengan Tifatul Sembiring.

Pada akhirnya, tercipta persepsi dan kesan bahwa pihak muslim moderat lebih menyetujui pemblokiran situs Islam radikal daripada situs porno, terlebih lagi ketika pemblokiran situs porno oleh Tifatul Sembiring, pihak muslim moderat tidak mengeluarkan dukungan secara eksplisit. Di sisi lain, tercipta persepsi dan kesan bahwa pihak muslim radikal-lah yang fokus pada perbaikan moral dengan dukungannya terhadap Tifatul Sembiring dalam memblokir situs porno beberapa tahun lalu. Konsekuensinya, pihak muslim moderat dianggap tidak fokus terhadap perbaikan moral dan lebih mementingkan memberantas sesuatu yang dianggap “wajar” dalam pandangan pihak muslim radikal.

Persepsi dan kesan tersebut tidak sepenuhnya benar. Bahwa muslim moderat pun juga fokus pada perbaikan moral dan jelas-jelas menentang pornografi. Lebih-lebih menentang cara dakwah muslim radikal yang seringkali memuat isu SARA dan provokasi sehingga dapat mengancam kerukunan intern dan antar umat beragama.

Sekali lagi, pemblokiran situs Islam radikal tersebut adalah bukan tanpa alasan. Jelas, bahwa BNPT menganggap bahwa situs-situs tersebut dianggap seringkali memuat konten provokasi yang mengancam kerukunan umat beragama dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. ? Ironisnya, banyak pihak masyarakat yang terprovokasi oleh berita media bahwa pemblokiran situs Islam radikal tersebut bukan langkah bijak karena situs Islam dianggap sebagai media dakwah dan media belajar. Jika memang situs-situs tersebut merupakan sarana dakwah dan media belajar, hendaknya tidak memuat konten provokasi dan mendangkalkan pemikiran masyarakat.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Mana yang Lebih Berbahaya?

Kemajuan IPTEK yang semakin pesat membuat setiap orang mudah mengakses apapun dari situs. Terlebih lagi, kemudahan dan kelengkapan tersebut membuat masyarakat menjadikan situs sebagai rujukan utama dalam mencari setiap jawaban persoalan kehidupan. Hal ini kemudian membuat situs dan media massa mampu mempengaruhi mindset dan attitude masyarakat luas, bahkan mampu mempengaruhi religiusitas masyarakat. Situs dan media massa menajdi alat penggiring dan pembentuk opini pada masyarakat yang sebenarnya opini tersebut juga sarat akan kepentingan.

Adalah situs porno dan situs Islam radikal yang menjadi sorotan. Situs porno diblokir oleh Tifatul Sembiring, sedangkan situs Islam radikal diblokir oleh Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara sesuai permintaan BNPT. Manakah yang lebih berbahaya? Jelas, jawabannya adalah keduanya berbahaya. Jelas, keduanya dapat membawa madlarat (kerusakan) yang sangat besar bagi bangsa ini.

Situs porno dapat merusak moral generasi bangsa, sedangkan situs Islam radikal dapat memicu konflik dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemblokiran terhadap keduanya memang harus dikawal secara teliti. Toh, situs porno ketika masa Tifatul Sembiring juga masih dapat diakses dengan bukti masih banyaknya berita mengenai masih banyaknya konten pornografi di berbagai internet dan masih banyaknya penyebaran video-video porno. Akan lebih baik lagi bahwa sasaran pemblokiran tidak hanya situs internet, tetapi juga media massa cetak yang memiliki indikasi konten pornografi dan Islam radikal.

Jangan Sampai Indonesia Seperti Timur Tengah

Situs Islam radikal memang mengkhawatirkan banyak pihak karena seringkali memuat konten yang radikal dan provokasi sehingga berpotensi memicu konflik dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Situs Islam radikal ini menjadi sangat berpengaruh di masa sekarang, ketika banyak orang malas belajar dan berguru langsung kepada seseorang yang berkapasitas (‘alim dan faqih) dalam permasalahan agama, ketika banyak orang menginginkan jawaban masalah keagamaan dengan instan dan cepat.

Pihak muslim radikal memiliki strength pada permasalahan ini. Pihak muslim radikal sangat memahami kebutuhan masyarakat tersebut sehingga situs Islam radikal pun kian hari kian menjamur. Masyarakat pun semakin banyak yang menjadikan situs tersebut sebagai “guru” dan “panutan” dalam kehidupannya, sehingga tidak hanya tentang penafsiran secara radikal terhadap teks-teks keagamaan saja yang diikuti, tetapi juga alur berpikir dan opini terhadap berbagai permasalahan dan peristiwa yang menimpa umat Islam di berbagai penjuru dunia.

Situs-situs Islam radikal pun sangat up to date membahas peristiwa konflik di? berbagai negara Islam di dunia dengan dikemas memakai bungkus agama dan dalil Al Qur’an dan Sunnah. Tidak hanya sampai di situ, situs-situs Islam radikal pun juga mengkontekskan berbagai permasalahan di berbagai negara Islam (Timur Tengah misalkan) dengan di Indonesia sehingga berpotensi memicu konflik di Indonesia. Tidak jarang situs-situs Islam radikal yang dibuat oleh pihak muslim radikal menganggap umat Islam di luar kelompoknya adalah kafir, bid’ah, dan sesat. Bahkan, seringkali membahas mengenai isu Syi’ah, isu khilafah, dan isu-isu lainnya sehingga mampu menggerakkan pikiran dan perilaku seseorang untuk ikut berjuang sesuai dengan penafsirannya yang radikal. Pada titik inilah situs Islam radikal dipandang sebagai hal yang membahayakan dan mengancam keharmonisan umat beragama.

Negara-negara Islam yang saat ini sedang berkonflik (Suriah dan Yaman misalkan) maupun yang sudah berkonflik (Mesir misalkan) seharusnya mampu menjadi cermin bagi Islam Indonesia. Konflik-konflik tersebut timbul karena salah satu penyebabnya adalah pemahaman terhadap teks-teks keagamaan secara radikal. Cukup Islam ala Indonesia saja yang menjadi dasar. Islam ala Indonesia ini bukan berarti tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Islam ala Indonesia ini merupakan Islam yang dibumikan berdasarkan konteks keindonesiaan. Sejak Islam turun, Islam selalu berdialektika dengan budaya. Begitu juga ketika para penyebar Islam di Indonensia membawa Islam, dibumikan berdasarkan konteks Indonesia tanpa mengubah esensi ajaran Islam sedikitpun. Islam dan budaya Indonesia memiliki kesamaan yang besar, yaitu ramah bukan marah. Islam dan Indonesia adalah lembut dan saling berkasih sayang. Islam dan Indonesia juga memiliki nilai yang sama, yaitu nilai toleransi yang besar. Maka dari itu, jangan sampai esensi Islam yang rahmatan lil ‘alamin dan jiwa Indonesia yang ramah dan lembut ini dirusak oleh pemikiran muslim radikal yang seringkali memprovokasi dan mengadu domba. Konten-konten yang disajikan dalam situs seharusnya konten-konten yang mendidik dan mencerahkan, bukan malah provokasi dan pendangkalan pemikiran.

Memperkuat Basis Muslim Moderat

Upaya pemblokiran situs Islam radikal tersebut hendaknya diimbangi oleh penguatan basis muslim moderat. Pihak muslim moderat (di Indonesia diwakili oleh Nahdlatul ‘Ulama dan Muhammadiyah) hendaknya memperkuat basisnya dengan edukasi terhadap permasalahan kekinian guna menyeimbangkan dialektika pihak muslim radikal. Penguatan basis dapat dilakukan dengan menguatkan lembaga pendidikan masing-masing, mengisinya dengan pembahasan terhadap masalah kekinian. Selain itu, himbauan tertulis terhadap warganya untuk senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam nusantara yang mengutamakan toleransi dan kerukunan dalam membangun bangsa dan mengawal eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia akan sangat membantu penguatan basis muslim moderat.

Dalam Muktamarnya pada tahun 1935, Nahdlatul ‘Ulama memutuskan untuk tidak mendukung terbentuknya Negara Islam melainkan mendorong umat Islam untuk mengamalkan ajaran agamanya demi terbentuknya masyarakat yang Islami dan sekaligus memperbolehkan pendirian negara bangsa. Selain itu, Nahdlatul ‘Ulama menjunjung tinggi salah satu prinsip Ahlussunnah wal Jama’ah, yaitu tasamuh (toleransi) dalam berdakwah, membentengi umat dari berbagai pemahaman yang keluar dari mainstream Ahlussunnah wal Jama’ah tanpa adanya provokasi. Nahdlatul ‘Ulama selalu memaknai teks-teks keagamaan secara kontekstual. Dalam buku “Ilusi Negara Islam” yang diterbitkan oleh LibForAll Foundation (200() atas kerjasama Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, the Wahid Institute, dan Ma’arrif Institute, dilampirkan mengenai penolakan Nahdlatul ‘Ulama terhadap gerakan ekstrem dan radikal, yaitu pada halaman 252 sampai dengan halaman 308.

Di sisi lain, Muhammadiyah pun mengeluarkan banyak tulisan mengenai terusiknya Islam yang damai karena pengaruh muslim radikal, seperti tulisan Prof. DR. Abdul Munir Mulkhan, yang berjudul “Sendang Ayu : Pergulatan Muhammadiyah di Kaki Bukit Barisan” dalam Suara Muhammadiyah edisi 2 Januari 2006, Farid Setiawan (Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta) yang berjudul “Ahmad Dahlan Menangis” dalam Suara Muhammadiyah edisi 20 Pebruari 2006 dan “Tiga Upaya Mu’allimin dan Mu’allimat” dalam Suara Muhammadiyah edisi 3 April 2006. Puncaknya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 149/Kep/I.0/2006 yang berisi himbauan untuk “menyelamatkan Muhammadiyah dari berbagai tindakan yang merugikan persyarikatan” dan membebaskannya “dari pengaruh, misi, infiltrasi, dan kepentingan partai politik yang selama ini mengusung misi dakwah atau partai politik bersayap dakwah”.

Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan oleh para ulama kedua ormas tersebut. Terbukti, banyak syuhada’ dan pejuang kemerdekaan berasalkan dari Nahdlatul ‘Ulama dan Muhammadiyah. Bahkan, beberapa perumus Negara Kesatuan Republik Indonesia pun berasal dari kedua ormas tersebut, diantara KH. Abdul Wachid Hasyim (Nahdlatul ‘Ulama) serta Ki Bagus Hadikusumo dan KH. A. Kahar Muzakkir (Muhammadiyah). Selain itu, kedua ormas tersebut juga konsisten dan komitmen dalam memperbaiki moral bangsa.

Pemblokiran situs Islam radikal maupun pemblokiran situs porno, hendaknya disikapi secara proporsional dan rasional karena sama-sama berbahaya. Selain itu, juga diimbangi dengan langkah problem solving yang lain, yaitu memperkuat situs muslim moderat, memperbaiki moral dan akhlak, memperkuat basis muslim moderat, menggiatkan kegiatan deradikalisasi atas nama agama, membumikan nilai Islam rahmatan lil ‘alamin, memajukan pendidikan Islam ala nusantara, menggairahkan pembahasan mengenai firqah-firqah dalam Islam secara obyektif, dan meningkatkan intensitas kajian mengenai sahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akhirnya, jika memang pemblokiran situs-situs Islam radikal untuk menghindari potensi munculnya gerakan yang mengancam keutuhan bangsa dan merusak kerukunan, hendaknya Menteri Komunikasi dan Informasi juga mempertimbangkan pemblokiran situs porno dan situs judi yang juga merusak moral bangsa dan situs komunis yang juga berpotensi mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wallahu a’lam bish shawab.

***

Ahmad Saifuddin, mahasiswa magister psikologi profesi Universitas Muhammadiyah Surakarta, wakil sekretaris bidang teknologi, informasi, komunikasi, dan jaringan Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Propinsi Jawa Tengah, dan Sekretaris Lembaga Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia PCNU Klaten.

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sejarah PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah