Minggu, 03 April 2016

Sepuluh Bidang Penelitian pada Puslitbang Keagamaan 2016

Jakarta, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan tahun 2016 mempunyai capaian target yang dikategorisasi menjadi penelitian, pengembangan, dan layanan kelitbangan. Secara umum target pada tahun 2016 dicapai dengan cukup baik (100%). 

Sepuluh Bidang Penelitian pada Puslitbang Keagamaan 2016 (Sumber Gambar : Nu Online)
Sepuluh Bidang Penelitian pada Puslitbang Keagamaan 2016 (Sumber Gambar : Nu Online)

Sepuluh Bidang Penelitian pada Puslitbang Keagamaan 2016

Pada kegiatan penelitian, ditargetkan 33 laporan dan tercapai 33 laporan (100%). Dalam hal pengembangan, ditargetkan 16 dokumen dan tercapai 16 dokumen (100%). Begitu pun pada layanan Kelitbang ditargetkan 12 dokumen dan tercapai 12 dokumen (100%). 

Tahun 2016 Anggaran Program Balitbang Diklat Kemenag Cukup Baik

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Kegiatan Penelitian Kehidupan Keagamaan ditargetkan jumlah laporan terdistribusi pada empat unit kerja kelitbangan di lingkungan Badan Litbang dan Diklat, yaitu Penelitian pada Puslitbang Kehidupan Keagamaan; Penelitian pada Balai Litbang Agama Jakarta; Penelitian pada Balai Litbang Agama Semarang; dan Penelitian pada Balai Litbang Agama Makassar. 

Pada Penelitian pada Puslitbang Kehidupan Keagamaan terbagi menjadi beberapa penelitian. Pertama, Penelitian Survey Kerukunan Umat Beragama. Kedua, Penelitian Kelompok-kelompok Spiritual dan Tradisional dalam Agama Hindu. Ketiga, Penelitian Perkembangan Gerakan Syiah di Indonesia. Keempat, Penelitian tentang Kehidupan Keagamaan Kelompok Minoritas di Berbagai Negara (India, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Iran). 

Kelima, Penelitian Sikap Pelaku Usaha Kecil terhadap U.U. No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Keenam, Penelitian Peran Rohaniawan Asing Terhadap Perkembangan Kehidupan Keagamaan di Indonesia. Ketujuh, Penelitian tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah di Indonesia dan Arab Saudi.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Kedelapan, Penelitian Kasus-Kasus Aktual Pelayanan Keagamaan di Indonesia, terdiri dari Membaca Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Kalimantan Barat, Pemberangkatan Jamaah Calon Haji Indonesia dari Filipina, Fenomena Kawin Kontrak dan Prostitusi “Dawar? di Kawasan Puncak Bogor, Pelayanan Pernikahan Pada KUA di Kabupaten Majalengka dan Fenomena Perkawinan Campuran Tidak Tercatat di Sukabumi. 

Kesembilan, Penelitian Kasus-Kasus Aktual Aliran Keagamaan di Indonesia, terdiri dari: Fenomena Penipuan Bernuansa Agama di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi Kabupaten Probolinggo, Kasus Ancaman Pengusiran Jema’at Ahamdiyah Indonesia (JAI) di Sungailiat Kabupaten Bangka, Perilaku Keagamaan Menyimpang Kelompok Pengajian Ayam Putih (Ogan Ilir Palembang Sumatera Selatan dan Kota Padang Sumatera Barat), Kasus Keset Berlapiskan Kertas Bertuliskan Ayat Al-Qur’an, dan Aksi Damai Gerakan mengawal Fatwa MUI (GMF MUI) pada 2 Desember 2016 di Silang Monas Jakarta.

Terakhir, Penelitian Kasus-kasus aktual hubungan keagamaan di Indonesia, terdiri dari: Penyelesaian Perselisihan Tentang Pendirian Gereja Kristen dan Katolik Di Kabupaten Aceh Singkil, Kasus Keagamaan di Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara, Demonstrasi Penolakan Pembangunan Masjid Al-Khairiyah, Kota Manado oleh Aliansi Makapetor (Masyarakat Adat Kawanua Pecinta Toleransi), Kasus Bom Gereja Oikumene Sengkotek Samarinda, dan Penyerangan Pastor di Gereja Santo Yosef Medan. (Husni Sahal/Kendi Setiawan)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nahdlatul, Meme Islam, Budaya PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Jumat, 01 April 2016

Didatangi Jokowi, Said Aqil: Hukum Mati Pengedar Narkoba!

Jakarta, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menegaskan, pengedar narkoba  termasuk dalam kategori penjahat kelas berat. Sanksi yang mestinya dikenakan kepada para pengedar narkoba adalah hukuman mati.

Didatangi Jokowi, Said Aqil: Hukum Mati Pengedar Narkoba! (Sumber Gambar : Nu Online)
Didatangi Jokowi, Said Aqil: Hukum Mati Pengedar Narkoba! (Sumber Gambar : Nu Online)

Didatangi Jokowi, Said Aqil: Hukum Mati Pengedar Narkoba!

Hal tersebut disampaikan KH Said Aqil Siroj dalam konferensi pers usai menerima kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kantor PBNU Jl Kramat Raya 164 Jakarta Pusat, Rabu (24/12) pagi.

PBNU, kata Said Aqil, menolak grasi bagi pengedar narkoba. “Mengenai hukuman mati kami mendukung. NU mendukung hukuman mati kepada pengedar narkoba,” ujarnya.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Seperti diwartakan, Presiden Jokowi menolak grasi yang diajukan oleh 64 pengedar Narkoba yang sudah divonis hukuman mati. Jokowi menegaskan tidak akan memberikan ampunan bagi para pengedar Narkoba.

Rencana pelaksanaan hukuman mati bagi para pengedar narkoba sempat memicu pro-kontra. Bahkan, Amnesty International meminta Jokowi untuk tidak menjatuhkan hukuman mati, karena dianggap melanggar HAM.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Selain membahas soal hukuman bagi pengedar narkoba, Jokowi dan para pengurus PBNU berbincang mengenai paham radikal seperti ISIS. Menurut Said Aqil, tindakan yang dilakukan kelompok ISIS adalah bentuk terorisme.

“NU anti radikalisme, anti ekstrimisme. Itu bukan pejuang, itu petualang. Jangan sampai ada simpatisan lagi,” kata Kang Said.

Kedatangan Jokowi ke PBNU kali ini didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Seskab Andi Widjajanto, dan Mensesneg Pratikno.

Sementara para pengurus PBNU yang hadir antara lain Wakil Ketua Umum H As’ad Said Ali, Sekjen Marsudi Syuhud, Wasekjen Abdul Mun’im DZ, Rais Syuriyah KH Masdar Farid Mas’udi, dan Bendahara Umum Bina Suhendra,. (Musthofa Asrori/Anam)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kajian, Kyai, Warta PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Minggu, 20 Maret 2016

Bhineka Tunggal Ika Wujud Islam Rahmatal lil Alamin

Grobokan, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Agama Islam akan sempurna dan kuat dengan adanya perkumpulan (jamaah) yang menjalin persatuan antarsesama bangsa dan negara. Kita hidup di negara Indonesia yang mayoritas bergama Islam namun di dalamnya juga hidup berbagai agama lain. Walaupun begitu, kita harus saling menghargai antarumat beragama dan tetap menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan.

Hal itu disampaikan oleh Ustadz Ali Masykur dalam kajian kitab Ad Difa anil Wathon di PP Al-Misykah yang didirikan oleh Kiai Asnawi Lathif Al Hafidz di Selo Tawangharjo Grobogan, Senin (29/5) malam.

Bhineka Tunggal Ika Wujud Islam Rahmatal lil Alamin (Sumber Gambar : Nu Online)
Bhineka Tunggal Ika Wujud Islam Rahmatal lil Alamin (Sumber Gambar : Nu Online)

Bhineka Tunggal Ika Wujud Islam Rahmatal lil Alamin

Ustadz Ali Masykur menjelaskan, bahwa kita sebagai umat Islam yang hidup di negara yang banyak akan suku, budaya, ras, dan agama haruslah menjaga kebinekaan Indonesia agar tetap utuh. Umat Islam tidak perlu melakukan tindakan anarkisme seperti pengeboman-pengeboman dalam menegakkan agama Islam yang mengakibatkan sebuah pandangan bahwa Islam adalah agama yang radikal.

?

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Sebagai umat Islam, lanjut Ustadz Ali, dalam menegakan nilai-nilai keislaman, hendaklah diwujudkan melalui rasa pesaudaraan, saling menghargai dan menjaga persatuan sehingga dalam kacamata dunia terlihat bahwa Indonesia adalah negara yang ber-Bhineka Tunggal Ika serta menjunjung ajaran Islam yang rahmatal lil alamiin bukan ajaran radikalisme.

? "Seperti hal nya Nabi Muhammad SAW pada awal membangun di Madinah. Nabi akhir zaman tersebut, Rasulullah mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin, dilanjutkan membuat kesepakatan antara kaum Yahudi dan Nashrani yang berada di Madinah. Kemudian membuat sistem pemerintahan dan undang–undang yang disepakati bersama dengan tetap menjaga kebinekaan," terang Ustadz Ali.

Di akhir kajian, ia berpesan bahwa perdamaian itu harganya sangat mahal. Karena itu, jangan sampai mudah terpancing dengan perbedaan–perbedaan yang ada, sehingga menimbulkan perpecahan. (A. Lubabul Arifin/Mukafi Niam)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pesantren PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Sabtu, 19 Maret 2016

PBNU Imbau Masyarakat Sempurnakan Ibadah Puasa 30 Hari

Jakarta, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengajak umat Islam di Indonesia untuk tetap melangsungkan ibadah puasa Ramadhan 1437 H pada Selasa 5 Juli 2016. Pengurus harian PBNU berdasarkan laporan rukyat Lembaga Falakiyah PBNU menetapkan satu Syawal 1437 H jatuh pada Rabu 6 Juli 2016.

“Kepada warga NU dan umat Islam pada umumnya, kami mengimbau untuk menyempurnakan ibadah puasa 30 hari dan berhari raya pada Rabu 6 Juli 2016,” kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (4/7) petang.

PBNU Imbau Masyarakat Sempurnakan Ibadah Puasa 30 Hari (Sumber Gambar : Nu Online)
PBNU Imbau Masyarakat Sempurnakan Ibadah Puasa 30 Hari (Sumber Gambar : Nu Online)

PBNU Imbau Masyarakat Sempurnakan Ibadah Puasa 30 Hari

Putusan ini didasarkan pada pelaksanaan rukyatul hilal bil fi‘li tim falakiyah NU di sejumlah lokasi rukyat yang telah ditentukan. Hasilnya tim dari Lembaga Falakiyah PBNU tidak berhasil melihat hilal. Dengan demikian umur bulan Ramadhan 1437 H adalah 30 hari (istikmal).

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

“Kami mengucapkan selamat merayakan hari Idhul Fithri satu Syawal 1437 H dengan penuh suka cita. Mohon maaf lahir dan batin,” kata Kang Said didampingi Sekjen PBNU H Helmy Faisal Zaini dan Bendahara Umum PBNU H Bina Suhendra.

Ia berdoa agara ibadah puasa umat Islam dan amal ibadah lainnya selama Ramadhan diterima Allah SWT. “Semoga ibadah selama Ramadhan dapat diamalkan pada bulan di luar Ramadhan,” tandas Kang Said. (Alhafiz K)

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syariah, Fragmen PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Kamis, 17 Maret 2016

Kajian Islam Nusantara Akan Diperkuat

Jakarta, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Direktur Program Pascasarjana STAINU Jakarta yang baru, Mastuki HS mengatakan, pihaknya akan memperkuat kajian Islam Nusantara dengan melibatkan para pakar dan peneliti yang menekuni bidang ini.

Hal itu disampaikannya di ruang pertemuan kantor PBNU Jakarta, Senin (15/2) siang, sesaat setelah dikukuhkan sebagai Direktur Program Pascasarjana STAINU Jakarta menggantikan Ishom Yusqi. Pengukuhan dilakukan oleh Ketua STAINU Jakarta Syahrizal Syarif yang disaksikan Ketua BP3T NU KH Mujib Qulyubi.

Kajian Islam Nusantara Akan Diperkuat (Sumber Gambar : Nu Online)
Kajian Islam Nusantara Akan Diperkuat (Sumber Gambar : Nu Online)

Kajian Islam Nusantara Akan Diperkuat

Menurut Mastuki, diskursus “Islam Nusantara” saat ini sudah sangat populer terutama setelah dijadikan tema Muktamar ke-33 NU di Jombang, 2015 lalu.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

STAINU Jakarta merupakan perguruan tinggi Islam di Indonesia yang pertama kali membuka program studi Islam Nusantara.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

“Kita akan memperkuat posisi kajian Islam Nusantara ini. Di luar banyak sekali yang hadir untuk memperkaya perspektif kajian Islam Nusantara,” kata Mastuki.

Ditambahkan, Pascasarjana STAINU Jakarta juga akan bersinergi dengan perguruan tinggi Islam yang lain untuk mengembangkan kajian Islam Nusantara secara lebih mendalam dan spesifik pada beberapa fokus kajian.

Pengukuhan direktur dan para pimpinan Program Pascasarjana STAINU Jakarta yang baru itu diadakan di sela rapat Rapat Dewan Dosen STAINU Jakarta untuk Semester Genap tahun akademik 2015-2016. Hadir para dosen STAINU dari Kampus A Matraman Jakarta Pusat, Kampus B Parung Bogor dan Kampus C Kedoya Jakarta Barat. (A. Khoirul Anam)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sholawat, Warta PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Rabu, 16 Maret 2016

As’ad Ali: Terhadap ISIS, Kita Tidak Akan Tinggal Diam

Semarang, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Wakil Ketua Umum PBNU, Dr H Asad Said menjelaskan, ISIS dalam jangka waktu dua tahun sejak 2013 memproyeksikan pengaruhnya di seluruh Timur Tengah, Turki/Balkan, dan Afrika Tengah/Barat.

Dikatakannya, dalam periode lima tahun, pengaruh ISIS bisa saja merambah ke Asia Selatan, Asia Tengah, dan Asia Tenggara termasuk ke Indonesia.

As’ad Ali: Terhadap ISIS, Kita Tidak Akan Tinggal Diam (Sumber Gambar : Nu Online)
As’ad Ali: Terhadap ISIS, Kita Tidak Akan Tinggal Diam (Sumber Gambar : Nu Online)

As’ad Ali: Terhadap ISIS, Kita Tidak Akan Tinggal Diam

"Mimpinya seperti itu, tapi kalau kita diam, itu bisa terjadi. Saya pikir kita tidak akan diam, karena kita adalah penerus ajaran para wali," papar Asad Ali dalam seminar nasional yang diadakan oleh Kelompok Studi Mahasiswa Walisongo (KSMW) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Rabu (25/3) kemarin.

ISIS memaksakan sistem politik khilafah Islamiyah yang dimulai di Irak dan Suriah. Menurut As’ad, dulu umat Islam belum memiliki konsep sistem politik pasca runtuhnya Turki Utsmani (1924). Kemudian muncul berbagai perdebatan untuk menggantikan konsep kekhalifahan Turki Utsmani ini, diantaranya adalah konsep negara bangsa. 

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Menurutnya, ada dua negara yang telah melakukan eksperimen politik yang cukup berhasil yakni model Arab Saudi dan model Indonesia. Kedua model ini berbeda dengan Barat dalam memisahkan agama dan negara. 

"Indonesia dengan negara moralitas agama, bukan negara agama bukan pula negara Islam, bisa juga dikatakan negara Islam, tapi dikurangi dengan hudud (hukum kriminal)," tandasnya.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Bila menilik sistem politik Arab Saudi, tambahnya, hanya cocok untuk negara itu sendiri, tetapi sulit diterapkan di negara lain. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki Pancasila, lebih mudah ditiru negara muslim yang multikultur.

“Sebut saja Afghanistan yang sekarang mendirikan Nahdlatul Ulama Afghanistan setelah beberapa kali berkonsultasi ke PBNU. Dengan kata lain pola pikir dan akhlak ala NU atau Islam Nusantara menjadi alternatif bagi kalangan umat Islam dunia,” terangnya.

Dalam kegiatan ini, KSMW juga menghadirkan ulama Afghanistan, Fazal Ghani Kakar dan Ahmad Zin Anwari serta Ketua Ikatan Intelektual Timur Tengah yang juga Rais Syuriah PWNU Jateng, Dr KH Fadlolan Musyafa. (M Zulfa/Fathoni)

Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Amalan, Nahdlatul, Humor Islam PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Selasa, 15 Maret 2016

Asad Said Ali: NU Bukan Stempel Pemerintah

Surabaya, PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H. As’ad Said Ali mengungkapkan, pihaknya akan tetap proporsional dalam menilai kinerja pemerintah. NU mendukung beberapa program pemerintah, namun pada beberapa hal NU tetap kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.

Hal tersebut disampaikannya dalam seminar “Mengawal Entitas Kebudayaan Indonesia di Tenga Liberalisasi dan Keterbukaan Informasi-Komunikasi” di aula PWNU Jatim, JL Masjid Al Akbar, Surabaya, Sabtu (8/9). Seminar ini merupakan bagian dari kegiatan Pra Munas dan Konbes NU 2012.

Asad Said Ali: NU Bukan Stempel Pemerintah (Sumber Gambar : Nu Online)
Asad Said Ali: NU Bukan Stempel Pemerintah (Sumber Gambar : Nu Online)

Asad Said Ali: NU Bukan Stempel Pemerintah

As’ad menampik anggapan seorang peserta seminar yang mengatakan NU pada periode ini tidak terlalu kritis terhadap pemerintah, bahkan terkesan hanya sebagai ‘stempel’ pemerintah.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

“Penilaian bahwa NU pro pemerintah atau hanya stempel itu hanya kesan saja. Mungkin disimpulkan dari pernyataan-pernyataan beberapa pengurus saja,” katanya.

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Menurut As’ad, beberapa pernyataan yang pengurus NU disampaikan dalam kapasitasnya sebagai pribadi, dan tidak melalui rapat dengan jajaran pengurus.

“Kadang-kadang pernyataan tidak dimusyawarahkan dulu. Ya namanya manusia mahallul khoto’ wan nisyan, tempat salah dan lupa,” katanya.

Menurutnya, sikap-sikap NU yang sebenarnya direpresentasikan oleh Rais Aam PBNU KH Sahal Mahfud sebagai pemimpin tertinggi NU. “Yang menjadi rujukan di PBNU adalah Rais Aam,” katanya.

Ditambahkan, Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Cirebon, 14-17 September mendatang akan akan mengkritisi berbagai produk undang-undang dan kebijakan pemerintah. Hal ini sesuai dengan instruksi dari Rais Aam PBNU.

Penulis: A. Khoirul Anam





Dari Nu Online: nu.or.id

PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sejarah, Kajian Islam PP Muhammadiyah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah